PALANGKA RAYA – Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Tengah (Kalteng) melaporkan bahwa capaian Pendapatan dan Hibah APBN di provinsi tersebut hingga 31 Maret 2026 menyentuh angka Rp2.204,22 miliar atau Rp2,20 triliun.
Angka ini setara dengan 19,06 persen dari total target yang ditetapkan. Kepala Kanwil DJPb Kalteng Herry Hernawan menjelaskan di Palangka Raya bahwa realisasi ini menunjukkan kenaikan sebesar Rp454,04 miliar.
Pertumbuhan tersebut mencapai 25,94 persen secara year over year (yoy). Peningkatan tersebut dipicu oleh tingginya penerimaan PPh (Non Migas) yang mencapai Rp944,43 miliar atau tumbuh 71,82 persen (yoy).
Kontribusi utama didukung oleh PPh 25/29 Badan sebesar Rp432,16 miliar. "Kinerja ini mencerminkan kuatnya aktivitas WP Badan di Kalteng terutama sektor pertanian, kehutanan, perikanan serta perdagangan besar dan eceran," jelasnya.
Herry menambahkan bahwa penerimaan PBB juga mengalami pertumbuhan sebesar Rp22,01 miliar atau 259,06 persen (yoy). Kondisi tersebut menunjukkan percepatan pembayaran kewajiban pajak berbasis aset pada awal tahun.
Di sisi lain, capaian dari Pajak Perdagangan Internasional tercatat sebesar Rp214,49 miliar atau 139,42 persen dari target. Meskipun secara akumulatif besar, sektor ini mengalami kontraksi 12,20 persen (yoy).
Penurunan pada sektor ini dipengaruhi oleh merosotnya penerimaan Bea Masuk sebesar Rp0,14 miliar yang terkontraksi hingga 94,53 persen (yoy). Selanjutnya, realisasi Bea Keluar tercatat senilai Rp214,35 miliar.
Kinerja Bea Keluar terkontraksi 11,34 persen (yoy) akibat turunnya harga referensi minyak kelapa sawit (CPO) per Maret pada level 938,87 dolar AS per metrik ton, atau melemah 1,64 persen (yoy).
Untuk sektor PNBP, kinerjanya sudah menyentuh Rp733,01 miliar atau tumbuh pesat 473,88 persen (yoy). Kondisi ini didorong oleh pertumbuhan PNBP lainnya sebesar Rp689,60 miliar atau mencapai 516,98 persen dari target.
"Pendapatan tersebut mayoritas berasal dari penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran lalu dari Dinas TPHP sebesar Rp566,06 miliar akibat kontrak RPATA yang tidak terselesaikan tahun berjalan," jelasnya.
Sementara itu, kinerja Belanja APBN Kalimantan Tengah hingga akhir Maret 2026 tercatat Rp5.775,18 miliar atau 25,62 persen dari pagu. Angka ini terkontraksi Rp537,08 miliar atau 8,51 persen (yoy).
Komponen ini mencakup Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dengan pagu Rp7.034,51 miliar yang terealisasi Rp1.421,88 miliar. Realisasi ini tumbuh 35,90 persen (yoy) yang didorong oleh pembayaran THR.
Selain itu, pertumbuhan didorong kenaikan gaji dan tunjangan Hakim di lingkungan Mahkamah Agung. Adapun Belanja Barang mengalami dorongan dari Kementerian Pertahanan seiring transisi Korem menjadi Kodam.
Sedangkan Belanja Modal didukung oleh Kementerian PU dengan pagu terbesar Rp1.949,65 miliar. Realisasinya telah mencapai 11,11 persen atau Rp216,57 miliar untuk proyek Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional.
