JAKARTA - Potensi tersebut terdiri dari pembiayaan untuk pelaku usaha dari sisi pasokan (supply) serta calon debitur dari sisi permintaan (demand).
Hal tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat menghadiri Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat BNI di Graha Jalapuspita, Jakarta, Kamis (10/09/2026).
Dari total 418 calon debitur, sebanyak 401 merupakan calon debitur Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan total plafon Rp 151,7 miliar.
Sementara itu, dari sisi supply terdapat 17 calon debitur dengan total plafon Rp 73,8 miliar.
Adapun 17 calon debitur dari sisi supply terdiri dari 6 developer dengan plafon Rp 27 miliar, 6 kontraktor dengan plafon Rp 25 miliar, serta 5 toko bangunan dengan plafon Rp 21,7 miliar.
Maruarar mengatakan KPP tidak hanya ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh pembiayaan perumahan, tetapi juga mendorong pelaku usaha agar dapat berkembang dan naik kelas.
Ekosistem tersebut mencakup developer, kontraktor, toko bangunan, hingga UMKM yang menjalankan usaha dari rumah.
"Kami harus naik kelas. Kami harus bangga kalau orang miskin jadi menengah, menengah jadi atas. Tapi dengan cara yang benar, bukan korupsi," kata politisi Partai Gerindra itu.
Dalam kegiatan tersebut, Maruarar juga berdialog langsung dengan sejumlah peserta untuk mengetahui kondisi di lapangan.
Ia menanyakan besaran pembiayaan, suku bunga, proses pengajuan, hingga memastikan tidak adanya pungutan di luar ketentuan.
Maruarar mendorong BNI untuk mempercepat dan meningkatkan penyaluran KPP sebagai instrumen pembiayaan yang mudah, murah, dan cepat bagi pelaku usaha di sektor perumahan dan masyarakat.
Maruarar berharap BNI dapat meningkatkan penyaluran KPP hingga akhir tahun dan menjadi salah satu bank dengan penyerapan KPP terbaik.
"Saya percaya BNI bisa ke depan lebih maju lagi dan lebih baik lagi. BNI juga membuat sejarah sebagai bank yang penyerapan KPP-nya paling tinggi, bukan paling rendah," ujarnya.
Ia meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan apabila menemukan pungutan atau hambatan yang tidak sesuai ketentuan.
Menurut Maruarar, praktik pungutan dapat meningkatkan biaya ekonomi dan pada akhirnya membebani masyarakat.
Selain itu, Maruarar menekankan pentingnya literasi keuangan bagi pelaku UMKM agar mampu memahami kebutuhan modal, omzet, serta kondisi keuangan usahanya.
Dengan pemahaman tersebut, UMKM diharapkan dapat memanfaatkan pembiayaan secara produktif dan berkembang secara berkelanjutan.