JAKARTA - Dalam diskursus perkembangan pasar modal Indonesia, satu hal yang tak pernah lepas adalah kepercayaan investor terhadap mekanisme dan struktur pasar. Survei Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama AC Nielsen Indonesia pada 2015 menunjukkan fakta kuat:
“80% responden menilai investasi saham bernuansa spekulatif. Mereka tidak mempercayai dana mereka dikelola oleh perusahaan investasi.”
Angka ini merefleksikan tantangan fundamental bagi pasar modal kita — yakni persepsi risiko yang tinggi dan kurangnya keyakinan terhadap kualitas tata kelola. Persepsi seperti ini berdampak langsung pada partisipasi investor domestik dan asing, serta pada kemampuan pasar modal menjadi mesin pembiayaan yang efektif bagi perekonomian.
Tata kelola yang kuat bukan sekadar jargon regulator, melainkan pondasi bagi setiap emiten, lembaga keuangan, dan investor untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepercayaan — dan tata kelola itulah yang menjadi titik fokus utama perbaikan yang mendesak.
Apa Itu Tata Kelola dalam Konteks Pasar Modal
Secara esensial, tata kelola pasar modal mencakup sejumlah pilar: independensi dewan komisaris, akuntabilitas manajemen, transparansi pelaporan, perlindungan investor, serta penegakan hukum terhadap praktik manipulasi pasar. Semua elemen ini bekerja bersama agar pasar modal tidak hanya efisien secara ekonomi tetapi juga inklusif dan adil.
Sebagai contoh, dalam praktik tata kelola perusahaan publik di banyak yurisdiksi maju, komisaris independen memainkan peran penting dalam mengawasi manajemen tanpa konflik kepentingan. Bukti empiris menunjukkan bahwa persentase komisaris independen yang tinggi sering berbanding lurus dengan nilai perusahaan yang lebih stabil dan risiko kejatuhan harga saham yang lebih rendah. Ini menjadi salah satu aspek yang sering diusulkan para akademisi dan praktisi dalam memperkuat struktur tata kelola.
Lebih jauh lagi, tata kelola juga mencakup sistem pengawasan untuk mencegah praktik manipulasi pasar seperti wash trade, pump and dump, ataupun insider trading — praktik yang merusak integritas pasar dan merugikan investor ritel. Kepercayaan terhadap pasar modal akan runtuh ketika investor merasa mereka tidak diproteksi atau ketika manipulasi harga terjadi tanpa konsekuensi yang jelas.
Persepsi Risiko dan Realitas Kapitalisasi Pasar
Fenomena persepsi risiko yang tinggi di Indonesia tidak lepas dari realitas bahwa banyak masyarakat lebih memilih produk keuangan lain seperti deposito atau instrumen perbankan daripada saham. Dana pihak ketiga perbankan di Indonesia, misalnya, cukup besar dan seringkali menjadi tempat “berlindung” investor yang takut volatilitas saham.
Sekalipun jumlah investor pasar modal meningkat dalam beberapa tahun terakhir — dipicu oleh meningkatnya literasi finansial di kalangan milenial dan generasi Z — tetap ada gap besar antara jumlah investor dan potensi total populasi yang bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan pasar modal. Hal ini menjadi alasan kuat mengapa tata kelola pasar modal perlu dipercepat bukan hanya dari sisi peraturan, tetapi juga dari segi edukasi, transparansi data, dan pengawasan yang lebih tegas.
Reformasi Tata Kelola: Rencana Aksi dan Tantangan Implementasi
Pemerintah dan regulator, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI, telah menyusun sejumlah rencana strategis untuk memperkuat tata kelola pasar modal. Rencana-rencana ini meliputi: peningkatan standar tata kelola emiten, peningkatan kompetensi direksi dan komisaris perusahaan publik, serta pembaruan sistem pengawasan agar lebih responsif terhadap dinamika pasar.
Beberapa agenda prioritas itu antara lain:
Peningkatan kompetensi dan pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, dan komite audit.
Penguatan standar tata kelola emiten melalui kewajiban sertifikasi profesional penyusun laporan keuangan.
Kolaborasi lintas pemangku kepentingan antara pemerintah, regulator, pelaku industri, dan asosiasi pasar modal untuk reformasi struktural yang berkelanjutan.
Meski demikian, tantangan terbesar bukan hanya menyusun kebijakan, tetapi mengimplementasikannya secara konsisten di seluruh level pasar modal. Hal ini mencakup bagaimana aturan ditegakkan tanpa bias, bagaimana data pasar dibuat transparan, serta bagaimana investor mendapatkan perlindungan hukum yang nyata saat mereka menghadapi praktik yang merugikan.
Peran Stakeholder: Dari Regulator ke Investor Ritel
Perbaikan tata kelola pasar modal bukan semata tugas regulator atau pemerintah. Setiap pihak yang berada di struktur pasar modal memiliki peran krusial:
Regulator (OJK): sebagai arsitek utama aturan, harus memastikan standar tata kelola yang tinggi diterapkan tanpa kompromi, serta menindak pelanggaran dengan tegas.
Bursa Efek (BEI): bertanggung jawab atas kelancaran pasar yang adil dan efisien serta transparansi data perdagangan.
Emiten: perlu mematuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik, tanpa mengorbankan kepentingan pemegang saham minoritas.
Investor: dengan mendukung praktik investasi yang sehat dan menghindari saham yang bertata kelola buruk, mereka turut mendorong pasar yang lebih amanah.
Menuju Pasar Modal yang Lebih Kredibel dan Bermartabat
Menatap masa depan, akselerasi peningkatan tata kelola pasar modal bukan hanya upaya teknis, tetapi sebuah kebutuhan mendesak agar ekonomi Indonesia dapat memiliki pasar modal yang kredibel, efisien, dan inklusif. Pasar modal yang kuat akan menjadi fondasi bagi pembiayaan perusahaan, ekspansi investasi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dengan perbaikan tata kelola yang cepat dan terstruktur, diharapkan citra pasar modal Indonesia tidak lagi identik dengan risiko spekulatif, melainkan sebagai wadah investasi yang serius dan dapat dipercaya bagi investor domestik maupun global.
