JAKARTA - Pergantian pucuk pimpinan Bank Indonesia bukan semata-mata rotasi figur di takhta tertinggi bank sentral.
Di balik itu tersimpan persoalan jauh lebih esensial: cara menjamin Gubernur BI mendatang sanggup bersanding erat bersama pemerintah, namun di waktu serupa tetap memegang kepercayaan pasar?
Isu tersebut kian relevan manakala perekonomian tanah air mendapati tekanan dari bermacam-macam arah.
Ketidaktentuan global belum tuntas mereda, pergerakan modal sanggup beralih dalam hitungan detik, kurs rupiah rentan terhadap pergeseran sentimen, sementara keperluan pembiayaan pembangunan nasional kian melonjak.
Di tengah kondisi demikian, Indonesia memerlukan Gubernur BI yang tidak berjarak dari pemerintah.
Sinkronisasi fiskal dan moneter justru kian mendesak.
Walau demikian, Indonesia pun pantang mempunyai pemimpin bank sentral yang terlampau dekat sehingga pasar mulai menyangsikan kemandiriannya.
Di titik inilah letak ironinya: Gubernur BI wajib dekat dengan pemerintah, tetapi dilarang menjelma sebagai bagian dari pemerintah.
Prinsip central bank independence telah lama menjadi fondasi tata kelola moneter modern.
Kydland dan Prescott (1977) serta Barro dan Gordon (1983) menguraikan masalah time inconsistency: pemerintah sanggup memegang dorongan memacu ekonomi dalam tempo singkat via kebijakan ekspansif, sekalipun dampak jangka panjangnya berupa inflasi serta runtuhnya kredibilitas.
Sebab itulah bank sentral menuntut independensi.
Namun, kemandirian sering disalahartikan sebagai keterpautan.
Seolah-olah kian jauh jarak BI dari pemerintah, kian mandiri pula posisinya.
Padahal kenyataannya tidak demikian.
Independensi bukan isolasi.
Bank sentral tetap wajib memahami arah kebijakan fiskal, keperluan pembiayaan pembangunan, realita sektor riil, ketahanan sistem keuangan, hingga tekanan terhadap daya beli publik.
Poin utamanya bukan perihal BI bersinergi bersama pemerintah atau tidak, melainkan apakah keputusan moneternya konsisten berpijak pada mandat, data, serta kepentingan stabilitas jangka panjang.
Dalam kerangka Indonesia, problem ini kian rumit.
BI bukan sekadar mengawal kestabilan nilai rupiah, melainkan pula bergulat dengan kewajiban memelihara stabilitas sistem keuangan serta menopang ekspansi ekonomi yang berkelanjutan.
Artinya, koordinasi bertransformasi menjadi kebutuhan, bukan sekadar opsi.
Namun, koordinasi pantang bergeser menjadi subordinasi.
Ada satu modal bank sentral yang tidak tercatat dalam neraca keuangan, tetapi nilainya mungkin melampaui aset finansialnya: kredibilitas.
Konsep credibility of monetary policy memaparkan, kemanjuran kebijakan moneter tidak sekadar ditentukan oleh besaran suku bunga, melainkan juga seberapa jauh publik serta pasar menaruh keyakinan pada komitmen bank sentral.
Inilah yang dinamakan expectation channel.
Manakala pasar percaya bahwa BI serius merawat stabilitas, proyeksi inflasi bakal lebih terkontrol.
Para investor tidak gampang panik.
Pelaku usaha sanggup memutuskan investasi dengan cakrawala waktu lebih panjang.
Tekanan terhadap rupiah pun tidak melulu wajib dilawan lewat intervensi berbiaya tinggi.
Sebaliknya, manakala kredibilitas merosot, kebijakan serupa sanggup memunculkan efek berlainan.
Kenaikan suku bunga 25 basis poin dari bank sentral yang tepercaya sanggup memancarkan sinyal kuat.
Tetapi lonjakan lebih besar dari bank sentral yang diragukan kemandiriannya belum tentu sanggup menenteramkan pasar.
Oleh karena itu, Gubernur BI sebenarnya bukan sekadar operator kebijakan moneter.
Ia adalah pengatur ekspektasi.
Setiap pernyataan, keputusan, bahkan bahasa tubuh pucuk pimpinan bank sentral dicermati oleh pasar.
Pasar bukan sekadar melontarkan pertanyaan, “Apa keputusan BI hari ini?”
Pasar pun bertanya, “Apakah BI masih bernyali mengambil kebijakan yang tidak populer tatkala kestabilan rupiah menghendakinya?”
Indonesia menuntut sinkronisasi kebijakan yang kian kokoh.
Tantangan ekonomi terlampau pelik jika pemerintah dan bank sentral berjalan masing-masing.
Tatkala laju pertumbuhan melemah, pemerintah mungkin memerlukan stimulus fiskal.
Tatkala inflasi merangkak naik atau rupiah tertekan, BI justru mungkin memerlukan kebijakan moneter lebih ketat.
Di sinilah konsep policy mix memegang peranan penting.
Kebijakan fiskal dan moneter tidak harus selalu seirama dalam satu arah.
Hal utama yang dibutuhkan ialah konsistensi visi serta pembagian fungsi yang tegas.
Pemerintah memegang legitimasi politis guna menetapkan skala prioritas pembangunan.
BI memegang mandat institusional guna menjaga stabilitas moneter serta sistem keuangan.
Keduanya sanggup duduk pada meja serupa, menelaah data yang sama, bahkan menghadapi persoalan setara.
Namun, ketetapan final wajib tetap berada dalam ranah wewenang masing-masing.
Dengan demikian, yang dicari bukanlah figur Gubernur BI yang “menentang” pemerintah semata-mata demi pencitraan mandiri.
Bukan pula pimpinan yang selalu membenarkan pemerintah demi pencitraan padu.
Indonesia menghendaki figur yang mempunyai independence of judgment: keberanian profesional menetapkan keputusan berpendasar analisis, bahkan tatkala keputusan tersebut tidak menyenangkan secara politis.
Sebab kemandirian hakiki tidak dinilai dari seberapa sering BI berseberangan dengan pemerintah.
Kemandirian dinilai dari kapasitas BI untuk mengambil jalur berbeda manakala situasi memang mengharuskannya.
Pada akhirnya, pasar bukan hanya mencermati siapa sosok Gubernur BI pengganti berikutnya.
Pasar bakal memelototi prosedur pemilihannya, rekam jejaknya, kapasitas profesionalnya, pernyataan-pernyataannya, serta cara ia merajut relasi dengan pemerintah pasca dilantik.
Oleh sebab itu, setidaknya terdapat empat fondasi yang wajib dikuasai Gubernur BI mendatang: kecakapan teknokratis solid, integritas personal, keahlian komunikasi kebijakan, serta keteguhan merawat jarak institusional.
Seluruhnya bermuara pada satu istilah: trust.
Sekali pasar memendam kecurigaan, bahwa keputusan suku bunga lebih banyak disetir kepentingan politis ketimbang realitas ekonomi, premi risiko berpotensi melambung.
Para investor menuntut imbal hasil lebih tinggi.
Biaya modal membengkak.
Rupiah sanggup terseret ke dalam pusaran tekanan.
Pada ujungnya masyarakatlah yang memikul beban biayanya melalui harga barang, bunga kredit, lapangan pekerjaan, serta daya beli.
Itulah alasannya mengapa independensi BI bukan sekadar urusan para ekonom atau kalangan pelaku pasar belaka.
Kemandirian bank sentral pada akhirnya merupakan hajat hidup masyarakat luas.
Pemerintahan yang tangguh pun tidak memerlukan bank sentral yang lemah.
Sebaliknya, pemerintah justru memerlukan BI yang kredibel karena kredibilitas tersebut memperkokoh keseluruhan arsitektur ekonomi nasional.
Maka, perburuan figur Gubernur BI selanjutnya tidak boleh berhenti pada satu pertanyaan: apakah ia dekat dengan pemerintah?
Kedekatan bukanlah suatu masalah.
Koordinasi bahkan mutlak diperlukan.
Pertanyaan yang jauh lebih menentukan adalah: tatkala kepentingan jangka pendek pemerintah bersinggungan dengan kepentingan stabilitas jangka panjang, sanggupkah ia menunjukkan keberanian berdiri tegak di atas mandat institusinya?
Indonesia memerlukan Gubernur BI yang sanggup melangkah ke Istana guna berembuk tanpa harus melunturkan kemandiriannya tatkala beranjak keluar dari Istana.
Dekat bersama pemerintah adalah kebutuhan.
Dipercaya pasar adalah kemutlakan.
Namun, keberanian melontarkan kata “tidak” tatkala stabilitas ekonomi menuntutnya, itulah ujian sejati seorang pimpinan Bank Indonesia.
