JAKARTA – PT Pos Indonesia (Persero) memberikan penjelasan perihal penyesuaian pembukuan senilai Rp 9 triliun dalam rentang tahun buku 2023, 2024, sampai 2025.
Pemeriksaan finansial ini terpantau menjadi agenda penataan ulang Pos Indonesia yang didorong oleh Badan Pengelola (BP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Corporate Secretary Pos Indonesia, Iwan Gunawan, menyatakan bahwa pihak korporasi menyokong penuh rangkaian audit yang dijalankan oleh instansi negara.
Menurut keterangannya, langkah tersebut menjadi instrumen demi mewujudkan tata kelola perseroan yang sehat.
Iwan menuturkan, pihak korporasi turut konsisten menjalankan perubahan serta pemantapan performa di bawah bimbingan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anangata Nusantara (Danantara) dan BP BUMN.
Korporasi pun berupaya mengokohkan kerangka pengawasan internal guna menopang ekspansi bisnis yang sehat dan berdaya saing.
"PT Pos Indonesia mendukung sepenuhnya proses audit yang saat ini sedang dilaksanakan oleh instansi/lembaga negara yang berwenang sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), transparansi, dan akuntabilitas," ungkap Iwan dalam keterangan tertulis, Jumat (24/7/2026), dari Sumbernya.
Walau demikian, pihak Pos Indonesia menjamin aktivitas operasional serta pelayanan terhadap konsumen tetap beroperasi optimal seiring transformasi dan penataan yang dieksekusi.
Perseroan pun memegang komitmen demi mendongkrak kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Komitmen kami untuk memberikan layanan yang aman, andal, dan berkualitas kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama perusahaan," pungkasnya, dari Sumbernya.
Sebagaimana telah diwartakan sebelumnya, pimpinan BP BUMN berbarengan Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria, melaksanakan pertemuan bersama Direktur Utama PT Pos Indonesia, Iskandar Kunaefi, pada Rabu (22/7).
Agenda pertemuan tersebut mendiskusikan pelbagai langkah taktis demi mengakselerasi transformasi perseroan.
Rangkaian transformasi ini meliputi perbaikan total, bermula aspek tata kelola, kondisi kas keuangan, sampai pada model bisnis.
Lewat arahan yang diberikan, Dony menekankan bahwa pembenahan yang ditempuh wajib dieksekusi secara sungguh-sungguh serta mengarah langsung pada akar permasalahan korporasi.
Dony memandang, penataan tersebut turut dipusatkan pada strategi pengaturan keuangan yang berdaya guna dan hemat dalam rangka memangkas beban biaya operasional.
Satu di antara program yang digarisbawahi ialah melaksanakan evaluasi komprehensif terhadap komposisi pendapatan, komponen pengeluaran, pengaplikasian model bisnis berkelanjutan dengan menggandeng pihak intercompany demi mempercepat penyelesaian utang korporasi.
Dony menggarisbawahi agar segenap langkah perbaikan berfokus pada penguatan fondasi bisnis serta mengusung sasaran terukur supaya sanggup dikawal secara konsisten.
"Kalau bisnis intinya masih negatif terus, enggak ada gunanya. Fokus dulu membuat ini positif dan menurunkan cost. Jadi setiap inisiatif harus jelas targetnya, kapan selesainya, dan berapa hasilnya. Kami hanya akan mengontrol berdasarkan itu," tegas Dony dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/7/2026), dari Sumbernya.