JAKARTA - Menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan sebuah fase kehidupan yang berat, apalagi jika nasabah masih menanggung beban untuk melunasi angsuran kredit pemilikan rumah (KPR) bulanan.
Rontoknya mata pencarian pokok kerap kali mendatangkan kecemasan bagi para debitur tentang kesanggupan mereka meneruskan setoran uang bulanan hingga memicu ketakutan rumah tinggalnya akan disita akibat gagal bayar.
Kendati demikian, situasi pelik semacam itu bukan berarti sama sekali tidak menemui titik terang.
Lembaga perbankan bersama pihak otoritas negara telah merumuskan instrumen keringanan berupa restrukturisasi kredit bagi para peminjam dana yang mengalami penurunan kapasitas bayar karena faktor-faktor spesifik, termasuk bagi korban PHK.
Lewat skema penataan ulang KPR ini, nasabah dapat memohon penyesuaian sistem setoran uang agar beban bulanan menjadi lebih enteng serta selaras dengan kemampuan kas saat ini.
Langkah strategis ini merupakan sebuah wujud proteksi dari industri perbankan bagi para peminjam uang yang menunjukkan niat mulia untuk tetap merampungkan kewajibannya kendati sedang terhimpit masalah ekonomi.
Di bawah ini diulas secara mendalam perihal landasan regulasi, kriteria wajib, macam-macam skema keringanan, hingga alur tata cara permohonan penataan ulang KPR ke pihak perbankan.
Landasan Regulasi Penataan Ulang Kredit di Indonesia
Penataan ulang pembiayaan ini bukanlah sebuah kebijakan yang dikeluarkan secara sepihak dan tanpa aturan oleh bank.
Program bantuan ini mempunyai payung hukum baku yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di antaranya tercantum pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 perihal Stimulus Perekonomian Nasional beserta regulasi pelengkap menyangkut penghitungan mutu aset.
Mengacu pada ketetapan hukum tersebut, peminjam dana berhak mendapatkan fasilitas pelonggaran asalkan dapat melengkapi sejumlah kriteria.
Pihak nasabah bersangkutan harus benar-benar sedang berada dalam masa sulit untuk melunasi dana pokok dan/atau bunga pinjamannya.
Di samping itu, pihak perbankan juga bakal menilai kelayakan bahwa nasabah dinilai masih mempunyai masa depan cerah untuk kembali sanggup membereskan utangnya setelah program penataan dilakukan, misalnya dengan langkah mendapatkan pekerjaan baru atau merintis bidang usaha mandiri.
Faktor merosotnya kemampuan finansial tersebut juga wajib didasari oleh alasan logis yang memiliki bukti konkret, salah satunya berupa hilangnya mata pencarian atau terkena dampak pengurangan karyawan.
4 Skema Pelonggaran KPR yang Bisa Diajukan
Setelah merampungkan proses evaluasi mendalam terhadap kondisi kas nasabah, perbankan umumnya bakal menawarkan ragam opsi penataan ulang yang selaras dengan kapasitas bayar masing-masing pemohon.
1. Perpanjangan jangka waktu kredit (rescheduling)
Metode permulaan yang bisa diambil ialah menambah masa tenor atau durasi cicilan KPR.
Sebagai ilustrasi, jika durasi utang tersisa 10 tahun lagi, perbankan dapat menambah kelonggaran waktunya menjadi 15 tahun.
Lewat penambahan masa tenor ini, besaran setoran bulanan otomatis akan menyusut menjadi lebih mini sehingga lebih mudah ditanggung sepanjang kondisi ekonomi nasabah belum sepenuhnya pulih.
2. Penurunan suku bunga (reconditioning)
Pihak perbankan juga dapat mengulurkan insentif berupa pemotongan persentase bunga pinjaman dalam batas periode tertentu.
Pemotongan tingkat bunga ini akan seketika memangkas nilai angsuran pokok setiap bulan tanpa perlu menambah durasi pinjaman.
Skema ini biasanya ditujukan bagi para peminjam yang dipandang masih mempunyai kapasitas mencicil, namun memerlukan stimulus pengurangan biaya untuk sementara waktu.
3. Penundaan pembayaran pokok (grace period)
Pilihan selanjutnya ialah pemberian masa jeda atau grace period.
Melalui penerapan metode ini, nasabah hanya dibebankan untuk membayar bunga pinjaman saja selama jangka waktu tertentu, misalnya berkisar 6 sampai 12 bulan.
Sementara itu, untuk setoran dana pokok utang akan ditangguhkan sampai situasi keuangan nasabah berangsur memulih.
Aturan ini sengaja dirancang untuk memberi waktu bernapas bagi debitur agar dapat berkonsentrasi melamar pekerjaan baru atau menata sumber pendapatan pengganti pasca terdepak dari perusahaan.
4. Pengurangan tunggakan bunga atau denda
Apabila nasabah sudah terlanjur telat menyetor uang bulanan hingga memicu jatuhnya sanksi denda maupun akumulasi bunga, bank bisa mengulurkan kelonggaran berupa pemotongan sebagian bunga atau pemutihan denda berdasarkan hasil peninjauan kasus.
Dengan langkah ini, total utang yang wajib dilunasi tidak bakal terus menumpuk di kala nasabah berjuang memulihkan kondisi ekonominya.
Alur dan Langkah Memohon Penataan Ulang KPR ke Bank
Proses permohonan bantuan ini sebaiknya segera diurus sesaat setelah surat pemecatan resmi diterima dan sebelum angka tunggakan bulanan terlanjur membengkak.
Semakin responsif debitur menjalin kontak dengan pihak bank, maka kans untuk mendapatkan jalan keluar terbaik akan semakin terbuka lebar.
1. Lengkapi berkas penunjang
Langkah awal ialah melengkapi seluruh berkas resmi yang menjadi bukti adanya perubahan pada struktur pendapatan.
Berkas yang lazimnya disyaratkan oleh pihak bank antara lain:
Surat pemutusan hubungan kerja resmi dari korporasi tempat bekerja sebelumnya.
Salinan rekening koran untuk kurun waktu tiga bulan pamungkas.
Salinan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), serta nomor pokok wajib pajak (NPWP).
Lembar formulir permohonan pelonggaran kredit yang diterbitkan oleh perbankan.
Dokumen pendukung lain, seperti bukti otentik upaya pencarian kerja baru atau proposal pendirian usaha mandiri sebagai penanda adanya niat baik.
2. Serahkan berkas ke divisi penangan kredit
Begitu semua berkas dinyatakan komplet, segera kunjungi kantor cabang perbankan tempat akad KPR dahulu ditandatangani.
Utarakan maksud permohonan restrukturisasi ini langsung kepada unit kerja yang bertugas mengurusi masalah pembiayaan bermasalah, misalnya bagian credit recovery atau asset management, bergantung pada kebijakan internal tiap bank.
3. Jalani tahapan peninjauan dan wawancara
Pihak perbankan selanjutnya akan menjalankan proses pemeriksaan keabsahan berkas yang masuk sekaligus membedah struktur keuangan teranyar milik nasabah.
Pada sesi ini, terangkan secara transparan mengenai batas kemampuan riil untuk membayar angsuran saat ini.
Sebagai contoh, jika pada mulanya sanggup menyetor Rp 5 juta tiap bulan namun sekarang hanya mampu mengalokasikan Rp 2 juta saja, sampaikan fakta tersebut secara apa adanya supaya bank dapat memformulasikan skema keringanan yang paling ideal.
4. Tanda tangani adendum kontrak kredit
Jika pengajuan tersebut membuahkan hasil positif, perbankan akan merilis adendum atau berkas perubahan atas dokumen kontrak kredit lama.
Sebelum menorehkan tanda tangan pada berkas baru itu, cermati setiap poin pasal dengan saksama, termasuk jumlah cicilan teranyar, durasi masa pinjam, persentase bunga, serta komitmen lain yang wajib dijalankan selama masa program pelonggaran berlangsung.
Mengalami pemecatan kerja di kala masih menganggung utang KPR bukanlah akhir dari segalanya dan bukan berarti rumah harus disita.
Aspek paling krusial ialah segera membuka jalur dialog dengan pihak perbankan begitu roda ekonomi keluarga mengalami guncangan.
Langkah menghindari penagih utang atau memutus komunikasi justru berpotensi merugikan dan memperparah posisi tawar nasabah.