JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan kebijakan baru dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang tidak lagi menampilkan tunggakan kredit nasabah hingga Rp1 juta. Langkah ini diambil untuk memperluas akses kredit masyarakat, khususnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan pembiayaan UMKM.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan, penerapan threshold Rp1 juta dilakukan agar informasi debitur tetap relevan dan proporsional. “Penerapan threshold nominal kredit di atas Rp1 juta pada informasi debitur SLIK dilakukan supaya informasi yang digunakan tetap relevan,” ujarnya dalam acara Launching Optimalisasi SLIK di Jakarta, Senin, 6 Juli 2026.
Selain itu, OJK mempercepat pelaporan informasi kredit lunas di SLIK menjadi maksimal 3 hari kerja. Sebelumnya, pembaruan data bisa memakan waktu hingga 1–1,5 bulan. Dengan percepatan ini, nasabah yang sudah melunasi kredit dapat segera mengajukan KPR tanpa terhalang catatan lama.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menilai kebijakan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Bersama jajaran komisioner OJK untuk memberikan kesempatan kepada rakyat MBR mengakses rumah subsidi. Ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk Program 3 Juta Rumah,” katanya.
Pengembang perumahan juga menyambut positif kebijakan ini. Bendahara Umum DPP REI, Samuel S. Huang, menyebut aturan baru tersebut sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Ketua Umum Himperra Ari menambahkan, percepatan pelaporan kredit 3 hari akan memudahkan calon pembeli rumah segera mengambil KPR setelah melunasi pinjaman sebelumnya.
Dengan optimalisasi SLIK, hambatan administratif bagi calon debitur berkurang drastis. Kebijakan ini diharapkan memperluas pasar perumahan subsidi sekaligus mendukung target pemerintah dalam Program 3 Juta Rumah.
