JAKARTA - Penyaluran kredit perbankan masih menghadapi tantangan dari sisi permintaan.

Dunia usaha masih berhati-hati menggunakan pembiayaan di tengah ketidakpastian ekonomi global dan domestik.

Kondisi tersebut terlihat dari besarnya fasilitas kredit yang sudah tersedia, tetapi belum ditarik debitur.

Bank Indonesia mencatat, fasilitas kredit yang belum ditarik atau undisbursed loan mencapai Rp 2.548 triliun pada Juli 2026.

Nilai tersebut setara dengan 21,8 persen dari total plafon kredit perbankan.

Situasi serupa nampak di sejumlah bank berskala besar.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk membukukan undisbursed loan sejumlah Rp 55,99 triliun per Juli 2026, meningkat 14,29 persen secara tahunan.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk turut mencatatkan kenaikan undisbursed loan.

Jumlahnya menembus Rp 306,81 triliun pada Juli 2026, naik 9,59 persen secara tahunan dari Rp 279,95 triliun pada Juli 2025.

Lonjakan yang lebih tinggi dijumpai pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Undisbursed loan BTN meroket 64,60 persen secara tahunan, dari Rp 12,40 triliun pada Juli 2025 menjadi Rp20,42 triliun pada Juli 2026.

PT Bank Central Asia Tbk melaporkan undisbursed loan senilai Rp 454,64 triliun per Juli 2026, bertambah 3,54 persen secara tahunan dari Rp 439,08 triliun di kurun waktu yang sama tahun sebelumnya.

Keadaan yang berlainan terpantau pada PT Bank KB Indonesia Tbk.

Undisbursed loan KB Bank per Juni 2026 tercatat Rp2,07 triliun, menyusut drastis dari Rp8,39 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Di sisi lain, PT Bank CIMB Niaga Tbk mencatat undisbursed loan sebesar Rp113,88 triliun pada 2026, naik 1,09 persen dari Rp112,65 triliun pada 2025.

Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Alexander Lubis mengutarakan, ketidakpastian global ikut memengaruhi keputusan korporasi dan calon debitur dalam memakai fasilitas kredit yang telah disediakan.

"Memang kita tidak bisa lepas dari kondisi global. Ketidakpastian global dan dampak ekonominya masih tinggi," ujar Alexander dalam diskusi dengan media di Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Menurut Alexander, situasi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ekspansi kredit berasal dari sisi pasokan dan permintaan.

Dari sisi pasokan, Bank Indonesia senantiasa memastikan perbankan mempunyai likuiditas yang memadai.

Upaya tersebut dijalankan agar bank tidak mengalami kendala dalam menyalurkan pembiayaan.

"Yang mau kami pastikan adalah tidak ada permasalahan supply atau permasalahan likuiditas. Jangan sampai bank itu tidak bisa menyalurkan kredit gara-gara secara sistem banknya sudah kering duluan," jelasnya.

Ketersediaan likuiditas tidak serta-merta membuat debitur menarik keseluruhan fasilitas kredit.

Dunia usaha masih menimbang prospek perekonomian serta kebutuhan ekspansi sebelum memanfaatkan pembiayaan.

Oleh karenanya, Bank Indonesia tidak sekadar menggenjot kredit melalui instrumen likuiditas.

Bank sentral pun berupaya mempertemukan perbankan dengan calon peminjam, mencakup korporasi serta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

"Kami coba duduk bersama, kami lihat kondisi apa yang setiap hari kami hadapi. Kami coba temukan sisi korporasi, kami coba temukan sisi UMKM," kata Alexander.

Besarnya nilai undisbursed loan menjadikan Bank Indonesia tidak memandang tambahan insentif likuiditas sebagai satu-satunya jalan keluar untuk mempercepat laju kredit.

Alexander menegaskan, Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial tetap dibutuhkan guna menjamin perbankan terhindar dari kendala likuiditas.

Daya guna kebijakan tersebut tetap bergantung pada kesiapan bank serta permintaan kredit dari sektor riil.

Pengaruh Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial terhadap penyaluran kredit pun tidak bisa dikalkulasikan secara langsung.

Likuiditas yang didapat bank lewat kebijakan itu akan bercampur dengan sumber pendanaan yang lain.

"Kalau kami memastikan bahwa KLM dikasih Rp1 triliun oleh BI, kreditnya Rp1 triliun, tidak bisa begitu juga. Sulit juga karena Rp1 triliun itu blended," jelas Alexander.

Maka dari itu, Bank Indonesia akan memantau efektivitas kebijakan lewat beberapa parameter.

Salah satunya pertumbuhan kredit beserta laju pembiayaan pada sektor yang menjadi sasaran kebijakan.

Pada Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial Pendalaman Pasar Uang, Bank Indonesia juga akan mengevaluasi dinamika pasar uang, meliputi jumlah partisipan serta volume transaksi.

Alexander menuturkan, keputusan bank menyalurkan kredit sangat bergantung pada kapabilitas debitur dalam melunasi kewajibannya.

"Bank itu bukan menolak kreditnya. Pasti memberikan kredit, tapi Anda mampu bayarnya," ujarnya.

Manakala bank menilai profil risiko pemohon pinjaman belum cukup meyakinkan, fasilitas kredit yang tersedia belum tentu langsung ditarik ataupun dinaikkan.

Penentuan harga kredit turut memperhitungkan biaya operasional serta margin keuntungan bank.

Alexander menyampaikan bahwa digitalisasi perbankan mampu membantu menekan biaya operasional.

Aktivitas yang mulanya dikerjakan secara manual kini dialihkan ke sistem digital.

Langkah tersebut membuka peluang bagi bank untuk menawarkan pinjaman dengan harga yang lebih kompetitif.

"Overhead cost yang tadinya banyak dilakukan secara manual bisa dilakukan ini sehingga harapannya marginnya itu oke," katanya.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Trioksa Siahaan berpandangan, persoalan kredit saat ini tidak semata-mata bertumpu pada masalah likuiditas.

Menurut dia, likuiditas perbankan tergolong cukup.

Insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial pun telah diberikan dalam jumlah besar.

"Persoalan kredit saat ini bukan hanya karena likuiditas, likuiditas perbankan relatif memadai dan insentif KLM juga sudah sangat besar," ujar Trioksa.

Menurut Trioksa, transmisi ke suku bunga pinjaman masih terbatas.

Penentuan harga bank tidak sekadar dipatok dari biaya dana, melainkan juga risiko debitur, cadangan kerugian penurunan nilai, biaya operasional, kebutuhan modal, serta marjin bank.

Permintaan pembiayaan dari dunia usaha pun belum sepenuhnya solid.

Kondisi itu tercermin dari tingginya fasilitas kredit yang sudah ada namun belum dicairkan.

Trioksa menyampaikan, undisbursed loan bersumber dari pelbagai sektor, kendati umumnya mendominasi sektor dunia usaha.

Ia memprediksi perbankan masih akan mencermati arah angin ekonomi sampai penghujung tahun.

"Bank juga akan lebih banyak menunggu perkembangan ekonomi," katanya.

Trioksa memandang penyempurnaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial per 1 September 2026 merupakan langkah positif untuk memperbaiki sebaran likuiditas serta menstimulasi sektor prioritas.

Dampaknya bakal jauh lebih maksimal apabila disokong penguatan daya beli, kepastian penanaman modal, percepatan proyek, serta perbaikan iklim berusaha.

Keadaan tersebut diharapkan mampu memicu keyakinan kuat bagi dunia usaha untuk menarik fasilitas kredit serta melakukan ekspansi.

Executive Vice President Corporate Communication & Social Responsibility Bank Central Asia Hera F. Haryn mengemukakan, pertumbuhan kredit Bank Central Asia akan bergerak seirama dengan dinamika makroekonomi.

"Pada saat yang bersamaan, BCA mengelola dengan baik pembiayaan yang belum ditarik secara pruden," ujar Hera.

Hera mengutarakan, tren ekspansi kredit Bank Central Asia tetap terjaga.

Hingga Juni 2026, total pembiayaan Bank Central Asia menyentuh angka Rp1.036 triliun.

Berbekal likuiditas yang memadai, Bank Central Asia terus mengucurkan kredit ke berbagai segmen serta sektor usaha.

Penyaluran tersebut tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko yang ketat.

Direktur Utama KB Bank Kunardy Darma Lie menerangkan, undisbursed loan di institusinya lebih mencerminkan ketangguhan pipeline kredit yang telah terbangun semenjak akhir tahun lalu dan berlanjut ke semester I-2026.

Pipeline tersebut utamanya ditenagai oleh segmen korporasi dan komersial.

Realisasi pencairan dananya berjalan secara berangsur-angsur.

Penyesuaian lini masa proyek, perampungan administrasi, serta sikap waspada dari debitur turut memengaruhi durasi pencairan.

Kondisi tersebut bergulir di tengah gejolak ekonomi global dan domestik.

"Ketidakpastian ekonomi, baik yang dipengaruhi oleh perkembangan suku bunga global maupun prospek permintaan domestik, mendorong sebagian pelaku usaha untuk mengambil sikap wait and see," ujar Kunardy.

Menurut dia, keadaan itu menciptakan jeda waktu antara persetujuan kredit dan pencairan uang.

Karenanya, undisbursed loan di KB Bank lebih merefleksikan prospek pertumbuhan kredit di masa mendatang dengan pola pencairan bertahap, alih-alih sebagai pelemahan permintaan kredit.

Ke depan, KB Bank berkomitmen menjaga likuiditas guna memenuhi keperluan pencairan kredit sembari menjaga struktur pendanaan yang sehat.

Bank pun senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian supaya setiap pencairan selaras dengan selera risiko serta kebutuhan riil nasabah.

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan memaparkan, undisbursed loan CIMB Niaga mencapai Rp 113,88 triliun pada 2026.

Nominal tersebut mengalami kenaikan 1,09 persen apabila dikomparasikan dengan Rp 112,65 triliun pada 2025.

"Undisbursed loan kami overall di sekitar 30%-an dan dalam satu kuartal terakhir stabil di angka tersebut," kata Lani Darmawan dari Sumbernya.