JAKARTA - Sinergi terjalin dalam menyediakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan hunian vertikal terintegrasi di kawasan Manggarai, Kiaracondong, Gubeng, dan Semarang. Langkah kolaboratif tersebut dilakukan guna mendukung Program 3 Juta Rumah.

Pengembangan hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD) ini dijalankan di sejumlah kota strategis di Indonesia. Kerja sama tersebut diresmikan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di Jakarta pada Jumat, 22 Mei 2026.

Fokus utama diarahkan pada pengembangan kawasan hunian vertikal yang terhubung langsung dengan transportasi publik seperti KRL Commuter Line, LRT, MRT, dan Transjakarta. Inisiatif ini menjadi bentuk dukungan terhadap program pemerintah sekaligus menjawab tantangan urbanisasi dan keterbatasan lahan di pusat kota.

Konsep hunian berbasis TOD dinilai semakin relevan bagi Indonesia karena mampu menghubungkan hunian, transportasi, dan pusat aktivitas ekonomi dalam satu kawasan terintegrasi.

“Pembangunan kota masa depan tidak lagi bisa memisahkan antara hunian, transportasi, dan pusat aktivitas ekonomi. Karena itu, konsep Transit Oriented Development atau TOD menjadi sangat relevan untuk dikembangkan di Indonesia,” ujar Nixon.

Banyak pekerja di ibu kota diketahui masih tinggal jauh dari pusat kota, sehingga pengeluaran untuk transportasi dapat menyedot 20% hingga 25% dari penghasilan bulanan. Oleh karena itu, kehadiran hunian vertikal di pusat kota dinilai menjadi solusi yang lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat urban.

Pengembangan kawasan stasiun sebagai pusat hunian dan aktivitas ekonomi juga telah menjadi tren di berbagai negara maju seperti Jepang, Singapura, dan Hong Kong. Model tersebut dinilai mampu menciptakan kawasan perkotaan yang lebih efisien, produktif, dan nyaman bagi masyarakat.

Proyek ini menggabungkan konsep hunian terjangkau, kawasan TOD, serta pengembangan pusat bisnis baru di Jakarta.

“Kami menggabungkan tiga hal sebenarnya. Satu adalah perumahan vertikal yang harganya terjangkau, yang merupakan bagian dari program penting dari pemerintah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Yang kedua adalah kami merealisasikan konsep TOD, Transit Oriented Development,” ujar Bobby.

Kawasan Manggarai sendiri memiliki total area sekitar 62 hektare yang akan dikembangkan menjadi kawasan terintegrasi mencakup hunian, area komersial, kawasan bisnis, fasilitas olahraga, hingga area leisure.

“Yang ketiga, kawasan Manggarai ini kami mempunyai 62 hektar yang akan kami desain itu akan menjadi CBD keduanya Jakarta, setara SCBD,” jelas Bobby.

Sejumlah aset strategis telah disiapkan melalui anak usaha untuk pengembangan hunian TOD di empat kota, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya dengan total potensi lebih dari 5.400 unit hunian.

Berikut adalah rincian lokasi pengembangan hunian yang direncanakan:

• Kawasan Stasiun Manggarai Blok G dan F Jakarta dengan potensi sekitar 2.200 unit
• Stasiun Kiaracondong Bandung dengan potensi sekitar 753 unit
• Kawasan Dr. Kariadi/Gergaji Semarang dengan potensi sekitar 1.042 unit
• Kawasan Stasiun Gubeng Surabaya dengan potensi sekitar 1.489 unit

Khusus untuk tahap awal di kawasan Manggarai, proyek akan dibangun di atas lahan sekitar 2,2 hektare dengan pembangunan tiga tower pertama. Selanjutnya, proyek akan dilanjutkan pada area sekitar 1,6 hektare untuk pengembangan delapan tower hunian vertikal dengan total sekitar 5.000 unit.

Kawasan TOD Manggarai berada di salah satu simpul transportasi terbesar di Indonesia yang terhubung langsung dengan berbagai moda transportasi massal. Saat ini, jumlah pengguna transportasi yang keluar masuk kawasan Manggarai mencapai sekitar 300 ribu orang per hari.

Hunian yang dikembangkan terdiri atas tipe 2-bedroom dengan ukuran sekitar 45 meter persegi hingga 54 meter persegi agar layak bagi keluarga muda. Harga unit diproyeksikan mulai dari sekitar Rp500 jutaan untuk segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sementara unit non-subsidi dipasarkan mulai kisaran Rp700 jutaan hingga di atas Rp1 miIiar.

Fasilitas KPR Rumah Susun FLPP dengan suku bunga tetap 6% per tahun dan tenor hingga 30 tahun disiapkan untuk mendukung keterkaitan finansial masyarakat. Melalui skema tersebut, masyarakat dapat memiliki hunian dengan uang muka mulai 1% dan estimasi angsuran sekitar Rp2,9 jutaan per bulan untuk unit seharga Rp500 juta.

Program tersebut ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan maksimal Rp12 juta per bulan untuk lajang dan Rp14 juta per bulan bagi yang sudah menikah.

Dukungan pembiayaan melalui skema Kredit Program Perumahan (KPP) juga disiapkan untuk menyokong ekosistem usaha di kawasan hunian, termasuk pelaku UMKM perorangan. Melalui skema tersebut, disediakan pembiayaan mulai Rp10 juta hingga Rp500 juta untuk pembelian, pembangunan, maupun renovasi rumah usaha.

Proyek tersebut diharapkan dapat menjadi jalan keluar atas tingginya biaya transportasi pekerja yang selama ini tinggal di luar wilayah operasional utama namun bekerja di pusat kota.

“Hari ini banyak masyarakat tinggal di luar Jakarta karena harga rumah di pusat kota sulit dijangkau. Padahal biaya transportasi dan mobilitas setiap harinya juga sangat besar. Karena itu kami ingin menghadirkan alternatif hunian yang lebih dekat, lebih efisien, dan tetap terjangkau,” tutur Bobby.

Dukungan pembiayaan konstruksi, fasilitas KPR, serta pengelolaan demand pipeline management akan diberikan untuk menyokong pengembangan proyek TOD berikutnya di berbagai kawasan strategis stasiun. Saat ini, telah dikantongi sekitar ribuan calon peminat awal untuk proyek TOD Manggarai yang akan diverifikasi secara bertahap.

Ke depan, pembahasan teknis dan pengembangan proyek akan dilanjutkan secara bertahap agar manfaat kawasan TOD dapat segera dirasakan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan kota yang lebih terintegrasi di Indonesia.