JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan bahwa kebutuhan anggaran untuk pembangunan kembali daerah-daerah terdampak bencana di Sumatra pada tahun 2026 mencapai sekitar Rp 51 triliun. 

Angka ini mencerminkan besarnya dampak bencana terhadap infrastruktur dan fasilitas publik, sekaligus menjadi indikasi besarnya tantangan fiskal yang harus dihadapi pemerintah.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyampaikan bahwa pemenuhan kebutuhan anggaran tersebut akan dikoordinasikan sepenuhnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. 

Pemerintah berupaya mengerahkan berbagai sumber dukungan fiskal agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berlangsung efektif.

“Untuk keseluruhan 2026 atau keseluruhan estimasi kebutuhannya Rp 51 triliun. Kita akan melakukan ini dengan berbagai macam sumber,” ungkap Suahasil.

Reprioritisasi Belanja APBN

Langkah pertama yang dilakukan pemerintah adalah melakukan reprioritisasi belanja APBN 2026. Belanja yang dianggap tidak mendesak akan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kembali daerah terdampak bencana. 

Pendekatan ini diharapkan mampu memastikan penggunaan anggaran lebih efisien sekaligus menyesuaikan prioritas nasional dengan kondisi darurat akibat bencana.

“Pak Menteri sudah menyampaikan akan ada reprioritisasi belanja 2026, dengan memanfaatkan alokasi belanja yang tidak perlu dan mengalihkannya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kembali daerah bencana,” jelas Suahasil.

Strategi ini juga menegaskan bahwa pemerintah siap fleksibel dalam pengelolaan APBN, memastikan alokasi anggaran dapat menyesuaikan dengan urgensi yang muncul, termasuk kebutuhan mendesak akibat bencana.

Optimalisasi Anggaran Infrastruktur K/L

Selain reprioritisasi, pemerintah akan mengoptimalkan anggaran infrastruktur kementerian dan lembaga (K/L) yang telah dialokasikan dalam APBN 2026. Beberapa proyek infrastruktur berskala impresif yang sudah direncanakan akan diarahkan untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak.

“Kita juga akan meminta Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, serta kementerian lain yang menjalankan proyek infrastruktur agar memprioritaskan daerah bencana pada 2026,” kata Suahasil.

Langkah ini menjadi strategi penting untuk memastikan bahwa dana yang sudah tersedia dalam APBN dapat memberikan dampak maksimal. 

Pemanfaatan anggaran infrastruktur yang ada tidak hanya membantu mempercepat pembangunan kembali, tetapi juga mengurangi tekanan fiskal dengan memanfaatkan sumber yang sudah ada.

Dukungan Fiskal Berbasis Instrumen dan Kebijakan

Suahasil menambahkan bahwa dukungan fiskal untuk penanganan bencana pada 2026 akan bersumber dari berbagai instrumen dan kebijakan. Meski beragam, seluruh upaya tersebut akan dikoordinasikan secara menyeluruh agar pembangunan kembali daerah terdampak bencana dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Pendekatan ini mencakup koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memaksimalkan sumber daya yang tersedia. Sinergi tersebut diharapkan mempercepat proses rehabilitasi, sehingga masyarakat terdampak bencana dapat segera kembali beraktivitas normal.

Selain itu, pemerintah akan memanfaatkan instrumen fiskal yang memungkinkan fleksibilitas pengelolaan dana, termasuk dana cadangan dan alokasi tak terduga dalam APBN 2026. Hal ini penting agar pemerintah dapat menyesuaikan alokasi secara cepat jika dampak bencana lebih luas dari perkiraan awal.

Dampak dan Harapan Pemerintah

Pemulihan daerah terdampak bencana yang efektif tidak hanya penting bagi pembangunan fisik, tetapi juga berdampak pada pemulihan ekonomi lokal dan sosial.

Infrastruktur yang cepat diperbaiki memungkinkan aktivitas ekonomi berjalan normal, layanan publik dapat segera tersedia, dan masyarakat terdampak memiliki akses lebih cepat terhadap fasilitas dasar.

Dengan alokasi Rp 51 triliun, pemerintah menargetkan pembangunan kembali wilayah terdampak bencana Sumatra dapat dilakukan secara menyeluruh. Strategi kombinasi reprioritisasi belanja, optimalisasi anggaran infrastruktur, dan koordinasi antar-institusi diharapkan menciptakan pemulihan yang lebih cepat dan berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk pemulihan bencana akan dipantau secara ketat untuk memastikan penggunaan yang tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Langkah-langkah ini juga menunjukkan kesiapan pemerintah menghadapi risiko bencana di masa depan. Dengan pemanfaatan APBN secara fleksibel dan optimal, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem pengelolaan anggaran yang tangguh dan responsif terhadap situasi darurat.

Kolaborasi Antar Kementerian dan Lembaga

Keberhasilan pemulihan bencana sangat bergantung pada kolaborasi antar kementerian dan lembaga. Kemenkeu mendorong seluruh K/L yang memiliki proyek infrastruktur besar untuk memprioritaskan daerah terdampak bencana pada 2026. 

Pendekatan ini tidak hanya memastikan efisiensi penggunaan dana, tetapi juga mempercepat pemulihan wilayah secara menyeluruh.

Selain itu, koordinasi antara K/L dan pemerintah daerah penting untuk memastikan kebutuhan lokal dapat dipenuhi dengan tepat. Suahasil menekankan bahwa dukungan fiskal harus diselaraskan dengan rencana pembangunan lokal agar setiap proyek dapat berdampak maksimal bagi masyarakat terdampak.

Dengan strategi ini, pemerintah berharap dapat menciptakan pemulihan bencana yang lebih cepat, terukur, dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi risiko kerugian ekonomi yang lebih besar akibat bencana alam.