JAKARTA - DPR RI melalui Badan Anggaran (Banggar) menekankan bahwa harmonisasi antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Sumatera Selatan menjadi kunci utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.Langkah sinkronisasi ini dianggap krusial agar program-program strategis nasional yang diturunkan ke daerah tidak berjalan sendiri-sendiri tanpa dukungan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota.Dalam kunjungan kerja yang berlangsung pada Rabu 15 April 2026, tim Banggar DPR RI meninjau langsung sejauh mana efektivitas penyerapan dana pusat yang mengalir ke wilayah Bumi Sriwijaya tersebut.
Upaya Optimalisasi Dana Transfer ke Daerah
Ketua tim kunjungan kerja menyatakan bahwa dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) harus benar-benar diarahkan pada sektor produktif yang menyentuh kepentingan masyarakat luas secara langsung.Sinkronisasi ini bertujuan untuk menghindari adanya tumpang tindih anggaran antara proyek pusat dan daerah, sehingga penggunaan uang negara dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan.Salah satu fokus utama dalam pembahasan tersebut adalah bagaimana infrastruktur yang dibangun menggunakan APBN dapat didukung oleh infrastruktur penunjang dari APBD setempat agar manfaatnya maksimal.Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pun diminta untuk terus melakukan pemetaan skala prioritas pembangunan agar sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang telah ditetapkan pemerintah pusat.Konektivitas antarwilayah melalui perbaikan jalan dan jembatan menjadi poin penting yang diharapkan dapat mendongkrak distribusi logistik serta menekan angka inflasi di tingkat daerah.
Mendorong Kemandirian Fiskal Sumatera Selatan
Selain membahas sinkronisasi, Banggar DPR RI juga menyoroti perlunya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi di berbagai sektor potensial seperti pariwisata, pertanian, dan pertambangan.Peningkatan PAD di Sumatera Selatan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana bagi hasil dari pusat, sehingga daerah memiliki fleksibilitas lebih dalam membiayai kebutuhan mendesak.Pihak legislatif berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan fiskal yang berpihak pada pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk memastikan hak-hak daerah terpenuhi sesuai koridor hukum.Efisiensi belanja birokrasi juga menjadi catatan penting agar porsi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik tetap mendapatkan prioritas paling tinggi dalam struktur APBD.DPR RI berharap koordinasi yang intensif antara kementerian terkait dengan pemerintah daerah dapat meminimalisir kendala administratif yang selama ini sering menghambat pelaksanaan proyek di lapangan.
Penguatan Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sumatera Selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional mendapatkan perhatian khusus dalam alokasi APBN untuk mendukung sistem irigasi dan penyediaan sarana produksi pertanian yang modern.Sinkronisasi anggaran di sektor ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas petani lokal sehingga Sumsel tetap konsisten memberikan kontribusi besar terhadap kedaulatan pangan nasional secara berkelanjutan.Program-program pemberdayaan masyarakat desa melalui pemanfaatan Dana Desa secara kreatif juga terus didorong agar mampu menciptakan lapangan kerja baru di tingkat akar rumput.Pembangunan embung dan perbaikan saluran air primer yang dibiayai pusat harus dipastikan terintegrasi dengan saluran sekunder dan tersier yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat.Dengan keterpaduan ini, risiko kegagalan panen akibat kendala teknis infrastruktur dapat ditekan seminimal mungkin demi menjaga stabilitas harga pangan di pasar.
Tantangan Implementasi Kebijakan di Lapangan
Meskipun rencana sinkronisasi ini terlihat ideal di atas kertas, Banggar DPR RI mengakui adanya tantangan besar dalam hal koordinasi lintas sektoral yang terkadang masih terkendala ego sektoral.Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dari pihak legislatif dan pelibatan aktif masyarakat dalam memantau jalannya pembangunan menjadi elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam proses ini.Pemerintah pusat akan terus melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja pelaksanaan anggaran di Sumatera Selatan untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan nilai tambah bagi ekonomi.Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif ini diharapkan menjadi role model bagi provinsi lain dalam mengelola hubungan keuangan pusat dan daerah yang harmonis serta transparan.Kunjungan kerja ini ditutup dengan komitmen bersama untuk membawa aspirasi masyarakat Sumatera Selatan ke tingkat nasional demi perbaikan postur anggaran yang lebih progresif di masa depan.
