Serang - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten mencatat peredaran uang tunai di daerah itu mengalami koreksi sebesar 13 persen pada semester I tahun 2026, sejalan dengan peralihan pola kebiasaan warga yang kian gencar memakai pembayaran digital.
Deputi Direktur BI Banten, Agus Sumirat di Serang, Banten, Senin, menyampaikan jumlah arus uang tunai keluar (outflow) pada paruh pertama tahun ini berada di angka Rp5,17 triliun dengan arus uang masuk (inflow) sebesar Rp2,17 triliun.
Besaran perputaran uang kartal itu tercatat lebih kecil apabila disandingkan dengan rentang waktu yang sama tahun sebelumnya, yang mana outflow pada semester I tahun 2025 menyentuh Rp5,29 triliun serta inflow senilai Rp2,50 triliun.
"Penurunan ini terjadi karena mindset digital masyarakat Banten sudah mulai berjalan. Transaksi non-tunai melalui RTGS, SKNBI, BI-FAST, dan uang elektronik kini cenderung terus meningkat dibandingkan transaksi tunai," kata Agus.
Agus menerangkan, merosotnya tingkat kebutuhan warga terhadap uang tunai sejalan lurus dengan lonjakan pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Kurun waktu Januari sampai Juni 2026, volume transaksi QRIS di Banten melonjak drastis hingga 68,02 persen, menyentuh 92,2 juta transaksi.
Nominal transaksinya bahkan menembus angka Rp65,29 triliun, atau bertambah 58,51 persen.
"Hingga saat ini, penetrasi ekosistem digital di Banten telah menjaring 3,7 juta pengguna QRIS, di mana hampir separuhnya (40,80 persen) didominasi oleh penduduk usia produktif. Dari sisi penyedia jasa, tercatat ada 2,9 juta merchant (meningkat 25,55 persen secara year-on-year), yang 95,52 persen di antaranya merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)," paparnya.
Walaupun digitalisasi terbukti ampuh meredam peredaran uang tunai, BI Banten mencatat pemerataan sebarannya masih terkonsentrasi di wilayah Tangerang Raya yang menyumbangkan lebih dari 80 persen transaksi (Tangerang 51 persen dan Tangsel 22 persen).
Penerapan pada daerah lainnya seperti Serang baru menggapai 12,82 persen, sedangkan Cilegon menduduki porsi terkecil yakni 4,26 persen.
Di samping memotivasi publik meninggalkan uang tunai, pihak BI turut menggenjot percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Kini, seluruh kabupaten/kota serta Pemprov Banten telah memegang status "Digital" dengan angka indeks ETPD melampaui 90 persen.
Kota Tangerang Selatan menduduki posisi puncak dengan indeks 99,50 persen, diikuti Kota Serang 98,25 persen, sementara Kabupaten Pandeglang menempati urutan terbawah senilai 93,72 persen.
