JAKARTA - Ketua Asbanda menekankan BPD Harus Jadi Orkestrator Keuangan Daerah untuk memperkuat ekonomi lokal dan tidak hanya berfungsi sebagai penyalur dana pemerintah.
Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) memberikan pernyataan tegas mengenai masa depan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia. Dalam pertemuan strategis yang diadakan pada Kamis 16 April 2026, ditegaskan bahwa paradigma lama BPD sebagai sekadar penyalur gaji atau dana pemerintah harus segera ditinggalkan.
BPD kini dituntut untuk mengambil peran yang lebih dominan dalam ekosistem keuangan di wilayahnya masing-masing. Transformasi ini dianggap sangat krusial mengingat tantangan ekonomi global dan kebutuhan daerah akan kemandirian fiskal yang semakin mendesak untuk segera diwujudkan oleh pemerintah setempat.
BPD Harus Jadi Orkestrator Keuangan Daerah dan Menjalankan Peran Strategis di Wilayah Masing-Masing.
Sebagai orkestrator, BPD diharapkan mampu menyelaraskan berbagai kepentingan keuangan daerah, mulai dari pengelolaan pajak, retribusi, hingga pembiayaan proyek infrastruktur strategis. Bank daerah tidak boleh lagi bersikap pasif menunggu instruksi, melainkan harus proaktif dalam menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat lokal melalui produk perbankan inovatif.
Ketua Asbanda menjelaskan bahwa peran ini mencakup koordinasi intensif dengan pemerintah daerah guna memastikan perputaran uang tetap berada di dalam ekosistem daerah tersebut. Dengan demikian, multiplier effect dari setiap rupiah yang dianggarkan oleh negara dapat dirasakan langsung oleh pengusaha lokal dan masyarakat sekitar tanpa banyak yang lari ke perbankan pusat.
Langkah Strategis Mewujudkan Peran Orkestrator Keuangan
1. Digitalisasi Sistem Transaksi Pemda:
BPD wajib menyediakan platform pembayaran pajak dan retribusi secara digital yang terintegrasi penuh untuk menutup celah kebocoran anggaran dan meningkatkan efisiensi fiskal.
2. Penguatan Kredit Produktif UMKM:
Mengalihkan fokus dari kredit konsumtif ASN ke sektor produktif guna membantu pengusaha lokal berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru di tingkat provinsi maupun kabupaten.
3. Integrasi Ekosistem Keuangan Desa:
Membangun jaringan yang menghubungkan keuangan desa dengan sistem BPD sehingga dana desa dapat terkelola secara akuntabel dan produktif untuk pembangunan infrastruktur tingkat terkecil.
Menggeser Dominasi Kredit Konsumtif ke Sektor Riil
Selama ini, struktur pendapatan BPD masih didominasi oleh bunga dari kredit pegawai negeri sipil yang bersifat konsumtif. Meskipun memberikan margin yang aman, pola ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah dalam jangka panjang jika terus dipertahankan.
Asbanda mendorong seluruh jajaran direksi BPD untuk lebih berani menyentuh sektor-sektor unggulan di daerah seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Dengan memahami karakteristik ekonomi lokal, BPD sebagai orkestrator dapat mendesain skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan tepat sasaran bagi para pelaku industri di lapangan.
Pentingnya Penguatan Modal dan Kolaborasi Antar Daerah
Menjadi orkestrator membutuhkan kekuatan modal yang besar agar mampu membiayai proyek infrastruktur skala menengah hingga besar di daerah. Ketua Asbanda mengingatkan pentingnya skema Kelompok Usaha Bank (KUB) sebagai solusi bagi BPD yang memiliki keterbatasan modal inti guna memenuhi regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kolaborasi antar BPD melalui skema sindikasi kredit juga menjadi cara efektif untuk mengambil alih proyek-proyek besar yang selama ini sering dikuasai oleh bank-bank nasional atau asing. Dengan sinergi yang kuat, BPD dapat memastikan bahwa bunga dan keuntungan dari proyek pembangunan di daerah tetap berputar di lingkungan bank daerah itu sendiri.
Modernisasi Layanan untuk Bersaing dengan Bank Nasional
Infrastruktur teknologi informasi menjadi syarat mutlak jika BPD ingin benar-benar menjadi pengatur keuangan daerah yang handal. Tanpa aplikasi mobile banking yang mumpuni dan sistem inti perbankan (core banking) yang stabil, nasabah daerah akan perlahan beralih ke bank digital atau bank umum milik negara yang lebih canggih.
Asbanda berkomitmen untuk mendampingi anggotanya dalam melakukan transformasi digital ini melalui transfer pengetahuan dan teknologi antar wilayah. Tujuan akhirnya adalah agar setiap warga di pelosok daerah merasa bangga dan nyaman menggunakan layanan perbankan milik daerah mereka sendiri tanpa merasa ketinggalan zaman.
Membangun SDM Perbankan Daerah yang Kompetitif
Selain teknologi, kualitas sumber daya manusia (SDM) di internal BPD juga menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut. Karyawan BPD harus memiliki mentalitas sebagai konsultan keuangan bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha, bukan sekadar petugas administratif yang melayani urusan pembukuan harian.
Pelatihan intensif mengenai analisis risiko kredit sektor produktif dan manajemen aset harus terus ditingkatkan oleh masing-masing manajemen bank daerah. SDM yang kompeten akan mampu memberikan masukan strategis bagi kepala daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yang selama ini mungkin belum tergali secara maksimal.
Kemandirian Fiskal Melalui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
Salah satu bukti nyata keberhasilan BPD sebagai orkestrator adalah meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui bagi hasil deviden yang lebih besar kepada pemerintah provinsi atau kabupaten. Semakin besar laba yang dihasilkan BPD dari bisnis yang sehat, semakin besar pula ruang fiskal yang dimiliki daerah untuk membangun fasilitas publik.
Kemandirian ini akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat di Jakarta. Dengan memiliki bank yang kuat dan sistem keuangan yang teratur, setiap daerah di Indonesia akan lebih siap dalam menghadapi fluktuasi ekonomi nasional dan mampu menentukan arah pembangunannya secara mandiri.
