JAKARTA – Pimpinan Komisi XI DPR, Mohamad Hekal mengemukakan bahwa proses peralihan tongkat estafet kepemimpinan tertinggi di lingkungan Bank Indonesia (BI) dipastikan tidak bakal mengganggu stabilitas sirkulasi kebijakan moneter maupun sistem keuangan di ranah nasional.
Ia sekaligus mengimbau kepada segenap elemen masyarakat agar senantiasa menghargai keputusan pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatannya sebagai kepala bank sentral.
“Kami harus menghormati keputusan mereka untuk mengundurkan diri dan juga menghormati privasi atas apapun alasan yang menjadi keputusannya,” ujar Hekal, dikutip dari laman resmi DPR, Rabu (29/7/2026), dari Sumbernya.
Berdasarkan pandangan Hekal, sosok Destry Damayanti selaku pelaksana tugas (Plt) Gubernur BI dinilai memiliki kapabilitas mumpuni dalam menakhodai institusi moneter tersebut.
Posisi krusialnya sebagai Deputi Gubernur Senior BI membekalinya dengan bekal pengalaman serta kapasitas yang sangat memadai untuk mengamankan seluruh fungsi operasional BI di masa transisi.
“Selama ini mereka juga menjadi penjaga gawang terutama dalam pengendalian dan pengelolaan kurs rupiah terhadap dolar maupun mata uang lainnya.
Jadi, saya rasa mereka cukup mampu menjaga kinerja BI dalam masa transisi ini,” kata dia, dari Sumbernya.
Baca Juga DBS Soroti Kriteria Utama Calon Gubernur BI Pasca Mundurnya Perry Warjiyo Lebih lanjut, Hekal turut memberikan peringatan kepada publik agar tidak gampang terpengaruh oleh pelbagai narasi spekulatif yang beredar di ruang digital media sosial ihwal mundurnya Perry Warjiyo, mengingat keseluruhan tahapan suksesi kepemimpinan telah berproses mengacu pada aturan hukum.
"Kami tidak perlu berspekulasi terhadap informasi yang tidak memiliki dasar.
Yang jelas kami bicara fakta dulu.
Prosedur yang diamanatkan undang-undang sudah dijalankan, dan Deputi Gubernur Senior memang menjalankan tugas tersebut sesuai ketentuan," ujar dia, dari Sumbernya.
Di sisi lain, pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Dipo Satria Ramli, membeberkan sejumlah kriteria ideal yang wajib dipunyai oleh figur calon Gubernur BI mendatang, di mana syarat fundamental utamanya adalah penguasaan kompetensi di bidang moneter.
“Tapi yang paling penting lagi menurut saya adalah, selain capable, dia harus berani dan jujur.
Dia harus ngomong apa adanya karena independensi BI sudah terkikis,” kata Dipo, dari Sumbernya.
Dipo menerangkan bahwa nakhoda baru BI kelak harus menghindari sikap sekadar “asal bapak senang” dalam mengarahkan kebijakan.
Prinsip ini krusial demi merawat kultur independensi yang selama ini telah mengakar di tubuh BI, yang selalu berpijak teguh pada objektivitas data dan analisis mendalam.
“Jangan sampai terlalu menurut atau fiscal dominance.
Jadi, jangan sampai fiskal ini terlalu dianggap prioritas dibandingkan moneter,” ujar dia, dari Sumbernya.
