BATANG - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman kembali menyelenggarakan akad massal Kredit Pemilikan Rumah Subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dengan menghadirkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Perumahan Puri Delta City Side, Kabupaten Batang, Kamis (30/7/2026).
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengutarakan, pelaksanaan akad massal periode ini melibatkan 62.710 debitur KPR Rumah Subsidi, sekaligus menjadi pencapaian tertinggi apabila dibandingkan dengan dua perhelatan sebelumnya pada 2025, yakni di Cileungsi, Jawa Barat, sebanyak 26.000 unit rumah serta di Kota Serang, Banten, sebanyak 50.030 unit rumah.
“Dari total penerima manfaat tersebut, sebanyak 200 debitur hadir secara langsung di lokasi acara, sedangkan 62.510 debitur lainnya mengikuti prosesi secara daring dari berbagai daerah di Indonesia. Selain akad massal KPR Subsidi, pemerintah juga melaksanakan akad bagi 200 debitur Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Secara keseluruhan, nilai akad KUR Perumahan mencapai Rp880 miliar untuk 7.100 debitur, yang terdiri atas 6.873 debitur dari sisi permintaan (demand) dan 227 debitur dari sisi penyedia (supply),”
jelas dari Sumbernya.
Sebelum mendatangi seremoni utama, Presiden Prabowo meninjau dua penerima rumah subsidi di kawasan pemukiman tersebut, yakni Kudung Slamet yang bekerja sebagai asisten rumah tangga serta Rahma Yuliani yang berprofesi sebagai petugas keamanan (satpam).
“Dalam seremoni, Presiden menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada 10 perwakilan penerima KPR Sejahtera FLPP yang berasal dari berbagai profesi, di antaranya pengemudi ojek online, pemuka agama, asisten rumah tangga, guru, perawat, anggota TNI dan Polri, hingga penjual jamu. Presiden juga menyapa para debitur yang mengikuti akad massal secara daring dari berbagai wilayah,”
terang dari Sumbernya.
Akad massal itu diselenggarakan secara serentak di setidaknya 130 titik yang tersebar pada 372 kabupaten/kota dalam 36 provinsi, bermula dari Aceh sampai Papua.
Implementasi akad massal ini memperlihatkan dedikasi BP Tapera bersama seluruh ekosistem perumahan dalam memperluas jangkauan masyarakat terhadap hunian layak huni melalui skema FLPP.
“Hingga 29 Juli 2026, realisasi penyaluran KPR Subsidi FLPP telah mencapai 118.756 unit rumah dengan nilai pembiayaan sebesar Rp14,76 triliun. Capaian tersebut tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serikat pekerja, asosiasi profesi, hingga mitra penyalur pembiayaan,”
tegas dari Sumbernya.
Pada saat ini, BP Tapera bermitra bersama 43 bank penyalur, yang mencakup enam bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), 34 Bank Pembangunan Daerah (BPD), serta tiga bank swasta.
Heru turut memaparkan, tren penyaluran FLPP senantiasa mengalami eskalasi dalam beberapa tahun belakangan.
Pada 2020, penyaluran menggapai 109.253 unit, kemudian bertambah menjadi 178.728 unit pada 2021, 226.000 unit pada 2022, serta 229.000 unit pada 2023.
Sempat merosot menjadi 200.300 unit pada 2024, penyaluran kembali menanjak drastis pada 2025 menjadi 278.868 unit, yang merupakan pencapaian tertinggi sepanjang pengoperasian program FLPP.
“Untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu program strategis nasional, BP Tapera terus melakukan inovasi layanan digital guna memperkuat tata kelola rumah subsidi. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Trilogi Stok, yakni sistem yang mengintegrasikan data ketersediaan rumah secara real-time antara pengembang, bank penyalur, dan konsumen. Sistem tersebut dirancang untuk memastikan rumah subsidi memenuhi standar kelayakan sebelum proses akad dilakukan,”
ujar dari Sumbernya.
Di samping itu, BP Tapera juga mengoptimalkan infrastruktur teknologi informasi lewat peningkatan kapasitas komputasi, penerapan kecerdasan buatan, penguatan sistem penyimpanan data, serta peningkatan keamanan siber bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Heru menambahkan, BP Tapera pun tengah merancang skema perluasan manfaat KPR Subsidi, baik buat rumah tapak maupun hunian vertikal, khususnya bagi para tenaga kerja di kawasan industri.
“Kami terus menindaklanjuti komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, termasuk pekerja di kawasan industri, melalui pengembangan skema pembiayaan yang lebih luas,”
