BATANG - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman kembali mengadakan akad massal Kredit Pemilikan Rumah Subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dengan menghadirkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Perumahan Puri Delta City Side, Kabupaten Batang, Kamis (30/7/2026).
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyatakan, penyelenggaraan akad massal kali ini melibatkan 62.710 debitur KPR Rumah Subsidi, sekaligus menjadi prestasi puncak manakala dibandingkan dua perhelatan terdahulu pada 2025, yakni di Cileungsi, Jawa Barat, sebanyak 26.000 unit rumah serta di Kota Serang, Banten, sebanyak 50.030 unit rumah.
“Dari total penerima manfaat tersebut, sebanyak 200 debitur hadir secara langsung di lokasi acara, sedangkan 62.510 debitur lainnya mengikuti prosesi secara daring dari berbagai daerah di Indonesia. Selain akad massal KPR Subsidi, pemerintah juga melaksanakan akad bagi 200 debitur Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Secara keseluruhan, nilai akad KUR Perumahan mencapai Rp880 miliar untuk 7.100 debitur, yang terdiri atas 6.873 debitur dari sisi permintaan (demand) dan 227 debitur dari sisi penyedia (supply),”
jelas dari Sumbernya.
Sebelum mendatangi seremoni inti, Presiden Prabowo menyambangi dua penerima rumah subsidi pada kawasan perumahan tersebut, yakni Kudung Slamet yang bekerja sebagai asisten rumah tangga serta Rahma Yuliani yang berprofesi sebagai petugas keamanan (satpam).
“Dalam seremoni, Presiden menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada 10 perwakilan penerima KPR Sejahtera FLPP yang berasal dari berbagai profesi, di antaranya pengemudi ojek online, pemuka agama, asisten rumah tangga, guru, perawat, anggota TNI dan Polri, hingga penjual jamu. Presiden juga menyapa para debitur yang mengikuti akad massal secara daring dari berbagai wilayah,”
terang dari Sumbernya.
Akad massal tersebut dijalankan secara serentak pada setidaknya 130 titik yang tersebar di 372 kabupaten/kota dalam 36 provinsi, bermula dari Aceh sampai Papua.
Pelaksanaan akad massal ini menunjukkan kesungguhan BP Tapera bersama segenap ekosistem perumahan guna memperluas akses publik terhadap hunian layak huni melalui skema FLPP.
“Hingga 29 Juli 2026, realisasi penyaluran KPR Subsidi FLPP telah mencapai 118.756 unit rumah dengan nilai pembiayaan sebesar Rp14,76 triliun. Capaian tersebut tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serikat pekerja, asosiasi profesi, hingga mitra penyalur pembiayaan,”
tegas dari Sumbernya.
Kini, BP Tapera bekerja sama dengan 43 bank penyalur, yang terdiri atas enam bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), 34 Bank Pembangunan Daerah (BPD), serta tiga bank swasta.
Heru pun mengemukakan, tren penyaluran FLPP terus bertumbuh dalam beberapa tahun belakangan.
Pada 2020, penyaluran mencapai 109.253 unit, lalu menanjak menjadi 178.728 unit pada 2021, 226.000 unit pada 2022, serta 229.000 unit pada 2023.
Sempat menurun jadi 200.300 unit pada 2024, penyaluran kembali melesat tajam pada 2025 menjadi 278.868 unit, yang merupakan rekor tertinggi sepanjang pelaksanaan program FLPP.
“Untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu program strategis nasional, BP Tapera terus melakukan inovasi layanan digital guna memperkuat tata kelola rumah subsidi. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Trilogi Stok, yakni sistem yang mengintegrasikan data ketersediaan rumah secara real-time antara pengembang, bank penyalur, dan konsumen. Sistem tersebut dirancang untuk memastikan rumah subsidi memenuhi standar kelayakan sebelum proses akad dilakukan,”
ujar dari Sumbernya.
Di samping itu, BP Tapera turut memperkuat infrastruktur teknologi informasi lewat peningkatan kapasitas komputasi, pemanfaatan kecerdasan buatan, penguatan sistem penyimpanan data, serta peningkatan keamanan siber berkolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Heru menambahkan, BP Tapera juga sedang menyiapkan skema perluasan manfaat KPR Subsidi, baik untuk rumah tapak maupun hunian vertikal, khususnya bagi para pekerja pada kawasan industri.
“Kami terus menindaklanjuti komitmen pemerintah dalam penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, termasuk pekerja di kawasan industri, melalui pengembangan skema pembiayaan yang lebih luas,”
