FINANSIALFOKUS.COM — Sejumlah kepala daerah menyuarakan perlunya kelonggaran dalam penggunaan anggaran transfer dari pemerintah pusat. Mereka menilai mekanisme yang ada saat ini masih menyulitkan daerah untuk merespons perubahan kebutuhan pembangunan secara cepat.
Kritik terhadap Skema Dana Alokasi Khusus
Emil Dardak menyoroti skema DAK yang dinilainya terlalu kaku. Menurutnya, dana yang bersifat proyek spesifik tidak bisa dialihkan untuk kebutuhan mendesak lain di lapangan.
"Dulu itu sekat-sekatnya tuh sangat kaku. Kalau pemerintah pusat mau mendanai jalan daerah, yang melaksanakan itu harus pemerintah daerah. Kalau mau kasih duitnya melalui apa? Namanya DAK, Dana Alokasi Khusus. Itu project spesifik, duitnya nggak bisa dibelok-belokin ke mana," ujarnya.
Meski demikian, Emil mengakui pemerintah pusat mulai membuka ruang dialog. Salah satunya melalui Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) yang mempercepat penanganan infrastruktur, serta tambahan penyaluran DAU dan DBH untuk menutup kekurangan transfer.
Nasib Sektor Tembakau di Jawa Timur
Dalam kesempatan yang sama, Emil menyoroti kebijakan ekonomi yang berdampak pada sektor tembakau. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan kesehatan masyarakat dan keberlanjutan mata pencaharian.
"Pak Purbaya waktu itu datang khusus ke Surabaya bukan bicara how to shut this down (industri tembakau) tetapi bagaimana supaya lebih maksimal lagi sektor ini dalam memberikan sumbangan terhadap pembangunan melalui tata kelola cukai yang lebih," ungkap Emil.
Emil merinci kontribusi sektor ini terhadap struktur ekonomi Jawa Timur. Industri menyumbang 30 persen, di mana makanan-minuman dan tembakau menjadi penyumbang terbesar. Sektor pertanian menyumbang 12 persen, dengan tembakau sebagai salah satu komoditas utama.
"Justru kalau kerannya tetap dibuka bisa meminimalisir," katanya menanggapi risiko peredaran rokok ilegal jika pembatasan terlalu ketat.
Situbondo: Penyesuaian Anggaran dan Dampaknya
Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menilai dinamika hubungan keuangan pusat-daerah adalah konsekuensi sistem NKRI. Ia mengakui penyesuaian alokasi sempat mengganggu sejumlah program dan janji politik daerah.
"Jadi gini, kita ini kan NKRI. Saya negara di level kabupaten, beliau (Emil Dardak) negara di level provinsi, presiden negara di level paling atas," ujar Rio.
Kendati demikian, Rio menyebut pemerintah pusat tetap menyalurkan anggaran melalui program sektoral seperti infrastruktur desa dan pertanian. Indikator ekonomi Situbondo disebutnya masih menunjukkan tren positif.
"Pertumbuhan ekonomi di Situbondo tumbuh. Angka kemiskinan turun. Indikator makro ekonomi positif," jelasnya.
Pemerintah daerah berharap ruang dialog dengan pusat terus terbuka, terutama untuk menyelaraskan kebijakan fiskal dengan kebutuhan riil di wilayah masing-masing.
