JAKARTA - Catatan riwayat kredit yang buruk pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kerap kali menjadi penghambat utama bagi masyarakat saat ingin mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Banyak calon konsumen properti mengalami penolakan dari pihak perbankan akibat masih memiliki riwayat pinjaman yang bermasalah.

Meski demikian, terdapat kabar positif karena lembaga otoritas keuangan tersebut kini memberikan sejumlah kelonggaran demi mempermudah masyarakat mengakses pembiayaan hunian. Salah satu kebijakan barunya adalah menghapus tampilan tunggakan kredit bernilai di bawah Rp 1 juta dari laporan riwayat keuangan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan bahwa penerapan aturan baru ini ditargetkan berjalan paling lambat pada akhir Juni 2026.

"Laporan SLIK yang ditampilkan hanya yang Rp 1 juta ke atas, baik itu merupakan akumulasi dari catatan kredit yang bersangkutan juga Rp 1 juta ke atas untuk baki debitnya," ujar Friderica Widyasari Dewi di Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026).

Di samping itu, sistem pembaruan data juga bakal dipercepat secara signifikan. Jika sebelumnya riwayat pelunasan pinjaman membutuhkan waktu hingga satu bulan untuk diperbarui, ke depannya proses integrasi data tersebut ditargetkan rampung hanya dalam waktu tiga hari kerja setelah pelunasan atau H+3.

Langkah strategis ini diharapkan mampu mempermudah para pemohon KPR sehingga mereka tidak perlu lagi menunggu waktu yang lama setelah menyelesaikan seluruh kewajiban keuangannya.

Mengenai definisi skor kredit itu sendiri, ini merupakan sistem penilaian internal yang dimanfaatkan oleh lembaga perbankan untuk memantau rekam jejak serta kualitas kepatuhan pembayaran pinjaman seorang nasabah.

Ketika proses pengajuan KPR berlangsung, pihak bank dipastikan memeriksa data pemohon melalui sistem informasi keuangan tersebut. Jika ditemukan rekam jejak tunggakan atau pembiayaan macet, potensi persetujuan kredit pinjaman rumah akan mengecil, sehingga kebersihan data keuangan menjadi hal yang krusial sebelum mengajukan berkas.

Bagi masyarakat yang terlanjur memiliki rekam jejak kurang baik dalam sistem, situasi ini masih bisa diperbaiki melalui beberapa mekanisme pembersihan data berikut ini.

Memeriksa informasi riwayat keuangan secara mandiri. Langkah awal yang perlu ditempuh adalah meneliti rekam jejak pinjaman secara mandiri lewat platform iDebku. Layanan digital ini dapat diakses secara daring guna memastikan apakah masih ada sisa tunggakan atas nama konsumen yang bersangkutan.

Menyelesaikan seluruh bentuk tunggakan pembiayaan. Apabila ditemukan adanya kewajiban pinjaman yang belum diselesaikan, maka langkah utama adalah segera melunasinya. Pembayaran penuh atas utang berjalan ini menjadi prasyarat mutlak guna memulihkan reputasi keuangan nasabah.

Mengajukan Sanggahan Jika Menemukan Kekeliruan Data Pada beberapa situasi, kesalahan sistem bisa membuat seseorang tercatat memiliki pinjaman yang tidak pernah dia ajukan. Jika mengalami kekeliruan ini, konsumen harus segera menghubungi institusi penyedia kredit terkait untuk meminta koreksi data.

Mengawasi Proses Pembaruan Laporan Keuangan Begitu seluruh kewajiban diselesaikan, konsumen diimbau kembali memantau status pembaruan laporan. Jika status belum berubah padahal pelunasan sudah tuntas, pemohon dapat melayangkan aduan kepada lembaga keuangan terkait agar pembaruan data segera diproses.

Sebagai catatan penting sebelum mengajukan pinjaman hunian, calon nasabah disarankan memastikan tidak ada tunggakan pada instrumen keuangan lain seperti kartu kredit, pinjaman daring, maupun pembiayaan kendaraan bermotor. Seluruh lini pinjaman ini otomatis terekam dan menjadi basis penilaian bank untuk meloloskan permohonan.

Melalui kualitas rekam jejak yang bersih serta kedisiplinan transaksi yang konsisten, peluang persetujuan KPR dipastikan meningkat pesat. Oleh karena itu, sebelum mencari properti idaman, pastikan seluruh catatan kewajiban finansial Anda sudah sepenuhnya bersih dari masalah.