JAKARTA - Pemerintah tengah menggodok regulasi baru guna memperlama masa tenggat pelunasan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) hingga 40 tahun. Langkah ini diambil agar besaran angsuran bulanan masyarakat menjadi lebih ringan.

Pemerintah berharap penerapan aturan ini mampu meningkatkan ketertarikan masyarakat dalam memiliki hunian pribadi. Namun, rencana tersebut menuai kritik tajam karena dinilai menyimpan ancaman besar bagi debitur.

Pakar ekonomi menilai perpanjangan tenor hingga empat dekade tidak serta-merta memudahkan warga. Formula tersebut justru berisiko menghadirkan tekanan finansial yang lebih mengikat bagi peminjam.

Beberapa risiko utama dari tenor KPR yang sangat panjang meliputi:

• Akumulasi biaya bunga yang jauh lebih besar.
• Proses pembentukan ekuitas rumah yang berjalan sangat lambat.
• Risiko ketidakmampuan bayar saat debitur memasuki usia pensiun.
• Ketidakpastian suku bunga perbankan selama periode 40 tahun.

Tenggat waktu yang lama menyebabkan kalkulasi margin bunga membengkak. Nilai total hunian yang ditebus oleh peminjam menjadi jauh melampaui harga aslinya akibat beban bunga yang menumpuk selama puluhan tahun.

Selain itu, jika debitur mencicil sejak usia 25 tahun, pelunasan baru selesai saat berumur 65 tahun. Pada usia senja, pendapatan masyarakat umumnya merosot tajam sementara kebutuhan hidup meningkat.

Dari sisi perbankan, skema ini sulit diimplementasikan karena keterbatasan dana jangka panjang. Bank juga menghadapi ketidakpastian pergerakan suku bunga moneter yang dapat berganti berkali-kali dalam kurun waktu 40 tahun.

Berikut perbandingan perspektif mengenai wacana KPR 40 tahun:

Tujuan Pemerintah: Cicilan lebih ringan, meningkatkan daya beli properti, dan membantu generasi muda.

Analisis Risiko: Total bunga membengkak, beban cicilan hingga pensiun, serta ketidakpastian suku bunga.

Pengamat menyimpulkan perpanjangan masa angsuran hanyalah solusi semu yang tidak menyentuh akar permasalahan. Otoritas disarankan mengambil langkah fundamental untuk akses hunian:

• Menjaga harga properti tetap terjangkau publik.
• Memberikan subsidi bunga KPR tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
• Mendorong pertumbuhan pendapatan masyarakat.

Hingga kini, draf aturan KPR jangka panjang tersebut masih dibahas oleh kementerian terkait bersama otoritas perbankan. Masyarakat masih menantikan keputusan akhir pemerintah terkait kebijakan ini.