JAKARTA - Kolaborasi strategis resmi dibentuk dalam rangka menyediakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah serta tempat tinggal vertikal yang menyatu dengan kawasan transportasi massal. Proyek yang berjalan di wilayah Manggarai, Kiaracondong, Gubeng, dan Semarang ini digulirkan demi menyukseskan Program 3 Juta Rumah.
Langkah pembangunan tempat tinggal yang berbasis Transit Oriented Development ini menyasar sejumlah kota padat di tanah air. Kesepakatan kerja sama tersebut dikukuhkan lewat prosesi penandatanganan Nota Kesepahaman di Jakarta.
Prioritas utama dari proyek ini tertuju pada pendirian kompleks hunian bertingkat yang memiliki akses langsung ke moda angkutan umum seperti KRL Commuter Line, LRT, MRT, hingga Transjakarta. Terobosan ini menjadi sumbangsih nyata bagi agenda pemerintah sekaligus mengatasi persoalan urbanisasi dan menipisnya ketersediaan tanah di wilayah perkotaan.
Pola hunian bertumpu TOD dinilai kian krusial bagi publik dalam negeri lantaran sanggup merajut tempat tinggal, sarana transportasi, serta area ekonomi dalam satu lingkungan yang terpadu.
“Pembangunan kota masa depan tidak lagi bisa memisahkan antara hunian, transportasi, dan pusat aktivitas ekonomi. Karena itu, konsep Transit Oriented Development atau TOD menjadi sangat relevan untuk dikembangkan di Indonesia,” ujar Nixon.
Banyak kaum urban di ibu kota didapati masih bermukim di lokasi yang jauh dari tempat kerja, sehingga alokasi dana angkutan bisa menguras 20% sampai 25% dari total gaji bulanan. Oleh sebab itu, keberadaan apartemen atau rusun di tengah kota dinilai menjadi opsi yang jauh lebih hemat serta ekonomis bagi warga.
Pemanfaatan area stasiun kereta sebagai pusat pemukiman sekaligus roda ekonomi juga telah diaplikasikan oleh negara-negara maju semisal Jepang, Singapura, dan Hong Kong. Pola tata ruang semacam itu terbukti efektif melahirkan kawasan kota yang efisien, produktif, serta ramah bagi penduduk.
Agenda besar ini menyatukan tiga aspek utama yakni hunian dengan harga bersahabat, konsep wilayah TOD, sekaligus pembentukan distrik bisnis anyar di Jakarta.
“Kami menggabungkan tiga hal sebenarnya. Satu adalah perumahan vertikal yang harganya terjangkau, yang merupakan bagian dari program penting dari pemerintah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Yang kedua adalah kami merealisasikan konsep TOD, Transit Oriented Development,” ujar Bobby.
Distrik Manggarai sendiri mempunyai lahan potensial seluas kurang lebih 62 hektare yang bersiap ditata menjadi pusat integrasi modern meliputi tempat tinggal, ruko komersial, perkantoran, sarana olahraga, hingga tempat rekreasi.
“Yang ketiga, kawasan Manggarai ini kami mempunyai 62 hektar yang akan kami desain itu akan menjadi CBD keduanya Jakarta, setara SCBD,” jelas Bobby.
Sederet aset potensial telah disiapkan melalui anak usaha demi memuluskan proyek hunian terpadu di empat kota besar, meliputi Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya dengan daya tampung keseluruhan mencapai lebih dari 5.400 unit.
Berikut adalah daftar wilayah penyebaran pembangunan hunian yang telah dipetakan:
Kawasan Stasiun Manggarai Blok G dan F Jakarta dengan daya tampung kisaran 2.200 unit
Stasiun Kiaracondong Bandung dengan daya tampung kisaran 753 unit
Kawasan Dr. Kariadi atau Gergaji Semarang dengan daya tampung kisaran 1.042 unit
Kawasan Stasiun Gubeng Surabaya dengan daya tampung kisaran 1.489 unit
Khusus bagi proyek perdana di wilayah Manggarai, pembangunan bakal berdiri di atas tanah seluas 2,2 hektare untuk mendirikan tiga menara awal. Selanjutnya, pengerjaan bergeser ke lahan seluas 1,6 hektare demi mendirikan delapan menara hunian vertikal susulan dengan daya tampung total berkisar 5.000 unit.
Area TOD Manggarai bertumpu pada salah satu titik transportasi paling sibuk di Indonesia yang terhubung ke beragam jenis angkutan massal. Hingga kini, angka pergerakan penumpang yang memadati kawasan Manggarai menembus kisaran 300 ribu orang setiap harinya.
Properti yang dibangun menyediakan variasi tipe dua kamar tidur dengan luas bangunan mulai dari 45 meter persegi hingga 54 meter persegi sehingga dinilai ideal untuk pasangan baru. Nilai per unit diestimasikan mulai dari kisaran Rp500 jutaan untuk segmen masyarakat berpenghasilan rendah, sedangkan unit nonsubsidi dilepas mulai harga Rp700 jutaan hingga di atas Rp1 miliar.
Layanan KPR Rumah Susun FLPP dibekali bunga tetap sebesar 6% per tahun dengan durasi cicilan sampai 30 tahun demi menopang keterjangkauan dana masyarakat. Melalui sistem ini, konsumen bisa memiliki tempat tinggal dengan uang muka mulai 1% dan perkiraan cicilan bulanan berkisar Rp2,9 jutaan untuk hunian senilai Rp500 juta.
Skema ini ditargetkan khusus bagi masyarakat berpendapatan bulanan paling tinggi Rp12 juta untuk status lajang serta Rp14 juta untuk yang sudah berumah tangga.
Sokongan dana lewat sistem Kredit Program Perumahan juga disediakan untuk menumbuhkan roda usaha di sekitar area pemukiman, termasuk para pelaku UMKM mandiri. Melalui program tersebut, disalurkan modal berkisar Rp10 juta hingga Rp500 juta guna keperluan membeli, membangun, ataupun memugar properti tempat usaha.
Proyek ini diharapkan mampu memberi jalan keluar konkret bagi pekerja yang selama ini terbebani ongkos transportasi tinggi akibat tinggal jauh dari lokasi kantor di pusat kota.
“Hari ini banyak masyarakat tinggal di luar Jakarta karena harga rumah di pusat kota sulit dijangkau. Padahal biaya transportasi dan mobilitas setiap harinya juga sangat besar. Karena itu kami ingin menghadirkan alternatif hunian yang lebih dekat, lebih efisien, dan tetap terjangkau,” tutur Bobby.
Bantuan dana konstruksi, kemudahan fasilitas KPR, serta tata kelola konsumen potensial bakal digulirkan demi menyokong kelancaran proyek TOD selanjutnya di berbagai stasiun strategis. Sejauh ini, tercatat ribuan peminat awal sudah mengantre untuk proyek TOD Manggarai dan bersiap masuk proses penyaringan berkala.
Langkah ke depan, perumusan teknis serta pengerjaan fisik proyek akan digenjot secara berkala agar fungsi positif kawasan TOD bisa segera dinikmati publik sekaligus mendorong tata ruang kota yang lebih padu di tanah air.
