JAKARTA - Penyaluran kredit perbankan masih menghadapi tantangan dari sisi permintaan.
Dunia usaha masih berhati-hati menggunakan pembiayaan di tengah ketidakpastian ekonomi global dan domestik.
Kondisi tersebut terlihat dari besarnya fasilitas kredit yang sudah tersedia, tetapi belum ditarik debitur.
Bank Indonesia mencatat, fasilitas kredit yang belum ditarik atau undisbursed loan mencapai Rp 2.548 triliun pada Juli 2026.
Nilai tersebut setara dengan 21,8 persen dari total plafon kredit perbankan.
Kondisi serupa terlihat di sejumlah bank besar.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mencatat undisbursed loan sebesar Rp 55,99 triliun pada Juli 2026, naik 14,29 persen secara tahunan.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk juga mencatat kenaikan undisbursed loan.
Nilainya mencapai Rp 306,81 triliun pada Juli 2026, meningkat 9,59 persen secara tahunan dari Rp 279,95 triliun pada Juli 2025.
Kenaikan lebih tinggi terjadi di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Undisbursed loan BTN melonjak 64,60 persen secara tahunan, dari Rp 12,40 triliun pada Juli 2025 menjadi Rp20,42 triliun pada Juli 2026.
PT Bank Central Asia Tbk mencatat undisbursed loan sebesar Rp 454,64 triliun per Juli 2026, meningkat 3,54 persen secara tahunan dari Rp 439,08 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Kondisi berbeda terlihat di PT Bank KB Indonesia Tbk.
Undisbursed loan KB Bank per Juni 2026 tercatat Rp2,07 triliun, turun signifikan dari Rp8,39 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, PT Bank CIMB Niaga Tbk mencatat undisbursed loan sebesar Rp113,88 triliun pada 2026, naik 1,09 persen dari Rp112,65 triliun pada 2025.
Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Alexander Lubis mengatakan, ketidakpastian global turut memengaruhi keputusan korporasi dan calon debitur dalam menggunakan fasilitas kredit yang sudah tersedia.
"Memang kita tidak bisa lepas dari kondisi global. Ketidakpastian global dan dampak ekonominya masih tinggi," ujar Alexander dalam diskusi dengan media di Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Menurut Alexander, kondisi tersebut menunjukkan persoalan pertumbuhan kredit berasal dari sisi supply dan demand.
Dari sisi supply, Bank Indonesia terus memastikan perbankan memiliki likuiditas yang cukup.
Langkah tersebut dilakukan agar bank tidak mengalami hambatan dalam menyalurkan pembiayaan.
"Yang mau kami pastikan adalah tidak ada permasalahan supply atau permasalahan likuiditas. Jangan sampai bank itu tidak bisa menyalurkan kredit gara-gara secara sistem banknya sudah kering duluan," jelasnya.
Ketersediaan likuiditas belum otomatis membuat debitur menarik seluruh fasilitas kredit.
Dunia usaha masih mempertimbangkan prospek ekonomi dan kebutuhan ekspansi sebelum menggunakan pembiayaan.
Karena itu, Bank Indonesia tidak hanya mendorong kredit melalui kebijakan likuiditas.
Bank sentral juga berupaya mempertemukan perbankan dengan calon debitur, termasuk korporasi dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.
"Kami coba duduk bersama, kami lihat kondisi apa yang setiap hari kami hadapi. Kami coba temukan sisi korporasi, kami coba temukan sisi UMKM," kata Alexander.
Besarnya undisbursed loan membuat Bank Indonesia tidak melihat tambahan insentif likuiditas sebagai satu-satunya cara untuk mempercepat pertumbuhan kredit.
Alexander menegaskan, Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial tetap diperlukan untuk memastikan perbankan tidak menghadapi masalah likuiditas.
Efektivitas kebijakan tersebut tetap bergantung pada kesiapan bank dan permintaan kredit dari dunia usaha.
Dampak Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial terhadap penyaluran kredit juga tidak dapat diukur secara langsung.
Likuiditas yang diperoleh bank melalui kebijakan tersebut akan bercampur dengan sumber pendanaan lainnya.
"Kalau kami memastikan bahwa KLM dikasih Rp1 triliun oleh BI, kreditnya Rp1 triliun, tidak bisa begitu juga. Sulit juga karena Rp1 triliun itu blended," jelas Alexander.
Karena itu, Bank Indonesia akan melihat efektivitas kebijakan melalui sejumlah indikator.
Salah satunya pertumbuhan kredit dan pertumbuhan kredit pada sektor yang menjadi sasaran kebijakan.
Pada Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial Pendalaman Pasar Uang, Bank Indonesia juga akan melihat perkembangan aktivitas pasar uang, termasuk jumlah pelaku dan volume transaksi.
Alexander mengatakan, keputusan bank menyalurkan kredit juga sangat bergantung pada kemampuan debitur membayar kewajibannya.
"Bank itu bukan menolak kreditnya. Pasti memberikan kredit, tapi Anda mampu bayarnya," ujarnya.
Ketika bank menilai profil risiko calon debitur belum cukup meyakinkan, fasilitas kredit yang tersedia belum tentu langsung ditarik atau ditingkatkan.
Penetapan harga kredit juga mempertimbangkan biaya operasional dan margin keuntungan bank.
Alexander menyebut digitalisasi perbankan dapat membantu menekan biaya operasional.
Proses yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dialihkan ke sistem digital.
Langkah tersebut membuka ruang bagi bank menawarkan kredit dengan harga lebih kompetitif.
"Overhead cost yang tadinya banyak dilakukan secara manual bisa dilakukan ini sehingga harapannya marginnya itu oke," katanya.
Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Trioksa Siahaan menilai, persoalan kredit saat ini tidak hanya berkaitan dengan likuiditas.
Menurut dia, likuiditas perbankan relatif memadai.
Insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial juga sudah cukup besar.
"Persoalan kredit saat ini bukan hanya karena likuiditas, likuiditas perbankan relatif memadai dan insentif KLM juga sudah sangat besar," ujar Trioksa.
Menurut Trioksa, transmisi ke bunga kredit masih terbatas.
Pricing bank tidak hanya ditentukan oleh biaya dana, tetapi juga risiko debitur, pencadangan kerugian penurunan nilai, biaya operasional, kebutuhan modal, dan margin bank.
Permintaan kredit dari dunia usaha juga belum sepenuhnya kuat.
Kondisi tersebut terlihat dari besarnya fasilitas kredit yang sudah tersedia, tetapi belum ditarik.
Trioksa mengatakan, undisbursed loan berasal dari berbagai sektor, tetapi umumnya berasal dari sektor usaha.
Ia memperkirakan bank masih akan mencermati perkembangan ekonomi hingga akhir tahun.
"Bank juga akan lebih banyak menunggu perkembangan ekonomi," katanya.
Trioksa menilai penyempurnaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial mulai 1 September 2026 tetap positif untuk memperbaiki distribusi likuiditas dan mendorong sektor prioritas.
Dampaknya akan lebih optimal jika dibarengi penguatan daya beli, kepastian investasi, percepatan proyek, dan perbaikan iklim usaha.
Kondisi tersebut diharapkan memberi alasan lebih kuat bagi dunia usaha untuk menarik fasilitas kredit dan melakukan ekspansi.
Executive Vice President Corporate Communication & Social Responsibility Bank Central Asia Hera F. Haryn mengatakan, pertumbuhan kredit Bank Central Asia akan berjalan seiring dengan kondisi perekonomian.
"Pada saat yang bersamaan, BCA mengelola dengan baik pembiayaan yang belum ditarik secara pruden," ujar Hera.
Hera mengatakan, tren pertumbuhan kredit Bank Central Asia masih terjaga.
Hingga Juni 2026, total kredit Bank Central Asia mencapai Rp1.036 triliun.
Dengan likuiditas yang memadai, Bank Central Asia tetap menyalurkan kredit ke berbagai segmen dan sektor.
Penyaluran dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
Direktur Utama KB Bank Kunardy Darma Lie mengatakan, undisbursed loan di bank tersebut lebih mencerminkan kuatnya pipeline kredit yang telah terbentuk sejak akhir tahun lalu dan berlanjut pada semester I-2026.
Pipeline tersebut terutama berasal dari segmen korporasi dan komersial.
Realisasi pencairannya berlangsung secara bertahap.
Penyesuaian jadwal proyek, penyelesaian administrasi, serta sikap hati-hati debitur turut memengaruhi waktu pencairan.
Kondisi tersebut berlangsung di tengah dinamika ekonomi global dan domestik.
"Ketidakpastian ekonomi, baik yang dipengaruhi oleh perkembangan suku bunga global maupun prospek permintaan domestik, mendorong sebagian pelaku usaha untuk mengambil sikap wait and see," ujar Kunardy.
Menurut dia, kondisi tersebut menciptakan jeda antara persetujuan kredit dan pencairan dana.
Karena itu, undisbursed loan di KB Bank lebih mencerminkan potensi pertumbuhan kredit ke depan dengan pola pencairan yang lebih bertahap, bukan pelemahan permintaan kredit.
Ke depan, KB Bank akan menjaga likuiditas untuk mendukung kebutuhan pencairan kredit sekaligus mempertahankan struktur pendanaan yang sehat.
Bank juga tetap menerapkan prinsip kehati-hatian agar setiap pencairan sesuai dengan selera risiko dan kebutuhan riil nasabah.
Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan, undisbursed loan CIMB Niaga mencapai Rp 113,88 triliun pada 2026.
Nilai tersebut naik 1,09 persen dibandingkan Rp 112,65 triliun pada 2025.
"Undisbursed loan kami overall di sekitar 30%-an dan dalam satu kuartal terakhir stabil di angka tersebut," kata Lani Darmawan dari Sumbernya.