MUMBAI - Bank Indonesia (BI) membuka peluang penguatan kerja sama sistem pembayaran dan transaksi mata uang lokal dengan bank sentral India, Reserve Bank of India (RBI).
Penjajakan mencakup transaksi langsung Rupiah-Rupee melalui skema Local Currency Transaction (LCT) serta konektivitas pembayaran lintas negara menggunakan QR.
Penjajakan kerja sama tersebut dilakukan Gubernur BI Destry Damayanti saat menghadiri Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral BRICS ke-2 di Mumbai, India, pada 9–10 September 2026.
Dalam agenda tersebut, Destry bertemu dengan Gubernur RBI Sanjay Malhotra untuk membahas sejumlah agenda strategis di bidang moneter dan sistem pembayaran.
Salah satu pembahasan utama adalah percepatan implementasi LCT Indonesia-India yang memungkinkan transaksi dilakukan secara langsung menggunakan Rupiah dan Rupee tanpa harus melalui dolar Amerika Serikat.
Selain LCT, kedua bank sentral turut membahas kemungkinan penguatan Local Currency Bilateral Swap Arrangement (LCBSA) serta pengembangan interkoneksi sistem pembayaran berbasis QR antarnegara, termasuk QRIS dari Indonesia.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan penguatan kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya menerjemahkan komitmen BRICS ke dalam kerja sama ekonomi dan keuangan yang lebih konkret.
“Kerja sama ini menjadi salah satu langkah untuk menerjemahkan komitmen BRICS ke dalam konektivitas ekonomi dan keuangan yang memberikan manfaat bagi kedua negara,” ujar Ramdan dari Sumbernya, Minggu (13/9/2026).
Kerja sama bilateral antara Indonesia dan India tersebut juga menjadi bagian dari agenda Indonesia dalam forum BRICS.
Dalam pertemuan tersebut, Destry bersama Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mendorong agar kerja sama antarnegara anggota tidak berhenti pada komitmen, tetapi diwujudkan dalam langkah konkret untuk memperkuat ketahanan ekonomi.
Destry menilai BRICS memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu wadah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang dipengaruhi oleh meningkatnya ketegangan geopolitik dan fragmentasi ekonomi.
Menurut dia, penguatan transaksi mata uang lokal dan konektivitas sistem pembayaran lintas negara dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat resiliensi ekonomi anggota BRICS.
Namun, implementasinya tetap perlu disesuaikan dengan kondisi, tahapan pembangunan, dan kepentingan nasional masing-masing negara.
“Indonesia melihat peluang strategis bagi BRICS untuk mengubah berbagai tantangan menjadi resiliensi bersama melalui penguatan kerja sama konkret. Termasuk transaksi mata uang lokal dan konektivitas pembayaran lintas negara, dengan tetap memperhatikan tahapan pembangunan dan prioritas nasional masing-masing negara,” kata Destry.
Pertemuan BRICS FMCBG yang melibatkan Indonesia, Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, dan Iran tersebut menghasilkan Pernyataan Bersama yang menekankan pentingnya penguatan ketahanan ekonomi negara-negara anggota.
Setidaknya terdapat empat agenda strategis yang menjadi perhatian bersama.
Pertama, memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi serta meningkatkan konektivitas sistem pembayaran lintas negara.
Kedua, mendorong transformasi digital, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan, sekaligus memperkuat ketahanan siber di sektor keuangan.
Ketiga, memperluas pengembangan instrumen sustainable finance guna mendukung pembiayaan ekonomi yang berkelanjutan.
Keempat, mendorong reformasi tata kelola arsitektur keuangan global, termasuk perubahan struktural di Dana Moneter Internasional agar representasi dan suara negara-negara berkembang semakin kuat.
Bagi Indonesia, penjajakan LCT Rupiah-Rupee dan interkoneksi QRIS dengan India menjadi bagian dari langkah memperluas konektivitas ekonomi bilateral sekaligus mengurangi ketergantungan transaksi lintas negara terhadap mata uang pihak ketiga.