JAKARTA - PT Bank SMBC Indonesia Tbk memutuskan melepas portofolio bisnis kredit pensiun senilai Rp19,93 triliun kepada PT Bank Tabungan Negara atau Persero Tbk.
Langkah ini menandai perubahan besar arah bisnis bank yang selama bertahun-tahun identik dengan pembiayaan pensiunan.
Transaksi tersebut diumumkan melalui keterbukaan informasi perseroan yang dipublikasikan di laman Bursa Efek Indonesia pada Senin (25/5/2026).
Dalam dokumen itu, pihak manajemen menjelaskan transaksi dilakukan melalui dua perjanjian berbeda yang ditandatangani pada 22 Mei 2026.
Perjanjian pertama berupa Conditional Portfolio Transfer Agreement atau CPTA, yakni pengalihan portofolio pinjaman pensiunan dan pra-pensiunan yang dikelola lembaga jaminan sosial. Nilai transaksi untuk portofolio tersebut mencapai Rp12,58 triliun.
Sementara itu, transaksi kedua berupa Conditional Loan Asset Transfer Agreement atau CLATA, yakni pengalihan aset pinjaman pensiunan dan pra-pensiunan yang dikelola lembaga pengelola dana pensiun militer, dana pensiun lainnya, serta kredit pegawai aktif. Nilainya mencapai Rp7,34 triliun.
“Harga pembelian yang disetujui dari masing-masing Transaksi CPTA dan Transaksi CLATA adalah Rp 12.584.944.256.063 dan Rp 7.343.253.303.183, yang secara total sejumlah Rp 19.928.197.559.246,” tulis manajemen dalam dokumen keterbukaan informasi tersebut.
Nilai transaksi tersebut setara dengan 46,3 persen dari ekuitas perseroan berdasarkan laporan keuangan teraudit per 31 Desember 2025. Karena itu, transaksi masuk kategori transaksi material sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
Bisnis pensiunan selama ini menjadi salah satu identitas utama perbankan swasta tersebut sebelum berganti identitas baru.
Dalam dokumen keterbukaan informasi, perseroan mengakui unit bisnis pensiun telah lama menjadi bagian penting dalam bisnis ritel perusahaan.
“Perseroan memiliki unit bisnis pensiun khusus dalam segmen ritel yang melayani berbagai mitra dana pensiun institusional utama,” tulis manajemen.
Pihak pengelola juga menyebut bisnis tersebut secara historis memiliki peran signifikan dalam layanan pengelolaan dana pensiun dan pembayaran manfaat pensiun di Indonesia.
“Unit bisnis ini secara historis telah memainkan peran yang signifikan dalam menyediakan layanan pengelolaan dana pensiun dan layanan pembayaran kepada segmen pensiunan yang luas di Indonesia,” tulis perseroan.
Selain mengelola pembayaran dana pensiun, unit tersebut juga menyalurkan kredit kepada pensiunan, pra-pensiunan, dan pegawai aktif.
Dalam definisi bisnis pensiun yang dicantumkan dalam dokumen, pihak bank menjelaskan bisnis itu melayani pensiunan pegawai negeri sipil atau PNS, kepolisian, militer, serta pegawai badan usaha milik negara atau BUMN.
Meski selama ini menjadi bisnis inti, korporasi menyebut perusahaan kini tengah melakukan penyesuaian strategi.
“Saat ini Perseroan melaksanakan penyesuaian kembali atas strategi bisnis pensiun,” tulis manajemen perseroan.
Sebagai bagian dari penyesuaian strategi tersebut, perusahaan memutuskan mengalihkan kredit pensiun, pra-pensiun, dan kredit pegawai aktif kepada lembaga perbankan pelat merah yang ditunjuk.
“Tindakan korporasi ini dimaksudkan untuk memastikan keberlangsungan layanan yang baik bagi nasabah yang berada di bawah pengelolaan Pembeli, sekaligus memungkinkan Perseroan untuk mengalokasikan kembali modal dan sumber dayanya ke area pertumbuhan inti yang lebih skalabel yang selaras dengan tujuan strategis jangka panjang Perseroan,” tulis manajemen.
Dokumen itu tidak menjelaskan secara rinci sektor atau segmen baru yang menjadi fokus pertumbuhan inti perseroan setelah pelepasan bisnis kredit pensiun tersebut.
Namun, langkah itu menunjukkan perubahan arah bisnis besar di tubuh perseroan setelah bergabung dengan grup keuangan internasional.
Dalam keterbukaan informasi dijelaskan, nama perseroan terakhir berubah menjadi identitas yang sekarang efektif sejak 2 Oktober 2024, di mana sebelumnya menggunakan nama lama yang sudah dikenal luas.
Pihak manajemen menegaskan proses pengalihan portofolio belum langsung efektif setelah penandatanganan perjanjian.
Penyelesaian transaksi masih bergantung pada sejumlah persyaratan pendahuluan, termasuk persetujuan korporasi, pemberitahuan kepada nasabah, konfirmasi pengelola dana pensiun, hingga persiapan migrasi data.
Dalam dokumen disebutkan, sebelum transaksi efektif diselesaikan, nasabah tetap menjadi nasabah korporasi asal.
“Sebelum terjadinya penyelesaian Transaksi CPTA dan Transaksi CLATA, nasabah berdasarkan Portofolio Pinjaman dan Aset Pinjaman tetap merupakan nasabah dari dan memiliki hubungan hukum dengan Perseroan,” tulis manajemen.
Pihak bank juga menyatakan nasabah akan mendapatkan pemberitahuan terkait pengalihan kredit tersebut.
“Nasabah yang Portofolio Pinjamannya tercakup dalam CPTA akan mendapatkan pemberitahuan dari Perseroan terkait Transaksi CPTA setelah diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini,” tulis perseroan.
Sementara untuk transaksi CLATA, pemberitahuan kepada nasabah akan dilakukan sekitar satu bulan setelah perjanjian ditandatangani.
Dokumen keterbukaan informasi juga memuat laporan posisi keuangan proforma setelah transaksi dilakukan.
Secara proforma, pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga turun dari Rp144,22 triliun menjadi Rp124,42 triliun setelah penyesuaian transaksi. Total aset perseroan juga turun dari Rp245,84 triliun menjadi Rp243,25 triliun.
Namun, pada sisi profitabilitas, transaksi justru memperbaiki posisi laba perseroan secara proforma.
Dalam laporan laba rugi proforma, korporasi mencatat laba sebelum pajak meningkat dari Rp281,3 miIiar menjadi Rp973,4 miIiar setelah transaksi.
Sementara itu, posisi laba bersih berubah dari rugi Rp102,1 miIiar menjadi laba Rp437,7 miIiar secara proforma. Pada saat yang sama, saldo laba belum dicadangkan juga meningkat dari Rp28,6 triliun menjadi Rp29,1 triliun.
Dalam dokumen keterbukaan informasi dijelaskan, seluruh portofolio kredit pensiun yang dialihkan akan dibeli oleh perbankan pelat merah terkait. Bank tersebut bertindak sebagai pembeli baik dalam transaksi CPTA maupun CLATA.
Kedua transaksi juga diatur dalam hukum Indonesia dan apabila terjadi sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI.
Adapun pemegang saham pengendali perseroan penjual saat ini adalah institusi keuangan global dengan kepemilikan 91,047 persen saham.
Sementara itu, bank pembeli mayoritas dimiliki oleh lembaga manajemen aset negara dengan kepemilikan 59,40 persen saham seri B.
