PALEMBANG – AKURAT.CO SUMSEL Performa Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN) yang berada di wilayah Sumatera Selatan sampai dengan kurun semester pertama tahun 2026 ini memperlihatkan adanya tren laju yang amat membanggakan.
Pos perolehan pendapatan negara berhasil tercatat mencapai kisaran angka Rp7,95 triliun, yang mana capaian tersebut terdorong secara kuat oleh eskalasi setoran penerimaan perpajakan, utamanya bersumber dari sektor industri komoditas kelapa sawit yang kembali bangkit menjadi motor penggerak utama penyuplai kas keuangan negara.
Berdasarkan paparan data resmi dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Selatan, termaktub bahwa realisasi total pendapatan negara hingga berakhirnya periode bulan Juni 2026 telah sukses menyentuh angka 40,19 persen dari total target pagu APBN atau mengalami tren pertumbuhan sebesar 17,87 persen jika dibandingkan dengan rentang waktu yang serupa pada tahun sebelumnya.
Kepala Kantor Perwakilan DJPb Sumatera Selatan, yakni Rahmadi Murwanto, mengemukakan pandangannya bahwa eskalasi kenaikan tersebut tidak bisa dipisahkan dari faktor perbaikan performa kinerja penerimaan sektor perpajakan di pelbagai bidang lini usaha.
"Hingga akhir Juni 2026, pendapatan negara di Sumatera Selatan mencapai Rp7,95 triliun atau 40,19 persen dari target APBN, tumbuh 17,87 persen secara tahunan.
Pertumbuhan ini didorong oleh kinerja penerimaan pajak yang terus membaik," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (29/7/2026), dari Sumbernya.
Sawit Jadi Penyumbang Pajak Terbesar Porsi realisasi angka penerimaan dari sektor pajak di Sumatera Selatan hingga periode Juni 2026 tercatat berhasil membukukan nominal sebesar Rp6,095 triliun, atau merepresentasikan persentase 35,98 persen dari keseluruhan target APBN.
Besaran nilai tersebut menunjukkan adanya eskalasi kenaikan setinggi 18,05 persen manakala dikomparasikan terhadap kurun waktu yang sama di tahun yang lalu.
Rahmadi memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa lonjakan angka pemasukan pajak ini utamanya bersumber dari instrumen Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berasal dari ranah sektor administrasi pemerintahan serta komponen Pajak Penghasilan (PPh) Badan.
Baca Juga: Polisi Kejar Pelaku Perampasan HP Pelajar SMP di Kemuning Palembang, Korban Diserang Saat Main di Depan Rumah Menilik dari beragam lini sektor kegiatan usaha yang ada, bidang industri kelapa sawit terbukti menduduki posisi teratas sebagai kontributor penyuplai terbesar bagi perolehan PPh Badan.
Sementara itu, urutan peringkat berikutnya secara berturut-turut ditempati oleh sektor perbankan umum konvensional serta sektor industri pengolahan karet remah.
Kondisi faktual tersebut memberikan indikasi kuat bahwa sektor industri sawit masih memegang peranan krusial sebagai salah satu pilar penopang utama struktur perekonomian daerah Sumatera Selatan sekaligus menjadi sumber pemasukan fiskal negara yang amat vital.
Bea Keluar Turun, PNBP Justru Menguat Pada arah sebaliknya, pos penerimaan yang bersumber dari sektor kepabeanan serta cukai justru mengalami tren pelemahan penurunan.
Menapaki akhir bulan Juni 2026, realisasi capaian di pos ini hanya sanggup mencapai angka Rp205,37 miliar atau setara dengan persentase 55,27 persen dari target, yang berarti terkoreksi turun sebesar 20,08 persen apabila disandingkan dengan realisasi tahun lalu.
Tren penurunan tersebut dipicu secara langsung oleh melemahnya pos penerimaan Bea Keluar akibat menyusutnya volume angka pengiriman ekspor komoditas crude palm oil (CPO) beserta segenap jajaran produk turunan olahannya.
Berbanding terbalik dengan dinamika sektor kepabeanan, pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru sukses menorehkan catatan rapor pertumbuhan yang bersifat positif.
Realisasi pencapaian PNBP ini terpantau berhasil merangsek hingga menyentuh angka Rp1,65 triliun atau memenuhi persentase 66,76 persen dari pagu target APBN, yang mana angka tersebut memperlihatkan peningkatan lonjakan sebesar 24,55 persen secara tahunan.
Belanja Negara Hampir Sentuh 50 Persen Di sisi domain pengeluaran, realisasi penyerapan angka belanja negara di wilayah Sumatera Selatan tercatat telah menembus besaran nilai Rp19,01 triliun atau merepresentasikan proporsi 49,92 persen dari keseluruhan total pagu alokasi anggaran yang tersedia.
Komponen pos belanja yang dikelola oleh pihak pemerintah pusat menjadi salah satu elemen penting yang mengalami eskalasi peningkatan secara cukup signifikan.
Terhitung hingga bulan Juni 2026, realisasi penyerapan belanja pusat ini sukses menggapai nominal Rp7,14 triliun atau setara dengan 47,43 persen dari total pagu, yang menunjukkan angka pertumbuhan setinggi 32,58 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya.
Kenaikan signifikan pada sektor belanja tersebut utamanya digerakkan oleh adanya kebijakan penyesuaian komponen besaran gaji pokok bagi aparatur sipil negara, penambahan kuota formasi pegawai pemerintah melalui skema Perjanjian Kerja (PPPK), akselerasi kecepatan penyerapan belanja barang, hingga meningkatnya alokasi pada pos belanja modal.
Di samping itu, penyaluran alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) terpantau terealisasi sebesar Rp11,88 triliun atau mencapai persentase 51,55 persen dari total pagu.
Kendati demikian, besaran realisasi penyaluran dana TKD ini tercatat mengalami koreksi penurunan sebesar 18,33 persen yang diakibatkan oleh adanya kebijakan pengurangan alokasi dana transfer dalam postur APBN tahun 2026.
Ekonomi Sumsel Tetap Solid Rahmadi menilai secara keseluruhan bahwa sejumlah indikator makroekonomi di tataran regional daerah masih memperlihatkan kondisi fundamental yang tergolong cukup tangguh dan kuat.
Tingkat angka inflasi di wilayah Sumatera Selatan pada periode bulan Juni 2026 berada di posisi 2,89 persen secara tahunan dan terpantau masih berada secara aman di dalam koridor rentang target sasaran yang ditetapkan pemerintah.
Tingkat optimisme dari sisi masyarakat juga terpelihara pada level yang tinggi, yang dibuktikan dengan perolehan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang bertengger kokoh pada angka 129,9.
Indikator daya beli masyarakat pun dinilai senantiasa terkontrol dengan baik, terwujud nyata melalui indikator pertumbuhan setoran PPN tanpa restitusi yang mencapai level 18,3 persen, peningkatan arus masuk impor bahan baku serta barang modal, disusul pula oleh ekspansi pertumbuhan kredit investasi yang menyentuh angka 18,49 persen pada pengamatan bulan Mei 2026.
Sektor bidang pertanian turut pula menyumbangkan torehan perkembangan yang positif, ditandai dengan capaian Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) yang berhasil menembus level 149,39, menempatkannya sebagai salah satu pencapaian posisi tertinggi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.
Bergeser ke ranah sektor perdagangan internasional, wilayah Sumatera Selatan tercatat masih mampu membukukan surplus neraca perdagangan yang cukup besar yakni mencapai USD2,17 miliar hingga akhir Juni 2026.
Total nilai perolehan ekspor daerah sukses menyentuh angka USD2,81 miliar, yang didominasi secara mayoritas oleh komoditas andalan seperti batu bara, karet, serta produk pulp, sementara di sisi impor tercatat sebesar USD638,71 juta yang sebagian besar terdiri atas pasokan mesin, produk pupuk, dan peralatan pompa.
Walaupun posisi besaran surplus neraca perdagangan mengalami tren penurunan yang dipicu oleh melemahnya kinerja ekspor, Rahmadi memberikan jaminan kepastian bahwa kondisi stabilitas fiskal di wilayah Sumatera Selatan dipastikan tetap terjaga dengan aman.
"Kementerian Keuangan melalui sinergi DJPb, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara akan terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal, mengoptimalkan penerimaan negara, dan meningkatkan efektivitas belanja pemerintah," pungkasnya, dari Sumbernya.
