JAKARTA - Kebijakan pemutihan berupa penghapusan sanksi administratif bagi keterlambatan pajak kendaraan bermotor kini tengah diselenggarakan di Jakarta. Agenda pembebasan denda tersebut berjalan selama tiga bulan, dimulai sejak 1 Juni hingga 31 Agustus 2026.
"Saat ini Pemprov DKI Jakarta memperlakukan pemutihan mulai dari tanggal 1 Juni kemarin sampai dengan tanggal 31 Agustus, berarti tiga bulan," kata pihak berwenang.
Masyarakat disarankan untuk tidak melewatkan kesempatan ini dalam membereskan tunggakan pajak. Aparat kepolisian telah menyiapkan berbagai strategi untuk mengantisipasi lonjakan wajib pajak di gerai Samsat.
"Kami juga telah mempersiapkan berbagai fasilitas, tentunya mengantisipasi membludaknya para wajib pajak yang nanti akan datang ke samsat-samsat yang ada di wilayah hukum Polda Metro, untuk melakukan pembayaran pajak mengingat ada pemutihan," ujar pihak berwenang.
Warga diminta merencanakan jadwal kunjungan dengan tepat agar tidak memicu antrean padat di lokasi pelayanan. Proses pengurusan administrasi dipastikan berjalan rutin pada hari operasional.
"Petugas ataupun personel, sarana-prasarana, fasilitas ini juga kami telah siapkan dan silakan masyarakat bisa mengurus kendaraannya sendiri untuk bisa mengikuti prosesnya dan tentunya bisa memanfaatkan waktu-waktu yang efektif. Setiap hari kami buka kecuali memang nanti tanggal merah ya setiap hari kami buka, dari Senin sampai dengan Sabtu ini juga untuk bisa melayani masyarakat yang ada di Jakarta," jelasnya.
Pemberian relaksasi denda pajak dihadirkan untuk memeriahkan peringatan ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan dan mendisiplinkan warga dalam melunasi kewajiban perpajakan kendaraan.
Landasan hukum kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026. Ketetapan tersebut mengesahkan pembebasan sanksi administratif untuk Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
"Dalam rangka memeriahkan HUT Kota Jakarta ke-499, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan kabar gembira bagi masyarakat, khususnya para wajib pajak kendaraan bermotor. Sebagai bentuk apresiasi sekaligus upaya mendorong masyarakat kembali tertib administrasi perpajakan," ungkap pihak terkait.
