KULONPROGO - Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kulonprogo kini resmi mengantongi Kartu Kredit Indonesia (KKI) setelah 11 OPD terakhir menerima kartu fisiknya dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Ballroom Hotel Morazen, YIA, Temon, Kamis (13/08/2026).
Dengan rampungnya distribusi, pemerintah daerah berharap KKI dapat mempercepat realisasi belanja daerah secara nontunai, memperkuat dukungan bagi pelaku UMKM, sekaligus mendorong tata kelola keuangan yang lebih mudah, aman, dan transparan.
Penyerahan kartu fisik KKI yang difasilitasi Bank BPD DIY disaksikan langsung oleh Bupati Kulonprogo, R. Agung Setyawan, bersama perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY, pimpinan OPD, serta para bendahara daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Agung menegaskan agar seluruh pimpinan OPD dan pengelola keuangan tidak ragu memanfaatkan fasilitas KKI.
Ia menekankan bahwa keberhasilan ekosistem digital bergantung pada bagaimana setiap instansi mengimplementasikan fasilitas tersebut dalam operasional sehari-hari.
“Kami harus siap membelanjakannya secara efisien. Kalau ada kendala, jangan kemudian KKI-nya disimpan. Silakan dikoordinasikan dengan BKAD maupun Bank BPD DIY supaya bisa dicari solusinya bersama,” ujarnya dari Sumbernya.
Agung menambahkan bahwa tujuan utama penerapan sistem digital adalah menciptakan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Transaksi pemerintah daerah harus semakin mudah, aman, tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau kemudian dengan proses itu peringkat TP2DD Kulonprogo semakin baik, tentu itu menjadi bonus dan kebanggaan kami bersama,” kataya dari Sumbernya.
Kepala Tim Implementasi Kebijakan Pengawasan Sistem Pembayaran Perwakilan Bank Indonesia DIY, Pratyaksa Candraditya, menegaskan pentingnya peranan KKI dalam mendongkrak performa ETPD daerah.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan surat dari Menko Perekonomian selaku Pengarah Satgas P2DD, pemanfaatan KKI atau KKPD merupakan salah satu pilar utama untuk mendorong percepatan belanja daerah, dukungan bagi UMKM, serta peningkatan pelayanan publik.
“Pada championship TP2DD mendatang, terdapat penajaman variabel. Salah satunya pada aspek outcome, di mana intermediary outcome mengalami peningkatan bobot dari 6 persen menjadi 8 persen. Hal ini menandakan bahwa realisasi pemanfaatan KKI menjadi sangat krusial untuk terus kami dorong demi meningkatkan indeks TP2DD,” jelasnya dari Sumbernya.