JAKARTA - Pemaparan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto mendapatkan sambutan positif dari organisasi mahasiswa. Arah kebijakan fiskal tersebut dinilai menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat stabilitas ekonomi nasional sekaligus mewujudkan kemandirian bangsa.
Kebijakan yang dirancang pemerintah dinilai telah menempatkan APBN sebagai instrumen strategis untuk melindungi masyarakat dan mendorong kesejahteraan sosial. Langkah ini dipandang sudah sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.
“Di tengah tekanan geopolitik dunia, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi global, Indonesia masih mampu menjaga fundamental ekonominya dengan baik. Ini terlihat dari inflasi yang terkendali di angka 2,42%, surplus perdagangan selama 71 bulan berturut-turut, serta cadangan devisa sebesar 146,2 militar USD,” ujar Wayan Ardi pada Jumat (22/5/2026).
Capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berhasil menyentuh angka 5,61% pada triwulan I tahun 2026 juga turut menjadi sorotan. Angka tersebut tercatat berada di atas rata-rata sejumlah negara anggota G20.
Capaian ini membuktikan bahwa stabilitas ekonomi domestik memiliki fondasi yang kokoh untuk mengejar target pertumbuhan berikutnya. Pada tahun 2027, target pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada pada kisaran 5,8% hingga 6,5%.
Dukungan juga diberikan terhadap fokus pemerintah yang tertuang dalam delapan klaster prioritas nasional. Delapan klaster tersebut meliputi sektor kesehatan, pendidikan, hilirisasi dan industrialisasi, kemandirian energi dan air, kedaulatan pangan, penurunan angka kemiskinan, ekonomi kerakyatan dan desa, serta pembangunan infrastruktur dan perumahan.
“Kami melihat pemerintah mulai menempatkan pembangunan manusia, kesejahteraan petani, penguatan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja formal sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Ini merupakan arah yang tepat untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi masa depan bangsa,” tambah Ardi.
Apresiasi lebih lanjut diberikan atas komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan dan keberlanjutan APBN. Langkah tersebut dilakukan melalui optimalisasi pendapatan negara, efisiensi belanja produktif, serta pengelolaan pembiayaan yang inovatif namun tetap berhati-hati (prudent).
Pentingnya keterlibatan publik ditegaskan untuk terus mengawal jalannya pembangunan nasional. Hal ini diperlukan agar asas keadilan sosial dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama pelaku ekonomi kecil.
“Pidato Presiden bukan hanya berbicara tentang angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang harapan bagi petani, nelayan, guru, UMKM, dan generasi muda Indonesia. Karena itu, seluruh elemen bangsa perlu bersama-sama mengawal agenda pembangunan nasional demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” pungkas Ardi.
