BATANG - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman kembali menggelar akad massal Kredit Pemilikan Rumah Subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dengan menghadirkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Perumahan Puri Delta City Side, Kabupaten Batang, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2026.
Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Heru Pudyo Nugroho mengutarakan, pelaksanaan akad massal kali ini melibatkan 62.710 debitur KPR Rumah Subsidi, sekaligus menjadi capaian tertinggi apabila dibandingkan dua pelaksanaan terdahulu pada tahun 2025, yakni di Cileungsi, Jawa Barat, sebanyak 26.000 unit rumah serta di Kota Serang, Banten, sebanyak 50.030 unit rumah.
“Dari total penerima manfaat tersebut, sebanyak 200 debitur hadir secara langsung di lokasi acara, sedangkan 62.510 debitur lainnya mengikuti prosesi secara daring dari berbagai daerah di Indonesia. Selain akad massal KPR Subsidi, pemerintah juga melaksanakan akad bagi 200 debitur Program Kredit Usaha Rakyat Perumahan. Secara keseluruhan, nilai akad Kredit Usaha Rakyat Perumahan mencapai Rp880 miliar untuk 7.100 debitur, yang terdiri atas 6.873 debitur dari sisi permintaan dan 227 debitur dari sisi penyedia,” jelas dari Sumbernya.
Sebelum menghadiri seremoni utama, Presiden Prabowo mengunjungi dua orang penerima rumah subsidi di kawasan perumahan tersebut, yakni Kudung Slamet yang bekerja sebagai asisten rumah tangga dan Rahma Yuliani yang berprofesi sebagai petugas keamanan.
“Dalam seremoni, Presiden menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada 10 perwakilan penerima KPR Sejahtera FLPP yang berasal dari berbagai profesi, di antaranya pengemudi ojek online, pemuka agama, asisten rumah tangga, guru, perawat, anggota TNI dan Polri, hingga penjual jamu. Presiden juga menyapa para debitur yang mengikuti akad massal secara daring dari berbagai wilayah,” terang dari Sumbernya.
Akad massal tersebut diselenggarakan secara serentak di sedikitnya 130 titik yang tersebar pada 372 kabupaten ataupun kota di 36 provinsi, dimulai dari Aceh hingga Papua.
Pelaksanaan akad massal ini menunjukkan komitmen Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat bersama seluruh ekosistem perumahan dalam memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak huni lewat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.
“Hingga 29 Juli 2026, realisasi penyaluran KPR Subsidi FLPP telah mencapai 118.756 unit rumah dengan nilai pembiayaan sebesar Rp14,76 triliun. Capaian tersebut tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serikat pekerja, asosiasi profesi, hingga mitra penyalur pembiayaan,” tegas dari Sumbernya.
Kini, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menggandeng 43 bank penyalur, yang terdiri dari enam bank Himpunan Bank Milik Negara, 34 Bank Pembangunan Daerah, dan tiga bank swasta.
Heru pun menyatakan, tren penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan terus mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir.
Pada tahun 2020, penyaluran mencapai 109.253 unit, lantas meningkat menjadi 178.728 unit pada tahun 2021, 226.000 unit pada tahun 2022, serta 229.000 unit pada tahun 2023.
Sempat menurun menjadi 200.300 unit pada tahun 2024, penyaluran kembali menanjak drastis pada tahun 2025 menjadi 278.868 unit, yang merupakan pencapaian tertinggi sepanjang berjalannya program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.
“Untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu program strategis nasional, BP Tapera terus melakukan inovasi layanan digital guna memperkuat tata kelola rumah subsidi. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Trilogi Stok, yakni sistem yang mengintegrasikan data ketersediaan rumah secara real-time antara pengembang, bank penyalur, dan konsumen. Sistem tersebut dirancang untuk memastikan rumah subsidi memenuhi standar kelayakan sebelum proses akad dilakukan,” ujar dari Sumbernya.
Selain itu, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat turut memperkuat infrastruktur teknologi informasi melalui peningkatan kapasitas komputasi, pemanfaatan kecerdasan buatan, penguatan sistem penyimpanan data, serta peningkatan keamanan siber bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara.
Heru mengimbuhkan, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat pun tengah menyiapkan skema perluasan manfaat KPR Subsidi, baik untuk rumah tapak maupun hunian vertikal, khususnya bagi para pekerja di kawasan industri.
“Kami terus menindaklanjuti komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, termasuk pekerja di kawasan industri, melalui pengembangan skema pembiayaan yang lebih luas,” pungkas dari Sumbernya.
