JAKARTA — Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga April 2026 menunjukkan penerimaan negara mulai membaik, terutama dari sisi pajak. Namun, laju belanja pemerintah yang meningkat lebih cepat membuat APBN mencatatkan defisit lebih awal dibanding pola beberapa tahun terakhir.
Defisit APBN per April 2026 tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Meski berbalik dari posisi surplus tipis pada periode yang sama tahun lalu, defisit tersebut masih berada dalam batas aman. Namun, pelebaran defisit perlu dicermati karena mencerminkan stance fiskal yang lebih ekspansif, sementara akselerasi penerimaan belum sekuat kenaikan belanja.
Realisasi penerimaan negara hingga April 2026 tumbuh 13,3% secara tahunan menjadi Rp918,4 triliun, atau setara 29,1% dari target APBN. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak menjadi motor utama dengan kenaikan 16,1% yoy menjadi Rp646,3 triliun.
Kenaikan penerimaan pajak terutama ditopang oleh PPN dan PPnBM yang melonjak 40,2% yoy, serta PPh Orang Pribadi dan PPh 21 yang tumbuh 25,1% yoy. Perkembangan ini menunjukkan konsumsi domestik dan pendapatan tenaga kerja masih relatif terjaga.
Selain itu, perbaikan implementasi Coretax dan perpanjangan masa pelaporan SPT turut berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak.
Namun, penerimaan PPh Badan tumbuh lebih terbatas. Hal ini mengindikasikan kinerja korporasi masih menghadapi tekanan, terutama akibat ketidakpastian geopolitik global, kenaikan biaya input, dan tekanan terhadap sektor-sektor yang memiliki ketergantungan pada bahan baku impor maupun eksposur valuta asing.
Penerimaan kepabeanan dan cukai juga masih tumbuh, meski terbatas. Hingga April 2026, realisasinya naik 0,6% yoy menjadi Rp100,6 triliun. Kenaikan tersebut didorong oleh penerimaan cukai yang tumbuh 2,2% yoy serta bea masuk yang naik 6,4% yoy, sejalan dengan aktivitas impor yang masih terjaga.
Di sisi lain, bea keluar masih terkontraksi 16,5% yoy menjadi Rp9,3 triliun. Namun, kontraksi tersebut mulai mereda dibanding bulan sebelumnya, seiring membaiknya harga beberapa komoditas ekspor, termasuk CPO.
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP meningkat 11,6% yoy menjadi Rp171,3 triliun. Kenaikan ini terutama ditopang oleh PNBP kementerian/lembaga yang tumbuh 49,2% yoy dan badan layanan umum yang naik 26,7% yoy.
Dari sisi belanja, realisasi belanja negara tumbuh jauh lebih cepat dibanding penerimaan. Hingga April 2026, belanja negara naik 34,3% yoy menjadi Rp1.082,8 triliun, atau 28,2% dari pagu APBN.
Belanja pemerintah pusat bahkan melonjak 51,1% yoy menjadi Rp826,0 triliun, menjadi realisasi belanja pemerintah pusat per April tertinggi sejak 2017. Kenaikan terbesar berasal dari belanja barang yang meningkat tajam, antara lain dipengaruhi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Realisasi anggaran MBG hingga April 2026 mencapai Rp75,0 triliun, naik dari Rp55,3 triliun pada Maret 2026. Jumlah penerima manfaat juga meningkat menjadi 62,0 juta orang.
Meski demikian, realisasi MBG terhadap target APBN baru mencapai 22,4%, masih lebih rendah dibanding realisasi belanja pemerintah pusat sebesar 26,2%. Hal ini menunjukkan program prioritas tersebut masih berada dalam fase penyesuaian pelaksanaan dan penyaluran anggaran.
Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) hingga April 2026 turun tipis 1,0% yoy menjadi Rp256,8 triliun. Meski persentase realisasinya meningkat, hal itu lebih disebabkan oleh penurunan pagu TKD dalam APBN 2026.
Kondisi ini menunjukkan dukungan fiskal kepada pemerintah daerah relatif lebih terbatas dibanding tahun sebelumnya. Namun, pemerintah tetap menyalurkan tambahan TKD sebesar Rp10,65 triliun bagi daerah terdampak bencana di Sumatra, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Dari sisi pembiayaan, realisasi pembiayaan anggaran hingga April 2026 mencapai Rp298,5 triliun atau 43,3% dari APBN. Angka ini meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu, tetapi persentase realisasinya masih lebih rendah, sehingga postur pembiayaan dinilai tetap terkendali.
Namun, yield Surat Berharga Negara (SBN) yang masih tinggi akibat tensi geopolitik global dapat meningkatkan biaya dana pemerintah ke depan. Kondisi ini menuntut pengelolaan pembiayaan yang lebih hati-hati agar stabilitas fiskal tetap terjaga.
Bagi perbankan, perkembangan APBN April 2026 membawa sejumlah implikasi. Yield SBN yang masih tinggi berpotensi membatasi ruang penurunan cost of fund perbankan dan meningkatkan risiko mark-to-market loss pada portofolio surat berharga.
Selain itu, kebutuhan pembiayaan pemerintah yang masih tinggi dapat menjaga intensitas penerbitan SBN, sehingga berpotensi memengaruhi ruang likuiditas perbankan untuk ekspansi kredit.
Namun, akselerasi belanja pemerintah juga dapat menopang aktivitas ekonomi domestik and permintaan kredit dalam jangka pendek. Tantangannya, keberlanjutan dorongan tersebut tetap bergantung pada ruang fiskal pemerintah pada semester berikutnya.
Secara keseluruhan, APBN April 2026 menunjukkan penerimaan negara mulai membaik, terutama dari pajak, kepabeanan, cukai, dan PNBP. Namun, tekanan belanja meningkat lebih cepat, sehingga defisit muncul lebih awal dibanding pola historis pascapandemi.
Dengan defisit 0,64% PDB, posisi fiskal masih berada dalam batas aman. Namun, ruang fiskal perlu dijaga karena surplus primer hanya Rp28,0 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan dengan capaian April pada 2022–2025.
Dengan kata lain, APBN masih kuat menopang ekonomi, tetapi disiplin fiskal tetap menjadi kunci. Penerimaan pajak memang meningkat, namun belanja yang melaju lebih cepat harus dikawal agar defisit tetap terkendali dan biaya pembiayaan tidak semakin mahal.
