JAKARTA - Rencana pemerintah dalam membuka rekening massal dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) serta PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) terus dimatangkan.
Pemerintah berniat menyerahkan saldo awal senilai Rp 50.000 per rekening kepada nasabah Warga Negara Indonesia (WNI) yang menginjak usia 17 tahun.
Pembuatan rekening dieksekusi secara digital berbarengan dengan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Terkait alokasi dana saldo awal Rp 50.000 tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa masih mempertimbangkan asal pendanaannya dari mana.
Bisa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun cadangan belanja pemerintah.
"Cadangan belanja pemerintah ada, selalu ada. Saya lihat masih masuk," jelas Purbaya dari Sumbernya.
Mengenai besaran saldo awal Rp 50.000 dengan target pembuatan rekening sejumlah 200 juta penduduk dinilai tidak terlalu menyedot anggaran besar.
"Mungkin ya. Kan kalau Rp 50.000 kali sekian saya, enggak banyak-banyak amat lah kalau saya lihat," jelas Purbaya dari Sumbernya.
Belum ada kejelasan ihwal asal alokasi dana saldo awal Rp 50.000 rekening massal dikarenakan pemerintah masih menggodoknya.
Chief Executive Officer Daya Anagata Nusantara (CEO Danantara) Rosan Roeslani memaparkan bahwa pihak BRI serta BSI masih menjalankan koordinasi guna pembukaan rekening massal.
Pembukaan rekening massal ini menjadi program bagi seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang baru menginjak usia 17 tahun sekaligus penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
"BRI dan BSI memang sudah (koordinasi), dari manajemennya juga sudah koordinasi untuk melakukan rencananya agar pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu bisa dengan BSI, bisa terlaksana dengan secepatnya," kata Rosan dari Sumbernya.
Koordinasi kedua bank milik pelat merah itu sebagai tahap pematangan supaya pembukaan rekening massal sanggup terwujud sesuai target.
BRI dan BSI merencanakan penyerahan dana awal pembukaan rekening massal sebesar Rp 50.000 per rekening, namun hal ini masih berada dalam koridor pembahasan.
"Mekanismenya lagi dirancang. Segera kok," ujar Rosan dari Sumbernya.
Program yang mendapat instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan agar pendistribusian bantuan sosial (bansos) berjalan lebih kilat serta tepat sasaran.
Penyaluran bansos Program ini ditujukan bagi WNI yang baru menginjak usia 17 tahun.
Pembuatan rekening dikerjakan secara digital bersamaan dengan penerbitan KTP.
"Tetapi yang disiapkan oleh pemerintah pada saat berusia 17 tahun, karena ini nanti akan didorong untuk berbagai program pemerintah termasuk bansos," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dari Sumbernya.
Program membidik kalangan WNI yang menginjak usia 17 tahun tetapi belum mempunyai rekening.
Walaupun sebelum usia 17 tahun sempat memiliki ataupun memegang rekening tetap bakal dibuatkan.
"Kalangan yang belum punya rekening (unbanked)," ucap Airlangga dari Sumbernya.
Target pemerintah berkisar 200 juta WNI bakal menerima rekening ini.