JAKARTA - Lembaga pemeringkat Fitch menilai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027 yang diajukan Presiden Prabowo ke parlemen menunjukkan arah konsolidasi fiskal yang moderat.
Namun, keberadaan pembiayaan kuasi fiskal melalui badan-badan milik negara, termasuk Danantara, menjadi salah satu risiko yang perlu dicermati karena berpotensi meningkatkan kewajiban kontinjensi pemerintah.
Direktur Peringkat Obligasi Negara Fitch Hong Kong Limited George Xu mengatakan, target defisit fiskal 2027 sebesar 2,4% dari produk domestik bruto menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga defisit di bawah batas legal 3% dari produk domestik bruto.
"Risiko tetap ada bahwa kebutuhan pembiayaan dapat semakin dipenuhi melalui saluran kuasi-fiskal, yang dapat melemahkan transparansi fiskal dan merusak manajemen fiskal dari waktu ke waktu," kata dari Sumbernya dalam keterangan tertulis.
Menurut dari Sumbernya, pembentukan Danantara Development Management Fund pada April 2026 menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan.
Entitas milik negara tersebut dirancang untuk membiayai dan mengembangkan proyek-proyek infrastruktur strategis yang dinilai tidak layak secara komersial.
Peran tersebut, menurut Fitch, dapat berkembang lebih luas apabila Danantara digunakan untuk mendukung berbagai prioritas kebijakan pemerintah.
Perluasan mandat semacam itu berpotensi meningkatkan risiko kewajiban kontinjensi pemerintah meskipun defisit anggaran pendapatan dan belanja negara terlihat tetap berada dalam batas yang ditetapkan.
"Pembiayaan kuasi-fiskal adalah ketidakpastian paling jelas di balik sinyal keberlanjutan," ujar dari Sumbernya.
Risiko tersebut juga berkaitan dengan rencana pemerintah mengalihkan sebagian dividen badan usaha milik negara yang diterima Danantara ke anggaran pendapatan dan belanja negara.
Langkah itu ditujukan untuk menahan peningkatan utang pemerintah, tetapi Fitch menilai rincian mekanisme pengalihan tersebut masih diperlukan untuk menilai dampaknya terhadap posisi fiskal.
Fitch menilai disiplin fiskal Indonesia pada 2027 berpotensi menghadapi tantangan lebih besar daripada yang tercermin dalam rencana pengajuan.
Target defisit 2,4% tersebut menyerupai rancangan awal tahun sebelumnya yang ditetapkan sebesar 2,48%.
Namun, target tersebut kemudian meningkat menjadi 2,68% setelah pembahasan dengan parlemen dan kembali menjadi 2,85% untuk mengakomodasi tambahan belanja.
Karena itu, Fitch tidak mengesampingkan kemungkinan terjadinya penyimpangan serupa pada target defisit 2027.
Tekanan juga dapat berasal dari asumsi makroekonomi yang dinilai relatif optimistis.
Pemerintah menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6% dan nilai tukar Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
Angka pertumbuhan tersebut lebih realistis dibandingkan ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan 8% dalam jangka menengah, tetapi masih berada di atas proyeksi dasar Fitch sebesar 5,0%.
"Ketidakpastian geopolitik yang berkepanjangan, kenaikan kembali harga minyak global, dan perlambatan tajam di mitra dagang utama Indonesia merupakan risiko utama yang menghambat prospek jangka pendek," kata dari Sumbernya.
Fitch juga memperkirakan penerimaan negara yang rendah masih menjadi kendala struktural bagi profil kredit Indonesia.
Penerimaan negara dalam rancangan anggaran 2027 diperkirakan sedikit di atas 12% produk domestik bruto.
Kondisi tersebut membuat ruang fiskal pemerintah terbatas.
Konsolidasi fiskal akan lebih rentan apabila pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari perkiraan atau kebutuhan belanja meningkat.
Fitch menilai kebutuhan untuk mempertahankan defisit dalam batas tertentu juga dapat memberikan tekanan kepada Bank Indonesia untuk menopang pertumbuhan melalui kebijakan moneter apabila dukungan fiskal dikurangi.
Di sisi lain, kontinuitas kelembagaan di Bank Indonesia dinilai dapat membantu menjaga sentimen pasar.
Pencalonan Destry Damayanti sebagai satu-satunya kandidat gubernur Bank Indonesia dinilai memperkuat ekspektasi terhadap keberlanjutan kebijakan.
Namun, Fitch menilai kepercayaan investor masih rentan.
Karena itu, eksekusi kebijakan akan menjadi faktor penting untuk menentukan apakah sinyal kesinambungan kebijakan tersebut dapat dipertahankan.
Fitch juga menyoroti agenda antikorupsi pemerintah.
Penguatan tata kelola dan akuntabilitas dapat mendukung kredibilitas kredit Indonesia.
Sebaliknya, kebijakan tersebut dapat berdampak negatif apabila dipersepsikan diterapkan secara selektif dan mendorong sentralisasi politik yang lebih besar.
Dalam konteks fiskal, perkembangan Danantara menjadi penting karena pemanfaatan badan tersebut untuk menjalankan fungsi yang secara ekonomi bersifat fiskal dapat membuat posisi keuangan pemerintah tidak sepenuhnya tercermin dalam angka defisit anggaran pendapatan dan belanja negara.
Seperti diketahui, dalam nota keuangan yang diumumkan 14 Agustus 2026 lalu, Presiden Prabowo Subianto menetapkan asumsi dasar ekonomi makro sebagai acuan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2027, dengan target pendapatan negara Rp3.426 triliun dan belanja Rp4.097,2 triliun.
Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 6%, inflasi 2,5%, dan imbal hasil surat berharga negara 10 tahun 6,9%.
Pemerintah mematok asumsi nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah Indonesia US$75 per barel, lifting minyak 610.000 barel per hari, dan lifting gas 954.000 barel setara minyak per hari.
Dari sisi kesejahteraan, pemerintah menargetkan kemiskinan turun menjadi 6% hingga 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% hingga 4,87%, Indeks Modal Manusia 0,575, serta rasio Gini 0,362 hingga 0,367.
