JAKARTA– Meski sudah berupaya menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada seluruh masyarakat difabel, Dinas Sosial (Dinsos) Lombok Timur mengakui bahwa masih banyak anak-anak difabel yang belum terdata dan belum mendapatkan bantuan yang semestinya. Hal ini dinyatakan oleh Kepala Dinas Sosial Lombok Timur, H Suroto, menegaskan pentingnya pembaruan dan validasi data difabel secara berkala.
"Kami pastikan, selama nama yang bersangkutan sudah diajukan dan tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), pasti akan mendapatkan bansos. Baik itu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maupun bansos lainnya," ujar Suroto.
Sejauh ini, terdapat lebih dari 2.600 penyandang difabel yang sudah terdaftar di Dinsos Lotim dan telah menerima bansos. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah pendataan yang belum maksimal, terutama bagi difabel anak-anak. Kondisi ini disebabkan sebagian besar data difabel baru didapat setelah adanya permohonan bantuan dari desa-desa.
"Kami sadar bahwa banyak dari data difabel ini muncul ketika ada pengajuan bantuan. Untuk data pastinya, kami belum memilikinya; yang ada hanya data mereka yang sudah mendapatkan bantuan," tambah Suroto.
Ia berharap agar seluruh desa mengambil langkah proaktif dalam mendata warganya yang difabel. Pendataan ini penting agar mereka, terutama anak-anak berkebutuhan khusus, dapat mengakses bansos tepat waktu. Dalam pernyataannya, Suroto juga menyatakan bahwa perhatian terhadap difabel harus disesuaikan dengan berbagai kategori usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua.
"Yang penting pendataan dulu. Kami bersyukur ada beberapa desa yang bekerja sama dengan LSM peduli difabel, mereka mendata langsung dan memberikan data tersebut kepada kami. Apabila sudah terdata, akses bantuan pasti lebih mudah," jelas Suroto.
Suroto juga menekankan pentingnya penerapan sistem satu data yang terintegrasi dan transparan. Sistem ini tidak hanya akan memperbaiki data masyarakat penerima bansos, tetapi juga memastikan bantuan tepat sasaran. Masih banyak bantuan yang salah sasaran akibat data yang tidak akurat, dan ini menjadi PR besar bagi Dinsos Lotim.
"Data masyarakat miskin perlu divalidasi secara rutin. Mengingat perubahan data bisa disebabkan warga meninggal dunia, sudah tidak miskin atau bertambahnya warga miskin. Sehingga, validasi data diharapkan menghasilkan informasi yang akurat," tandasnya.
Ahmad Masfu, Asisten II Bagian Ekonomi Pemkab Lombok Timur, menambahkan bahwa selain bantuan berupa dana dari program PKH, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat miskin melalui program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), yang dikelola oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) Lotim hingga akhir 2024.
"Bantuan pangan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di saat musim hujan seperti sekarang ini," ujar Ahmad Masfu.
Di wilayah Lombok Timur, tercatat ada sebanyak 1.558 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan pangan. Sementara itu, untuk penambahan penerima bantuan pada tahun 2025, Pemkab Lombok Timur masih menunggu hasil pendataan terbaru yang dilakukan tahun ini.
Terlepas dari kendala yang ada, Dinsos Lombok Timur terus berupaya memaksimalkan pendataan serta penyaluran bansos bagi seluruh masyarakat difabel. Diharapkan dengan langkah efektif dan efisien dalam pendataan, seluruh warga difabel, terutama anak-anak, dapat terfasilitasi bansos sesuai haknya, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup mereka di masa mendatang. Pendataan yang baik akan menjadi kunci dalam misi pemberdayaan ini.