JAKARTA - Penerimaan pajak hingga pertengahan Juni 2026 tercatat Rp940,3 triliun atau sekitar 40 persen dari target APBN Rp2.357,7 triliun. Nilai tersebut tumbuh 23,4 persen year on year dibandingkan periode sama tahun lalu.
Data terbaru per 16 Juni 2026 menunjukkan capaian ini meningkat dari posisi akhir Mei yang sebesar Rp834,4 triliun atau 35,4 persen dari target. “Ini angka sementara di pertengahan Juni, mudah-mudahan bisa terus konsisten. Kalau dilihat dari target penerimaan dari yang sebelumnya sampai akhir Mei 35,4 persen ini sudah naik di angka 39,62 persen dari target penerimaan 2026,” jelasnya.
Estimasi tambahan penerimaan pajak selama lebih dari dua pekan Juni mencapai Rp105,9 triliun. Rata-rata penerimaan bulanan sampai Mei sekitar Rp167 triliun, dengan setoran terbesar pada April 2026 senilai Rp252 triliun. Periode tersebut bertepatan dengan batas akhir pelaporan SPT PPh Badan yang tahun ini diperpanjang hingga 31 Mei, sehingga setoran Mei melonjak Rp188,10 triliun atau naik 22,1 persen dibanding Mei 2025.
Penerimaan pajak menjadi sumber utama pendanaan APBN untuk berbagai program pemerintah. Hingga akhir Mei, program Makan Bergizi Gratis menyerap Rp88,15 triliun, ketahanan pangan Rp66,6 triliun, serta subsidi dan kompensasi Rp203,7 triliun. Belanja subsidi dan kompensasi tumbuh paling tinggi secara tahunan, naik 208,2 persen dibandingkan dengan akhir Mei 2025.
Lonjakan subsidi energi terjadi karena pemerintah menahan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan solar di tengah kenaikan harga minyak dunia. Selain itu, pola pembayaran kompensasi ke BUMN diubah dari kuartalan menjadi bulanan. “Pertumbuhan penerimaan pajak juga insyaallah bisa mampu membuat negara merespons terhadap volatilitas harga minyak akibat dinamika geopolitik global yang akhirnya meningkatkan realisasi dari subsidi energi,” terangnya.
