JAKARTA - Komitmen pemerintah memperkuat pendidikan sejak usia dini kembali ditegaskan melalui kebijakan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Di tengah upaya memperluas akses pendidikan yang merata, revitalisasi satuan pendidikan diarahkan untuk memastikan setiap desa memiliki layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), khususnya taman kanak-kanak (TK).
Langkah ini dinilai strategis untuk mendukung kebijakan wajib belajar 13 tahun yang menempatkan satu tahun prasekolah sebagai fondasi awal pendidikan formal.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pembangunan minimal satu TK di setiap desa dilakukan secara bertahap. Program tersebut menjadi bagian dari prioritas anggaran revitalisasi satuan pendidikan tahun 2026 yang telah disiapkan pemerintah.
Fokus kebijakan ini tidak hanya memperbaiki infrastruktur, tetapi juga menjamin keberlanjutan layanan pendidikan dasar sejak usia dini.
“Khusus untuk penguatan belajar wajib belajar 13 tahun, kami secara bertahap akan berusaha membangun minimal 1 TK untuk 1 desa,” kata Mendikdasmen Mu'ti.
Arah Kebijakan Revitalisasi Pendidikan Dasar
Revitalisasi satuan pendidikan menjadi instrumen utama Kemendikdasmen dalam menjawab tantangan pemerataan akses pendidikan. Pada tahun anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp14,06 triliun untuk program ini.
Anggaran tersebut dirancang untuk menjangkau berbagai kebutuhan pendidikan, mulai dari pemulihan sekolah pascabencana hingga pembangunan infrastruktur PAUD.
Mendikdasmen Mu’ti menjelaskan bahwa penguatan PAUD merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Pendidikan usia dini dinilai berperan besar dalam membentuk kesiapan belajar anak sebelum memasuki jenjang sekolah dasar. Oleh karena itu, ketersediaan sarana PAUD yang layak di setiap desa menjadi target kebijakan yang ingin dicapai secara konsisten.
Anggaran revitalisasi ini diharapkan mampu menjawab kesenjangan layanan pendidikan antarwilayah, khususnya di daerah yang selama ini masih minim fasilitas pendidikan anak usia dini.
Prioritas Anggaran Revitalisasi Tahun 2026
Dalam pelaksanaannya, Kemendikdasmen menetapkan skala prioritas penggunaan anggaran revitalisasi satuan pendidikan. Fokus utama diarahkan pada wilayah-wilayah yang membutuhkan penanganan segera akibat kerusakan infrastruktur sekolah maupun kondisi geografis yang menantang.
“Jadi prioritasnya untuk revitalisasi 2026 adalah pertama sekolah yang di daerah bencana. Kedua, sekolah yang rusak berat dan rusak sedang, kemudian untuk pendidikan di daerah-daerah 3T, nah selanjutnya untuk tadi pendidikan anak usia dini,” kata Mendikdasmen Mu'ti.
Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi perhatian khusus pemerintah dalam memastikan hak pendidikan terpenuhi secara adil. Melalui revitalisasi ini, pembangunan dan rehabilitasi sekolah di wilayah tersebut diharapkan dapat mempersempit kesenjangan mutu pendidikan dengan daerah lain.
Selain itu, revitalisasi juga mencakup pemulihan sekolah yang terdampak bencana alam agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan normal dan aman bagi peserta didik.
Pembangunan TK Perkuat Wajib Belajar Prasekolah
Kebijakan membangun minimal satu TK di setiap desa merupakan langkah konkret mendukung wajib belajar 13 tahun. Satu tahun prasekolah dinilai penting untuk mempersiapkan anak secara kognitif, sosial, dan emosional sebelum memasuki pendidikan dasar.
Pembangunan TK ini tidak dilakukan secara serentak, melainkan bertahap menyesuaikan kesiapan anggaran dan kebutuhan daerah. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan dana revitalisasi agar pembangunan PAUD dapat dilakukan secara tepat sasaran, terutama di wilayah yang belum memiliki fasilitas pendidikan anak usia dini yang memadai.
Dengan adanya TK di setiap desa, diharapkan partisipasi anak usia dini dalam pendidikan formal meningkat. Akses yang lebih dekat dan fasilitas yang layak menjadi faktor penting dalam mendorong orang tua menyekolahkan anak sejak usia prasekolah.
Dukungan Program Indonesia Pintar untuk Murid PAUD
Selain penguatan infrastruktur, Kemendikdasmen juga menyiapkan dukungan pembiayaan bagi murid PAUD melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Bantuan ini ditujukan untuk meringankan beban biaya pendidikan keluarga dan memastikan anak-anak dari kelompok rentan tetap memperoleh akses pendidikan.
Mu'ti menyampaikan bahwa penyaluran dana PIP PAUD direncanakan mulai pada bulan Mei. Saat ini, kementerian tengah melakukan proses verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan, baik untuk murid lama maupun murid baru tahun ajaran 2026/2027.
“Kalau untuk tahun ini tentu saja sekitar bulan Mei, Juni itu sudah mulai pencairan. Sekarang proses verifikasi dan validasi, sekarang lagi proses verval ya,” kata Mendikdasmen Mu'ti.
Pengusulan penerima PIP PAUD dilakukan berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari kelompok masyarakat miskin, serta usulan tambahan dari pihak sekolah. Setiap murid PAUD yang dinyatakan layak akan menerima bantuan sebesar Rp450 ribu per tahun yang disalurkan langsung ke rekening penerima.
Sinergi Infrastruktur dan Bantuan Pendidikan
Kombinasi antara pembangunan infrastruktur PAUD dan penyaluran bantuan pendidikan menjadi pendekatan terpadu Kemendikdasmen dalam memperkuat layanan pendidikan anak usia dini.
Revitalisasi sekolah dan pembangunan TK diharapkan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak.
Dengan dukungan anggaran yang memadai dan pengelolaan data penerima bantuan yang terintegrasi, pemerintah berupaya memastikan kebijakan wajib belajar 13 tahun berjalan efektif. Pendidikan prasekolah tidak lagi dipandang sebagai pelengkap, melainkan bagian penting dari sistem pendidikan nasional.
Langkah ini sekaligus menjadi investasi jangka panjang dalam membangun generasi Indonesia yang lebih siap, sehat, dan berdaya saing sejak usia dini.
