Sebagai percepatan tindaklanjut atas rekomendasi BPK, Kementerian PU melakukan perbaikan laporan keuangan sesuai PMK Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, meningkatkan kualitas penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), serta mempercepat pelaksanaan alih status atau hibah BMN. Adapun penyampaian tindak lanjut 60 hari terhadap LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian PU Tahun 2025 ditargetkan paling lambat 16 Oktober 2026.