JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) memberi kesempatan bagi aktivis pergerakan mahasiswa untuk mengantongi rumah subsidi melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), selama mencukupi ketentuan dan lulus uji kelayakan kredit.
Staf Khusus Bidang Kajian, Penelitian, dan Media Kementerian PKP, Salamuddin Daeng membeberkan, Maruarar telah memperlebar cakupan calon penerima manfaat FLPP, termasuk menyasar elemen aktivis pergerakan.
"Sekarang jangkauannya pun makin luas, segmentasinya diperluas. Pak Menteri (Maruarar Sirait) kemarin nugasin saya cari aktivis yang mau dapat rumah subsidi. Ada aktivis macam-macam, HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), KMHDI (Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia), dan lain-lain. Sudah saya setorkan namanya," sambungnya." kata Salamuddin Daeng dalam Podcast Suara Hunian, dikutip dari Sumbernya, Selasa (28/7/2026).
Walau demikian, Kementerian PKP mendampingi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) konsisten menegaskan setiap kandidat penerima manfaat wajib mencukupi kualifikasi yang berlaku.
"Namun, proses verifikasi kelayakan kreditnya harus sesuai dengan aturan, tidak boleh menyalahi aturan yang ada," tambah Daeng.
Di samping itu, BP Tapera mendokumentasikan pengucuran dana FLPP sampai 23 Juli 2026 telah menembus 111.537 unit hunian bernilai Rp 13,874 triliun.
Berdasarkan jumlah tersebut, setidaknya 71.250 unit atau 63,88% difungsikan karyawan swasta, 19.254 unit atau 17,26% oleh pelaku usaha, 10.944 unit atau 9,81% oleh aparatur sipil beserta TNI/Polri, dan 10.089 unit atau 9,05% oleh kelompok profesi lainnya.
Lebih rinci, Presiden Prabowo Subianto diagendakan mengomandoi akad massal 62.000 KPR Sejahtera FLPP, penyerahan kunci tempat tinggal subsidi, serta akad Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan berakumulasi Rp 880 miliar di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pada Kamis (30/7/2026).
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengutarakan, agenda tersebut merupakan kesinambungan akad massal KPR FLPP yang sebelumnya dilangsungkan di Cileungsi, Jawa Barat, mencakup 26.000 unit pada 29 September 2025 serta di Serang, Banten, mencakup 50.030 unit pada 20 Desember 2025.
"Kami terus berkoordinasi dengan Menteri PKP selaku Ketua Komite kami serta tim Kepresidenan RI. Dukungan penuh juga mengalir dari pihak pemerintah daerah setempat, serta para mitra kerja kami, yaitu bank penyalur serta para asosiasi pengembang perumahan," kata Heru dalam konferensi pers di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Jumat (24/7/2026) lalu.
