JAKARTA - Skema pembiayaan perumahan bersubsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan menunjukkan tren kenaikan yang konsisten sepanjang 2026. Memasuki pertengahan Juni, kuantitas penyaluran hunian bersubsidi tersebut dilaporkan sudah menyentuh 77.532 unit atau berkisar 22,15 persen dari total target tahunan yang dipasang oleh pihak pemerintah, yakni sebanyak 350.000 unit. 

Data serapan yang tinggi ini memperlihatkan antusiasme yang masif dari publik terhadap program bantuan hunian, terkhusus bagi kalangan generasi muda yang tercatat mendominasi daftar penerima manfaat pembiayaan di berbagai wilayah.

Perkembangan positif pada penyaluran dana bantuan ini sejalan dengan semakin terbukanya kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki properti sendiri. Langkah pengawasan operasional serta perluasan informasi terus dilakukan demi mengoptimalkan penyerapan kuota hunian subsidi tersebut.

"Selain melakukan monitoring terhadap kinerja bank penyalur dan asosiasi pengembang, kami juga terus melakukan sosialisasi agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dapat mengakses dan memanfaatkan program rumah subsidi. Tentunya hal ini kami lakukan melalui kolaborasi dengan para mitra kerja seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perbankan, hingga Asosiasi Pengembang Perumahan," ujar Heru.

Angka capaian KPR Sejahtera FLPP tersebut diraih lewat bentuk kerja sama sinergis bersama 36 lembaga perbankan serta 21 himpunan pelaku usaha properti. Saat ini sebaran lokasi hunian sudah menjangkau sebanyak 8.859 titik perumahan yang dibangun oleh 9.163 pihak pengembang pada 375 kabupaten atau kota di 35 provinsi seluruh Indonesia.

Pada sektor industri perbankan, Bank BTN masih memegang porsi terbesar dalam penyaluran dana bantuan hunian subsidi tersebut. Catatan volume penyaluran rumah subsidi untuk setiap perbankan adalah sebagai berikut:

Bank BTN menyalurkan 37.657 unit rumah atau setara 48,56 persen Bank Syariah Nasional menyalurkan 19.088 unit rumah atau 24,61 persen Bank BRI menyalurkan 6.275 unit atau 8,09 persen Bank BNI menyalurkan 5.608 unit atau 7,23 persen Bank Mandiri menyalurkan 2.755 unit atau 3,55 persen Mitra bank penyalur FLPP lainnya menyalurkan sisa sebesar 7,96 persen

Sementara itu, untuk sisi asosiasi pelaku usaha konstruksi, Real Estat Indonesia tampil sebagai penyedia terbesar bagi ketersediaan bangunan hunian bersubsidi. Daftar performa realisasi dari masing-masing asosiasi pengembang adalah sebagai berikut:

Real Estat Indonesia menyalurkan 32.026 unit rumah atau 41,3 persen Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia menyalurkan 23.048 unit rumah atau 29,72 persen Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat menyalurkan 10.426 unit atau 13,44 persen Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional menyalurkan 3.532 unit atau 4,55 persen PI menyalurkan 2.475 unit atau 3,19 persen Asosiasi pengembang lain menyalurkan sisa sebesar 7,8 persen

Jika melihat karakteristik umur pemohon, kelompok masyarakat usia produktif awal menjadi segmen pasar yang paling dominan dalam mengambil program pembiayaan ini. Konsumen dari rentang usia 19 hingga 25 tahun tercatat telah menyerap hingga 28.060 unit hunian atau setara dengan 36,19 persen dari total performa nasional, yang menandakan tingginya kesadaran mereka untuk mengamankan rumah pertama sejak dini lewat fasilitas negara.

Bila dipetakan berdasarkan latar belakang bidang profesi, para pekerja di sektor korporasi swasta menempati urutan teratas sebagai pengguna manfaat layanan pembiayaan ini. Rincian penerima manfaat menurut jenis pekerjaan adalah sebagai berikut:

Pekerja sektor swasta sebesar 52.592 penerima atau 67,83 persen Wiraswasta sebesar 12.699 penerima atau 16,38 persen Pegawai Negeri Sipil sebesar 6.343 penerima atau 8,18 persen Kategori pekerjaan lainnya sebesar 4.723 penerima atau 6,09 persen Anggota TNI atau Polri sebesar 1.175 penerima atau 1,52 persen

Pencapaian penyaluran perumahan ini diyakini akan terus memperlihatkan grafik kenaikan yang optimistis hingga periode akhir tahun nanti. Langkah evaluasi terpadu serta pemantauan kinerja mitra perbankan dan kontraktor dipastikan berjalan secara berkala agar pendistribusian dana subsidi properti ini bisa tepat sasaran sekaligus merangkul lebih banyak kalangan berpenghasilan rendah di daerah.