DENPASAR - Badan usaha milik negara di bidang perbankan mengucurkan dana senilai Rp53,6 miliar untuk instrumen Kredit Program Perumahan (KPP) sampai periode Maret 2026 di daerah Bali demi menyokong target pihak eksekutif dalam mempercepat penyediaan tiga juta hunian secara nasional.
“Program itu sudah diserap 179 debitur KPP,” kata Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Bagus Hendri Setiawan di Denpasar, Bali, Senin.
Skema bantuan stimulus perumahan yang resmi digulirkan oleh pihak pemerintah pada Oktober 2025 tersebut didistribusikan lewat dua metode, di mana salah satunya difokuskan bagi penyediaan hunian dengan menyasar kalangan pelaku pengembang, perusahaan jasa konstruksi, serta penyedia material bangunan.
Batas maksimal pembiayaan kredit yang disediakan berkisar pada rentang nominal Rp500 juta hingga Rp5 miliar dengan ketentuan tingkat beban suku bunga dipatok sebesar 5,99 persen.
Fasilitas pembiayaan pinjaman tersebut dapat dioptimalkan oleh kalangan nasabah untuk keperluan pembebasan lahan, pembelian logistik bahan bangunan, serta aktivitas pengadaan komoditas barang maupun jasa konstruksi.
Metode kedua diarahkan bagi para pelaku UMKM perorangan dengan lini bisnis yang telah berjalan aktif minimal enam bulan, di mana pagu pinjaman ditetapkan mulai dari Rp10 juta hingga Rp500 juta.
Tingkat suku bunga yang dibebankan menyentuh angka 6 persen dengan masa tenor selama lima tahun yang diorientasikan untuk kebutuhan pemugaran, pendirian struktur baru, ataupun transaksi pembelian unit rumah.
Pihak manajemen mengharapkan gejolak kondisi global tidak memberikan dampak yang masif terhadap jalannya KPP, mengingat mayoritas pemenuhan unsur material bangunan masih dapat dipasok secara mandiri dari ekosistem dalam negeri.
Kendati demikian, pihak perseroan tidak menampik bahwa terdapat beberapa komponen penting dalam rantai pasok industri konstruksi properti seperti komoditas besi dan baja yang mulai terpengaruh situasi pasar luar negeri.
“Kami berharap program tiga juta rumah bisa terserap karena rate tidak berubah, angsuran terjangkau dan harga ditentukan pemerintah sehingga pengembang tidak bisa menaikkan harga rumah semaunya juga,” imbuhnya.
Di sudut lain, performa penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi sepanjang triwulan I-2026 turut memperlihatkan tren pertumbuhan yang positif di tengah dinamika global, dengan realisasi menyentuh angka Rp1,64 triliun atau naik 3,3 persen secara tahunan.
Bila diakumulasikan, bank BUMN tersebut telah merealisasikan penyaluran fasilitas KPR bersubsidi dengan total cakupan mencapai 13.244 unit di wilayah Bali, sekaligus memantapkan posisi sebagai motor penggerak utama dalam pemenuhan hunian bagi publik di Pulau Dewata.
Sementara itu, untuk mendorong stimulus pada sektor industri pariwisata di Bali, pihak manajemen juga memperluas jangkauan operasional ekosistem digital perbankan yang terintegrasi dengan sektor properti dan geliat ekonomi daerah lewat pemanfaatan aplikasi seluler pintar penunjang transaksi keuangan.
