JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menetapkan target pemulihan layanan pendidikan pascabencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dalam kurun waktu tiga tahun.
Pendekatan ini selaras dengan target Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memulihkan fasilitas vital dan memastikan keberlangsungan pendidikan.
Perwakilan Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) Kemendikdasmen, Jamjam Muzaki, menegaskan pentingnya pemulihan cepat agar siswa dapat kembali mengakses pendidikan tanpa hambatan berarti.
“Mungkin kami target pemulihan ini sama dengan BNPB, 3 tahun,” kata Jamjam.
Pendekatan tiga tahun ini mencakup pemulihan sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan fasilitas darurat, serta penguatan kebijakan untuk mendukung akses pendidikan bagi seluruh siswa di daerah terdampak bencana.
Prioritas Pemulihan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Jamjam menyampaikan bahwa prioritas utama pada tahun ini adalah pemulihan sarana dan prasarana pendidikan yang rusak akibat bencana.
Untuk memastikan layanan pendidikan tetap berjalan, Kemendikdasmen telah menyiapkan tenda darurat dan ruang kelas semi permanen sebagai solusi sementara.
“Kami sudah distribusi sekitar 168 tenda dan mungkin saat ini masih ada banyak sekolah yang ada di tenda gitu ya. Juga ada 44 sekolah yang kita bangunkan ruang kelas darurat jadi semi permanen untuk sementara sampai proses pemulihan berjalan,” ujarnya.
Langkah ini memungkinkan kegiatan belajar-mengajar tetap berlangsung sambil menunggu perbaikan fasilitas permanen. Tenda dan ruang kelas semi permanen juga dilengkapi sarana dasar agar proses belajar efektif dan aman bagi siswa dan guru.
Pemulihan Akses Jalan dan Infrastruktur Sekolah
Selain fasilitas pendidikan, Kemendikdasmen fokus pada pemulihan akses menuju satuan pendidikan yang terputus akibat bencana. Masih terdapat sejumlah jembatan dan ruas jalan di Aceh Tengah yang rusak, sehingga guru dan siswa kesulitan menuju sekolah.
“Karena jembatan terputus atau misalkan jalannya kena longsor atau kebanjiran sehingga tidak bisa dilalui, siswa maupun guru tidak bisa ke sekolah. Ada kasus, misalkan di Aceh Tengah, mungkin sampai sekarang ada beberapa yang jembatannya belum pulih, guru-guru kita harus menyeberangi sungai dengan menggunakan sling gitu, jadi kayak tambang gitu, menggunakan sling saja,” imbuh Jamjam.
Pemulihan akses jalan dan jembatan menjadi bagian krusial untuk memastikan guru dapat mengajar dan siswa dapat belajar tanpa hambatan, sekaligus mengurangi risiko keselamatan di daerah terdampak.
Layanan Pendampingan Sosial bagi Sekolah Terdampak
Selain aspek fisik, Kemendikdasmen juga memberikan layanan pendampingan sosial bagi warga sekolah yang terdampak bencana. Langkah ini penting untuk mendukung kesehatan mental dan kesiapan belajar siswa, serta membantu guru dalam mengelola kondisi kelas yang terdampak trauma atau kehilangan fasilitas.
Pendampingan sosial mencakup konseling, program motivasi, dan pelatihan adaptasi bagi guru dan siswa, sehingga mereka dapat kembali menempuh pendidikan dengan nyaman dan aman. Hal ini juga membantu memastikan keberlanjutan pendidikan meski bencana menimbulkan gangguan sementara pada layanan pendidikan.
Jamjam menekankan bahwa perhatian pada kesejahteraan sosial siswa dan guru sama pentingnya dengan pemulihan fisik, karena keduanya saling mendukung efektivitas pendidikan pascabencana.
Strategi Jangka Panjang dan Sinergi dengan Pemangku Kepentingan
Kemendikdasmen mengadopsi strategi jangka panjang untuk memulihkan pendidikan pascabencana dengan sinergi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, BNPB, dan komunitas lokal. Pendekatan ini memastikan setiap langkah pemulihan dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan tepat sasaran.
Selain fasilitas darurat dan pendampingan sosial, Kemendikdasmen terus menyesuaikan kebijakan dan mengalokasikan sumber daya secara efektif.
Program pemulihan tiga tahun ini juga memprioritaskan pembangunan kembali infrastruktur permanen, peningkatan kapasitas guru, dan perbaikan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa.
“Target pemulihan pendidikan pascabencana ini menuntut kolaborasi yang erat antarinstansi dan masyarakat agar anak-anak bisa kembali mengenyam pendidikan tanpa hambatan,” pungkas Jamjam.
Dengan strategi terintegrasi ini, Kemendikdasmen berharap proses belajar-mengajar dapat pulih sepenuhnya dalam jangka waktu tiga tahun, sekaligus memperkuat ketahanan pendidikan di daerah rawan bencana.
