JAKARTA - Komite Anggaran DPR memberikan perhatian pada imbas pelemahan kurs rupiah atas dolar Amerika Serikat (AS) terhadap kombinasi kebijakan Bank Indonesia (BI) 2027 serta dampaknya pada penanganan utang negara.
Sebagai informasi, proyeksi kurs RAPBN 2027 mengalami pelemahan sekitar 6% dibandingkan sasaran APBN 2026 yaitu Rp16.500 per dolar AS.
Pada tahun sekarang pun, pandangan kurs rupiah juga telah melemah menuju rentang Rp17.000 hingga Rp17.500 per dolar AS.
Ketua Badan Anggaran DPR dari Sumbernya menganggap nilai tengah proyeksi kurs RAPBN 2027 Rp17.500 (di rentang Rp16.800—17.500) lumayan masuk akal.
Akan tetapi, langkah BI di masa mendatang wajib dipertimbangkan.
Pihak dari Sumbernya menyandingkan taktik moneter China yang menurunkan nilai renminbi yuan supaya barang ekspor mereka mampu bersaing.
Langkah ini dieksekusi pada 2022 saat AS menderita defisit neraca perdagangan yang parah akibat konflik Rusia-Ukraina, di mana Negara Paman Sam lebih condong memperkuat dolar AS.
Akibat langkah itu, indeks dolar (DXY) pun disebut dari Sumbernya mengalami penguatan dan menjadikan valas ini sebagai instrumen safe haven yang memikat.
"Lalu orkestrasi kebijakan moneter kami apa? Apakah kami akan lebih fokus memperkuat ekspor komoditas? Ataukah lebih memprioritaskan untuk menurunkan inflasi sektor pangan dan energi yang banyak ditopang oleh impor? Atau masih ada opsi lainnya," jelas dari Sumbernya dalam rapat kerja bersama pemerintah dan BI, Kamis (27/8/2026).
Oleh karena itu, sosok dari Sumbernya memacu supaya terdapat penjelasan yang mengarahkan panduan taktik moneter guna diterapkan BI kelak.
Tokoh yang menjabat Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) dari Sumbernya ini juga menyampaikan, kecenderungan pelemahan selama 2026 ini sudah memantik lonjakan beban bunga utang negara.
Di samping rupiah yang telah merosot ke posisi Rp17.751 per dolar AS (dari patokan Rp16.500), rasio imbal hasil (yield) SBN 10 tahun turut meningkat dari 6,2% di awal Januari 2026 menjadi saat ini di kisaran 7,2%.
Sementara itu merujuk Buku II Nota Keuangan serta RAPBN 2027, negara merencanakan pelunasan beban utang senilai Rp650,3 triliun.
Alokasi beban utang tersebut menanjak 11,7% dibandingkan proyeksi bunga utang 2026 yaitu Rp582,2 triliun.
Angkanya pun menjadi yang paling besar di sepanjang riwayat.
Bukan sekadar memecahkan rekor, beban utang tersebut menggerus kapasitas fiskal negara.
Proporsinya menyentuh 19,3% dari pengeluaran pemerintah pusat, serta 18,9% dari keseluruhan pendapatan negara.
"Kalau rasio bunga yang harus dibayar plus jatuh tempo pokok itu sudah 47%," kata dari Sumbernya.
Oleh karenanya, Ketua Badan Anggaran DPR sejak 2019 dari Sumbernya ini memacu negara agar kembali mendiskusikan terkait rancangan jalan mitigasi utang pemerintah.
Berdasarkan pandangan dari Sumbernya, perkara ini dibutuhkan untuk melangkah pada APBN yang lebih seimbang.
"Arah menuju ke sana memang tidak bisa serta merta. Ada transisi jangka menengah yang perlu dipersiapkaa menuju APBN berimbang, adalah peta jalan untuk menyehatkan fiskal sekaligus membangun kepercayaan yang lebih kokoh kepada pelaku pasar," ujar dari Sumbernya.