Menteri Ara Buka Akses KPR FLPP Rumah Subsidi bagi Aktivis Kampus

Menteri Ara Buka Akses KPR FLPP Rumah Subsidi bagi Aktivis Kampus
Staf Khusus Bidang Kajian. ( sumber : net )

JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) membuka peluang bagi aktivis organisasi kemahasiswaan untuk memperoleh rumah subsidi melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sepanjang memenuhi persyaratan dan lolos verifikasi kelayakan kredit.

Staf Khusus Bidang Kajian, Penelitian, dan Media Kementerian PKP, Salamuddin Daeng mengungkapkan, Maruarar telah memperluas segmentasi penerima manfaat FLPP, termasuk menjangkau kalangan aktivis kampus.

"Sekarang jangkauannya pun makin luas, segmentasinya diperluas. Pak Menteri (Maruarar Sirait) kemarin nugasin saya cari aktivis yang mau dapat rumah subsidi. Ada aktivis macam-macam, HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), KMHDI (Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia), dan lain-lain. Sudah saya setorkan namanya," sambungnya." kata Salamuddin Daeng dalam Podcast Suara Hunian, dikutip dari Sumbernya, Selasa (28/7/2026).

Namun demikian, Kementerian PKP bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) tetap menekankan para penerima manfaat harus memenuhi persyaratan yang berlaku.

"Namun, proses verifikasi kelayakan kreditnya harus sesuai dengan aturan, tidak boleh menyalahi aturan yang ada," tambah Daeng.

Sementara itu, BP Tapera mencatat penyaluran dana FLPP hingga 23 Juli 2026 telah mencapai 111.537 unit rumah dengan nilai Rp 13,874 triliun.

Dari total tersebut, sebanyak 71.250 unit atau 63,88% dimanfaatkan pekerja swasta, 19.254 unit atau 17,26% oleh wiraswasta, 10.944 unit atau 9,81% oleh PNS serta TNI/Polri, dan 10.089 unit atau 9,05% oleh kategori profesi lainnya.

Lebih jauh, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin akad massal 62.000 KPR Sejahtera FLPP, serah terima kunci rumah subsidi, serta akad Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp 880 miliar di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pada Kamis (30/7/2026).

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyatakan, kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari akad massal KPR FLPP yang sebelumnya digelar di Cileungsi, Jawa Barat, sebanyak 26.000 unit pada 29 September 2025 dan di Serang, Banten, sebanyak 50.030 unit pada 20 Desember 2025.

"Kami terus berkoordinasi dengan Menteri PKP selaku Ketua Komite kami serta tim Kepresidenan RI. Dukungan penuh juga mengalir dari pihak pemerintah daerah setempat, serta para mitra kerja kami, yaitu bank penyalur serta para asosiasi pengembang perumahan," kata Heru dalam konferensi pers di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Jumat (24/7/2026) lalu.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index