JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus menjadi instrumen utama dalam mendorong kemandirian ekonomi nasional melalui penguatan riset, inovasi, dan industrialisasi berbasis talenta.
Hal itu disampaikan dalam Sarasehan Kebangsaan - Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia Tahun 2026 di Jakarta, Minggu (28/6/2026). Menkeu menjelaskan bahwa mandat fiskal tidak hanya menjaga APBN tetap sehat dan kredibel, tetapi juga memastikan APBN mampu menjadi motor penggerak produktivitas, investasi, dan kesejahteraan masyarakat.
“Karena itu, pemerintah mengajak perguruan tinggi, lembaga riset, dan dunia industri untuk memperkuat kebijakan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional,” kata Purbaya.
Indonesia menargetkan menjadi salah satu dari lima ekonomi terbesar dunia pada 2045 dengan PDB sekitar USD5 triliun dan pendapatan per kapita di atas USD15.000. Target tersebut membutuhkan pertumbuhan ekonomi sekitar 8 persen yang ditopang oleh peningkatan kualitas SDM, industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, serta berkembangnya wirausaha dan startup.
Menkeu menekankan pentingnya penguatan bidang STEM yang dipadukan dengan SHARE (ilmu sosial, humaniora, seni, keagamaan, dan ekonomi) agar pembangunan industri tetap inovatif, inklusif, dan berlandaskan nilai kebangsaan.
Kondisi ekonomi nasional disebut tetap tangguh di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 mencapai 5,61 persen dengan inflasi 3,08 persen, didukung surplus perdagangan, cadangan devisa memadai, pertumbuhan kredit kuat, serta sektor manufaktur ekspansif.
Pemerintah terus menjaga kewaspadaan terhadap risiko geopolitik sekaligus memastikan APBN responsif menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan. Hingga Mei 2026, pendapatan negara meningkat secara signifikan, belanja negara dipercepat, dan defisit terkendali pada 0,70 persen terhadap PDB.
APBN juga dioptimalkan melalui program prioritas seperti ketahanan pangan dan energi, pendidikan, kesehatan, Makan Bergizi Gratis, pemberdayaan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan, serta percepatan investasi dan perdagangan.
Dalam pengembangan SDM, kebijakan LPDP diarahkan agar 80 persen beasiswa fokus pada bidang STEM dan industri strategis mulai 2026, sementara bidang non-STEM tetap maksimal 20 persen. Selain itu, Kemenkeu memperkuat evidence-based policy melalui kolaborasi riset dengan perguruan tinggi dalam wadah Center for Public Finance Research.
Menutup paparannya, Purbaya menegaskan bahwa keberhasilan mewujudkan Indonesia Emas 2045 membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, perguruan tinggi, peneliti, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.