JAKARTA - Badan Anggaran parlemen menyoroti efek anjloknya nilai tukar rupiah melawan dolar Amerika Serikat (AS) pada rancangan regulasi Bank Indonesia (BI) 2027 dan imbasnya pada manajemen utang pemerintah.
Perlu diketahui, patokan kurs RAPBN 2027 terdepresiasi kurang lebih 6% dari sasaran APBN 2026 yakni Rp16.500 per dolar AS.
Sepanjang tahun ini pula, perkiraan kurs rupiah juga sudah merosot ke level Rp17.000 sampai Rp17.500 per dolar AS.
Ketua Badan Anggaran DPR dari Sumbernya memandang titik tengah patokan kurs RAPBN 2027 Rp17.500 (pada level Rp16.800—17.500) sangat rasional.
Kendati demikian, regulasi BI ke depannya mesti dipikirkan.
Perwakilan dari Sumbernya mengkomparasikan regulasi moneter Tiongkok yang memangkas nilai renminbi yuan agar hasil ekspor mereka kompetitif.
Aksi tersebut dikerjakan pada 2022 tatkala AS menderita tekor transaksi perdagangan yang curam akibat perang Rusia-Ukraina, yang mana Negara Paman Sam lebih memilih untuk menguatkan dolar AS.
Merespons regulasi itu, indeks dolar (DXY) lantas dikatakan dari Sumbernya menguat serta mengubah mata uang tersebut sebagai sarana pelindung nilai (safe haven) yang menarik.
"Lalu orkestrasi kebijakan moneter kami apa? Apakah kami akan lebih fokus memperkuat ekspor komoditas? Ataukah lebih memprioritaskan untuk menurunkan inflasi sektor pangan dan energi yang banyak ditopang oleh impor? Atau masih ada opsi lainnya," jelas dari Sumbernya dalam rapat kerja bersama pemerintah dan BI, Kamis (27/8/2026).
Maka dari itu, figur dari Sumbernya menuntut agar mesti ada deskripsi yang menuntun haluan regulasi moneter untuk dieksekusi BI ke depannya.
Figur yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) dari Sumbernya tersebut ikut memaparkan, tren penurunan sepanjang 2026 ini telah mengakibatkan pembengkakan tarif utang pemerintah.
Selain kurs yang telah ambles ke angka Rp17.751 per dolar AS (dari target Rp16.500), persentase imbal hasil (yield) SBN 10 tahun juga melesat dari 6,2% pada mula Januari 2026 menjadi saat ini di kisaran 7,2%.
Adapun berpatokan pada Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2027, pemerintah berencana menuntaskan bunga utang mencapai Rp650,3 triliun.
Dana bunga utang ini melonjak 11,7% dari proyeksi bunga utang 2026 yaitu Rp582,2 triliun.
Totalnya bahkan menjadi yang paling tinggi sepanjang sejarah.
Tak sekadar mencetak rekor, tanggungan utang ini memakan ruang fiskal pemerintah.
Tingkat rasionya menembus 19,3% atas belanja pemerintah pusat, dan 18,9% atas total penerimaan negara.
"Kalau rasio bunga yang harus dibayar plus jatuh tempo pokok itu sudah 47%," kata dari Sumbernya.
Karena itu, Ketua Badan Anggaran DPR sejak 2019 dari Sumbernya tersebut mendesak pemerintah supaya kembali membicarakan mengenai panduan mitigasi utang pemerintah.
Menurut pandangan dari Sumbernya, hal ini esensial guna mengarah pada APBN yang lebih proporsional.
"Arah menuju ke sana memang tidak bisa serta merta. Ada transisi jangka menengah yang perlu dipersiapkaa menuju APBN berimbang, adalah peta jalan untuk menyehatkan fiskal sekaligus membangun kepercayaan yang lebih kokoh kepada pelaku pasar," ujar dari Sumbernya.