JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ataupun BTN (BBTN) senantiasa menaruh keyakinan bahwasanya pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) secara nasional sanggup mendulang ekspansi mencapai kisaran 8 persen sampai 11 persen sepanjang kurun waktu 2026, kendati gelombang tren kenaikan KPR belakangan ini masih terpantau melambat.
Institutional Relationship Department Head BTN Yulia Fitri Nurman membeberkan, mengacu pada statistik Bank Indonesia (BI), laju pertumbuhan KPR per Mei 2026 bertumpu pada angka 4,7 persen, atau lebih kecil manakala dikomparasikan posisi awal Januari 2026 yang menembus 5,5 persen.
“Saat ini tren KPR sedikit menurun dari awal tahun.
Jadi untuk KPR kalau misalnya pertumbuhan kebutuhan atau suku bunga naik segala macam itu mempengaruhi ke KPR,” ujarnya, dalam talkshow bertajuk Tren Properti: Hunian Sebagai Simbol Peningkatan Kualitas Hidup, yang digelar Pinhome, di Jakarta, Rabu (29/7/2026), dari Sumbernya.
Baca Juga IMREI Perkuat Kolaborasi dengan AREA Indonesia untuk Tingkatkan Daya Saing Industri Properti Walaupun demikian, tutur Yulia, pihak BTN meyakini horizon bisnis KPR tetap menyuguhkan potensi yang amat menggiurkan hingga penghujung tahun.
Tingginya kebutuhan kepemilikan hunian perdana, masifnya backlog perumahan, serta dominasi kelompok usia produktif bertindak sebagai pilar utama yang menyangga roda ekspansi pembiayaan sektor properti ini.
“Kami yakin kalau pertumbuhan KPR itu pasti akan naik seperti tahun-tahun sebelumnya.
Dari pertumbuhan itu diprediksi 8%-11%, sedikit naik dari tahun 2025,” katanyadari Sumbernya.
“Memang karena backlog perumahan itu tetap ada, terus kemudian kebutuhan rumah pertama itu masih ada apalagi generasi yang produktif ini masih banyak,” sambung Yulia.
Masyarakat Makin Selektif Pilih KPR Dirinya menilai, cara pandang khalayak luas perihal pembelian rumah pun telah mengalami pergeseran.
Seandainya di masa lampau aset properti dipandang semata sebagai instrumen investasi, sekarang para calon debitur justru semakin mencermati tingkat kapabilitas finansial dalam melunasi cicilan berjangka panjang.
“Mereka (masyarakat) lebih selektif, lebih banyak kritis untuk memilih KPR karena ada beberapa pertimbangan,” kata Yulia, dari Sumbernya.
Publik tidak sekadar melihat letak geografis bangunan kediaman, melainkan turut memperhitungkan aspek kemudahan akses transportasi, tingkat kesiapan fisik bangunan, besaran nominal cicilan, fluktuasi perubahan angsuran, sampai elastisitas jangka waktu tenor yang selaras dengan kondisi arus kas (cashflow) masing-masing.
Berdasarkan analisis Yuli, pergeseran orientasi preferensi tersebut turut mendistraksi minat masyarakat bergeser dari produk hunian anyar (primary) menuju opsi rumah seken (secondary) serta instrumen pengalihan fasilitas KPR (takeover).
Ia menguraikan, kategori rumah secondary dianggap jauh lebih memikat lantaran kondisinya telah siap huni sehingga para pembeli berkesempatan langsung mengalihkan pos anggaran biaya sewa kontrak menjadi setoran cicilan KPR.
Di samping itu, tren permohonan takeover KPR pun terus menanjak tajam selepas terjadinya eskalasi suku bunga acuan sejak bulan April.
Menurut pandangannya, membludaknya debitur yang berniat mengalihkan pembiayaan dilatarbelakangi keinginan memperoleh tawaran tingkat suku bunga yang jauh lebih kompetitif atau tenor lebih panjang agar nominal angsuran bulanan terasa lebih longgar.
Menurutnya, takeover meningkat karena setelah masa bunga tetap (fixed) berakhir, banyak nasabah mulai khawatir ketika memasuki bunga floating.
Akhirnya, mereka mencari bank yang menawarkan bunga lebih menarik atau tenor yang bisa diperpanjang sehingga angsurannya lebih ringan.
Baca Juga Kinerja BTN (BBTN) Lampaui Ekspektasi, Begini Target Harga Terbaru Sahamnya Pertumbuhan KPR Didorong Sejumlah Hal Yulai menambahkan, proyeksi optimisme laju pertumbuhan KPR ini turut disokong oleh pelbagai skema program kerakyatan yang digulirkan pemerintah secara berkelanjutan, mulai dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sampai fasilitas Manfaat Layanan Tambahan (MLT) BPJS Ketenagakerjaan.
Merujuk pada penjelasannya, program MLT BPJS Ketenagakerjaan menyuguhkan mekanisme pembiayaan yang khas sebab besaran suku bunganya senantiasa mengekor pergerakan BI Rate ditambah komponen margin tetap sebesar 3 persen, sehingga nominal cicilan berpeluang mengalami koreksi turun seandainya suku bunga acuan Bank Indonesia mendapati tren penurunan.
“Jadi suku bunganya itu dari awal sampai akhir mengikuti suku bunga BI.
Kalau BI itu naik, kami (MLT BPJS Ketenagakerjaan) akan naik, BI Rate turun kami juga akan turun.
Jadi satu-satunya KPR dengan suku bunga yang angsurannya bisa turun,” ucap Yulia, dari Sumbernya.