JAKARTA - Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memaparkan bahwa akumulasi pinjaman perbankan yang dialokasikan ke dunia usaha sepanjang tahun 2025 menyentuh angka berkisar Rp 8.865 triliun.
Apabila merujuk pada sasaran yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), porsi sebesar 25% atau setara kisaran Rp 2.200 triliun diproyeksikan dapat terserap oleh sektor UMKM.
Namun, instansi Kementerian UMKM sejauh ini baru bisa merealisasikan angka serapan di kisaran Rp 1.500 triliun.
Di dalam total dana Rp 1.500 triliun tersebut, tercatat ada alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp 270 triliun.
Maman secara terbuka membenarkan bahwa perolehan angka tersebut posisinya masih berada di bawah sasaran awal.
"Saya harus apa adanya, kami harus berani menyampaikan ini. Kami baru mampu mencapai Rp 1.500 triliun di mana di dalam Rp 1.500 triliun itu ada Rp 270 triliun KUR," ujar Maman dalam Raker dengan Komisi VII DPR, Rabu (15/7/2026).
Maman selanjutnya memaparkan sejumlah kendala utama yang dihadapi dalam proses pendistribusian dana pinjaman ke sektor UMKM.
Dia menilai arus perputaran pinjaman modal ke pelaku UMKM tidak dapat dipacu secara paksa apabila ekosistem bisnisnya belum memadai.
Jika kebijakan penambahan modal tersebut tetap dipaksakan berjalan tanpa diimbangi oleh kapasitas para pelaku UMKM dalam memasarkan produk mereka, kondisi ini justru memicu risiko lonjakan rasio kredit macet atau non-performing loan (NPL).
Menurut penuturan Maman, kendala yang kerap terjadi di lapangan selama ini adalah banyaknya pelaku usaha yang telah difasilitasi modal serta program pembekalan tetapi pada akhirnya kesulitan dalam memasarkan komoditasnya.
"Tetapi setelah dia kami kasih pinjaman, setelah dia kami kasih dia bisa produksi barang tumbuh naik, ini yang mau jual barangnya ke pasar enggak laku. Kenapa enggak laku? Karena pasarnya becek, enggak ada yang mau beli. Kenapa? Karena hari ini pasar-pasar kami dipenuhi dengan barang-barang impor. Akhirnya apa dampaknya? Mereka ujug-ujug jadinya kredit macet, NPL naik tinggi, enggak bisa bayar utang," ujar Maman.
"Inilah situasinya. Makanya kami dalam menuju ke angka 25% harus melihat semua aspek, tidak bisa hanya sekadar dengan mengejar target ke 25%," sambungnya.
Oleh sebab itu, Maman memberikan penekanan mengenai pentingnya sinergi yang seimbang antara sektor permodalan dengan sektor penyerapan komoditas di pasar retail.
Saat ini, Maman menginformasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto tengah mengupayakan langkah pembenahan pada sejumlah lembaga terkait, salah satunya di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
"Supaya apa? Barang-barang yang masuk dari luar itu sudah mulai disterilisasi," tuturnya.