JAKARTA – “Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani. Karena itu, infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar, termasuk sarana air bersih dan sanitasi, harus segera kita cek dan tangani sesuai kondisi di lapangan,” kata Menteri Dody Hanggodo dalam keterangannya di Jakarta, menegaskan komitmen Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam penanganan darurat pasca gempa bumi berskala 7,7 SR yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 15 Agustus 2026 lalu.
Salah satu fokus utama yang dijalankan adalah pemeriksaan dan penanganan sarana prasarana air minum untuk memastikan ketersediaan layanan air bersih bagi warga selama masa tanggap darurat, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan pemulihan infrastruktur di wilayah yang terdampak. Langkah ini dinilai krusial mengingat akses terhadap air bersih dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar yang harus segera dipulihkan.
Melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPBPK) NTT, Kementerian PU telah melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana air minum di sejumlah daerah seperti Kabupaten Nagekeo, Ende, dan Sikka. Pemeriksaan tersebut mencakup Instalasi Pengolahan Air (IPA), jaringan perpipaan, sarana distribusi air, hingga tampungan air yang tersedia di masyarakat. Salah satu penanganan yang telah dilakukan adalah perbaikan jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Inpres 2024 IKK Nangaba di Kabupaten Ende yang sempat mengalami kerusakan dan mengganggu distribusi air bersih.
Bekerja sama dengan PDAM Kabupaten Ende, proses perbaikan jaringan dilaksanakan sejak 16 Agustus dan rampung pada malam 17 Agustus 2026. Setelah perbaikan selesai, aliran air bersih kembali tersalurkan hingga ke sambungan rumah warga. Selain itu, Kementerian PU juga melibatkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) untuk membantu pendataan kondisi sarana air minum di lapangan. Tim ini tidak hanya melakukan inventarisasi kerusakan, tetapi juga langsung menangani sarana yang terganggu agar layanan segera berfungsi kembali.
Untuk memperkuat upaya di lapangan, sebanyak 10 personel tambahan juga diberangkatkan dari Kupang guna mendukung pemeriksaan dan penanganan sarana air minum di Maumere, Ende, dan Nagekeo. Mereka akan melakukan pengecekan kondisi sarana sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dukungan lanjutan di masing-masing lokasi terdampak. Di Kabupaten Nagekeo, 3 unit Mobil Tangki Air (MTA) telah dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, dengan 2 unit sudah berada di lokasi dan 1 unit lainnya merupakan MTA pinjam pakai yang sebelumnya digunakan untuk penanganan banjir Mauponggo.
Selain itu, disiapkan 16 unit Hidran Umum (HU) yang terdiri dari 8 unit dukungan yang tersedia saat ini dan 8 unit HU pinjam pakai. Di Kupang, Kementerian PU juga menyiagakan 2 unit mobil tangki air dan 1 unit truk tinja untuk mendukung kebutuhan penanganan bencana. Menteri Dody menegaskan bahwa penanganan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemeriksaan dan tingkat kebutuhan di masing-masing wilayah. “Kami akan terus lakukan pengecekan dan inventarisasi di lapangan supaya penanganannya tepat sasaran. Kalau sumber air dan jaringan masih bisa difungsikan, kami optimalkan. Kalau belum, kita siapkan alternatif agar masyarakat tetap mendapatkan layanan air bersih selama masa tanggap darurat,” jelas Dody Hanggodo.
Kementerian PU terus melakukan inventarisasi pos-pos pengungsian guna memastikan kebutuhan air bersih dan sanitasi dapat dipenuhi secara cepat. Apabila diperlukan, mobilisasi prasarana dan sarana air minum akan dilakukan dari luar NTT, termasuk dari depo di Surabaya. Pemenuhan air bersih juga akan terus dioptimalkan melalui SPAM atau PDAM apabila jaringan tersedia dan berfungsi. Sementara apabila jaringan perpipaan mengalami gangguan atau belum tersedia, dukungan akan diberikan melalui mobil tangki, hidran umum, tampungan air, dan sarana pendukung lainnya sesuai kebutuhan di lapangan.
