PONTIANAK - Pemerintah memastikan pembangunan jaringan kereta api logistik di Kalimantan akan dilakukan melalui skema investasi non-APBN dengan melibatkan pihak swasta. Langkah ini ditempuh untuk memperkuat konektivitas dan distribusi logistik antarwilayah tanpa membebani anggaran negara.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan proyek tersebut ditawarkan kepada investor swasta, termasuk membuka peluang bagi PT Kereta Api Indonesia (Persero) apabila melihat prospek bisnis yang menguntungkan. “Kita tawarkan kepada swasta untuk membangun itu (jaringan kereta api logistik di Kalimantan),” ujarnya, Sabtu (26/6/2026).
Dudy mencontohkan pengelolaan angkutan logistik kereta api di Sumatera Selatan yang dijalankan PT KAI secara komersial tanpa subsidi maupun skema PSO. Bisnis logistik tersebut memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan perusahaan sehingga mampu menopang layanan kereta api di jalur lain, terutama di Jawa.
Menurutnya, pola tersebut menunjukkan mekanisme bisnis yang memungkinkan adanya subsidi silang antarunit usaha sehingga layanan transportasi dapat berjalan lebih efisien dan berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto juga mendorong agar pembangunan jaringan kereta logistik di Kalimantan segera direalisasikan sesuai kebutuhan nasional.
Namun, percepatan pembangunan tetap bergantung pada kesiapan investor karena proyek perkeretaapian membutuhkan biaya besar serta kajian bisnis matang. Pemerintah sebelumnya merencanakan pembangunan rel sepanjang 2.772 kilometer di Kalimantan untuk memperkuat distribusi logistik.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menambahkan bahwa pemerintah masih melakukan perhitungan dan penyusunan rencana secara matang. Komite lintas kementerian akan dibentuk untuk menyempurnakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) agar sesuai kebutuhan pembangunan Kalimantan.
Agus menilai Kalimantan memiliki potensi besar dari sektor sumber daya alam, termasuk mineral, namun belum memiliki jaringan kereta api yang memadai. Dengan adanya jaringan kereta api, pemerintah berharap konektivitas antarprovinsi semakin kuat dan distribusi logistik lebih efektif.