YOGYAKARTA - Pemerintah mengalokasikan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp 300 triliun pada tahun 2026 demi memperlebar akses pendanaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hingga memasuki bulan Juli 2026, realisasi pendistribusian dana tersebut sudah menyentuh angka Rp 167 triliun atau berkisar hampir 60 persen dari target yang ditetapkan.
Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Yuni Moraza menyampaikan bahwa langkah pembiayaan ini merupakan wujud nyata strategi pemerintah dalam memperkokoh permodalan sektor UMKM.
"Karena ini adalah yang dirancang pemerintah, nah khusus untuk pembiayaan kita menyiapkan lebih kurang Rp 300 triliun untuk kemudahan pembiayaan UMKM dengan skema kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat)," kata Helvi usai pembukaan program Kumitra di Teras Malioboro, Yogyakarta, Jumat (17/7/2026).
Menurut Wakil Menteri UMKM, sampai pertengahan tahun 2026 ini, pencairan dana KUR sudah menyentuh Rp 167 triliun bagi para pelaku UMKM yang tersebar di bermacam wilayah.
"Update per Juli sudah terserap Rp 167 triliun, artinya sudah mencapai hampir 60 persen. Inilah kenapa kami terus mengadakan kegiatan seperti ini dan juga dibantu Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), bank swasta nasional, pegiat online," ujarnya.
Wakil Menteri UMKM menyebutkan bahwa penyaluran dana lewat bank-bank mitra pemerintah bakal dipantau secara berkala agar bisa tepat sasaran sekaligus berdampak positif bagi wirausaha UMKM.
"Dan untuk kemudahan kita fasilitasi pengurusan perizinan berupa kemudahan dengan tidak memungut biaya, jadi perhatian Pak Prabowo itu begitu besar terhadap UMKM, termasuk bagaimana membuka akses pasar," katanya.
Wakil Menteri UMKM menyambung bahwa program Kumitra merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam memacu perputaran ekonomi dan menaikkan kelas usaha UMKM, lewat penguatan sistem pendampingan.
"Nah, salah satu dari program itu adalah Kumitra ini, dalam hal ini sesuai dengan penugasan, kami Kementerian UMKM harus menjaga pertumbuhan UMKM itu dengan menciptakan wirausaha baru, kemudian memfasilitasi sesuai besaran usahanya," katanya.
