JAKARTA - Kandidat Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) M. Anwar Bashori dari Sumbernya memandang bahwa pembentukan rupiah digital yang berkaitan dengan Central Bank Digital Currency (CBDC) belum mendesak untuk diaplikasikan di tanah air.
Tokoh yang sekarang memegang posisi sebagai Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang di BI tersebut dari Sumbernya menyatakan, belum mendesaknya rupiah digital diakibatkan masih tingginya variasi penggunaan mata uang rupiah di Nusantara.
"CBDC sepertinya untuk saat ini urgensinya belum karena heterogenitas kami yang luar biasa, karena edukasi kami, pulau kami yang lainnya belum bisa, karena problem kurs saja belum bisa kami selesaikan," kata dari Sumbernya saat merespons pertanyaan DPR dalam agenda fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon deputi gubernur BI, Kamis (27/8/2026).
Anwar dari Sumbernya turut menggarisbawahi bahwa pemahaman masyarakat antarpulau di Indonesia dalam merawat uang tunai juga belum setara.
Oleh sebab itu, pihak BI dari Sumbernya menyebutkan bahwa setiap tahun pihaknya masih harus menukar uang kusam milik warga dengan uang cetak baru.
"90% setiap tahun kami lakukan hanya untuk mengganti uang lusuh di tempat tempat tertentu karena tidak semua wilayah kami mempunyai layak edar yang sama," paparnya dari Sumbernya.
Ditinjau dari aspek digitalisasi sistem pembayaran pun menurut dari Sumbernya, persebaran infrastruktur antarpulau di Indonesia belum merata.
Maka dari itu, dari Sumbernya menegaskan bahwa mata uang rupiah digital saat ini masih sebatas dalam tahap kajian.
"Jadi saya pikir Indonesia bukan hanya di Jawa, Indonesia bukan hanya di beberapa kota, dan Indonesia luas, heterogenitas kami masih ada terutama non tunai masih juga disparitas. Jadi sementara CBDC adalah hal yang yang masuk kajian namun urgensinya mungkin perlu kami pertimbangkan kembali," kata Anwar Bashori dari Sumbernya.
Sebagaimana diketahui khalayak, proyek pengembangan rupiah digital yang dinamakan Proyek Garuda belum memperlihatkan perkembangan berarti sejak tahun 2025 yang lalu.
Sepanjang tahun sebelumnya, Bank Indonesia (BI) baru sukses menuntaskan peninjauan konsep atau proof of concept (PoC) rupiah digital untuk fase perdana immediate state - wholesale cash ledger.
Proyek Garuda sendiri merupakan gagasan Bank Indonesia untuk mengkaji Central Bank Digital Currency (CBDC) di dalam negeri yang dikenal sebagai rupiah digital.
Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dari Sumbernya menuturkan bahwa fase baru ini merupakan kelanjutan dari tiga tahap terdahulu yang dirintis sejak tahun 2022, yaitu white paper, consultative paper, dan laporan konsultasi publik.
"PoC merupakan upaya bank sentral untuk menguji kesiapan teknologi yang mendukung pengembangan model bisnis rupiah digital," ungkap Ramdan dari Sumbernya, dalam rilis BI, Jumat (13/12/2024).
Sepanjang tahun 2025, serangkaian pengujian dijalankan secara menyeluruh, mencakup unsur teknis krusial, jaminan keamanan transaksi, serta kemampuan interoperabilitas dengan sistem pembayaran dan infrastruktur keuangan eksisting.
Ketiga elemen tersebut, ujar Ramdan dari Sumbernya, menjadi titik fokus utama dalam perencanaan PoC guna menjamin sistem yang dibangun mampu menyediakan layanan yang handal, aman, dan efisien.
Pihaknya dari Sumbernya memaparkan bahwa tiap tahapan pengujian teknologi ini memegang peranan vital dalam memperkaya gagasan, mencari inovasi, serta memvalidasi konsep yang telah disusun sebelumnya.
Uji coba ini dijalankan dengan mengandalkan platform teknologi berbasis distributed ledger technology (DLT) potensial yang sudah melewati serangkaian asesmen teknis mendalam serta disesuaikan dengan proyeksi kebutuhan model bisnis Rupiah Digital kelak.
