FINANSIALFOKUS.COM — Rencana pembatasan ini muncul di tengah kekhawatiran besarnya anggaran subsidi yang bocor ke kelompok yang tidak berhak. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menilai tingkat ketidaktepatan sasaran subsidi LPG 3 kg selama ini sangat tinggi, bahkan disebut lebih parah dibandingkan subsidi BBM seperti Pertalite dan Solar.
"Saya setuju karena selama ini LPG 3 kilogram yang disubsidi besar-besaran dan dibagikan kepada masyarakat, tingkat ketidaktepatan sasarannya itu sangat tinggi," kata Faisal, Jumat (28/8/2026).
Inclusion Error dan Persoalan Data
Faisal menjelaskan, banyak masyarakat dengan pendapatan di atas kriteria yang masih leluasa mengakses LPG bersubsidi. Kondisi ini memunculkan apa yang disebut inclusion error, yaitu kelompok yang tidak layak justru menikmati manfaat subsidi.
"Nah sehingga ini memang harus diatasi karena kalau tidak ya akan terus terjadi apa yang disebut dengan inclusion error itu. Yaitu orang-orang yang sebetulnya tidak layak kemudian mendapatkan manfaat dari subsidi," ujarnya.
Ia pun menyoroti penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penentuan penerima. Menurut Faisal, terdapat perbedaan signifikan antara klasifikasi desil dalam DTSEN dengan data yang dihasilkan Badan Pusat Statistik (BPS).
"Karena sangat pertama kalau saya bandingkan dengan desil yang dihasilkan dari data sensusnas yang dibuat oleh BPS itu sangat jauh berbeda ya. Nah jadi mengundang pertanyaan masalah tadi akurasi dan validitasnya," tutur Faisal.
Potensi Migrasi ke Gas Alam dan Penghematan Anggaran
Pengamat migas Hadi Ismoyo juga mendukung rencana pembatasan ini, dengan syarat data penerima benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia meyakini kelompok yang nantinya tidak lagi menerima subsidi LPG 3 kg akan beralih ke sumber energi lain, terutama gas bumi yang harganya lebih murah.
"Menurut keyakinan kami, kelompok yang selama ini dicoret dari subsidi diharapkan akan migrasi ke Natural Gas yang lebih murah. Karena kalau bertahan dari LPG akan lebih mahal," ucapnya.
Hadi memperkirakan, kebijakan ini berpotensi menghasilkan penghematan anggaran yang cukup besar. Dengan asumsi subsidi LPG pada 2025 mencapai sekitar Rp87 triliun dan sekitar 20% penerima tergolong tidak tepat sasaran, potensi penghematan bisa mencapai sekitar Rp17,4 triliun per tahun. Namun, ia kembali menekankan bahwa potensi tersebut sangat bergantung pada akurasi DTSEN.
Usulan Teknologi dan Penegakan Hukum
Untuk memperkuat pengawasan distribusi, Hadi mengusulkan pemanfaatan teknologi seperti RFID, GPS, fingerprint, hingga retina scan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan LPG bersubsidi hanya diterima oleh kelompok yang berhak.
"Terakhir adalah penegakan hukum oleh APH yang tidak pandang bulu jika ada pelanggaran oleh oknum yang tidak bertanggung jawab baik di sisi Pertamina atau end usernya," tukasnya.
Rencana pembatasan ini menjadi ujian bagi pemerintah dalam mengelola data dan memastikan subsidi tepat sasaran. Keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada aturan teknis di lapangan, tetapi juga pada validitas data yang menjadi dasar penyaluran.
